BABAB.NET

Di Draf Ruu Omnibus Law Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 324 hits
Pemerintah berencana melarang tenaga kerja konstruksi tak bersertifikat bekerja Hal ini tertuang dalam draf rancangan undang undang omnibus law cipta kerja Pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan bekerja akan diberhentikan

Draf Omnibus Law Tebal Pimpinan Dpr Anggap Wajar Ada Salah Ketik Pasal 170

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 226 hits
Kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu dan ini yang mengerjakan masih manusia bukan mesin

Dpr Janji Akan Jadi Penyeimbang Dalam Omnibus Law Cipta Kerja

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 295 hits
Willy berharap pembahasan RUU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Baleg DPR Agar bisa memastikan bahwa pembahasan Omnibus Law menjadi penengah semua suara yang masuk

Massa Buruh Di Jember Tolak Ruu Omnibus Law Karena Dinilai Menghapus Sistem Umk

papar berkaitan - pada 13/2/2020 - jumlah : 222 hits
Penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menerapkan RUU Cipta Lapangan Kerja terus disuarakan Kali ini penolakan datang dari serikat buruh yang terafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama yakni Sarikat Buruh Muslimin Indonesia

Gerindra Sarankan Ruu Omnibus Law Salah Ketik Ditarik Diganti Draf Baru

papar berkaitan - pada 21/2/2020 - jumlah : 232 hits
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyarankan pemerintah menarik kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja Alasannya terdapat salah ketik pada Pasal 170

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Jam Lembur Buruh Diperpanjang Jadi 4 Jam Sehari

papar berkaitan - pada 16/2/2020 - jumlah : 293 hits
Dalam pasal 78 nomor 1 poin b dituliskan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu

Dpr Pp Bisa Ubah Uu Di Omnibus Law Mungkin Salah Ketik

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 288 hits
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai peraturan pemerintah tidak bisa mengubah undang undang Hal itu menanggapi pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang membuat kewenangan agar peraturan pemerintah bisa mengubah undang undang

Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 231 hits
RUU Omnibus Law Salah Ketik Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut Menurut dia hal tersebut akan dibahas nanti di DPR

Kritik Ruu Omnibus Law Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Cenderung Otoriter

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 280 hits
Wali Kota Bima Arya melihat arah pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter Hal itu tergambar dalam Rancangan Undang undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah