BABAB.NET

Ppp Menolak Alasan Pemerintah Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/2/2020 - jumlah : 238 hits
Saya kira tidak salah ketik lah Sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada itu menjadi salah ketik

Dpr Pp Bisa Ubah Uu Di Omnibus Law Mungkin Salah Ketik

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 260 hits
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai peraturan pemerintah tidak bisa mengubah undang undang Hal itu menanggapi pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang membuat kewenangan agar peraturan pemerintah bisa mengubah undang undang

Gerindra Sarankan Ruu Omnibus Law Salah Ketik Ditarik Diganti Draf Baru

papar berkaitan - pada 21/2/2020 - jumlah : 216 hits
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyarankan pemerintah menarik kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja Alasannya terdapat salah ketik pada Pasal 170

Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 212 hits
RUU Omnibus Law Salah Ketik Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut Menurut dia hal tersebut akan dibahas nanti di DPR

Mahfud Md Soal Pasal 170 Omnibus Law Uu Tak Bisa Diganti Pp Atau Perpres

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 305 hits
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan undang undang tidak bisa diubah ataupun diganti hanya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden

Gerindra Sebut Pasal 170 Omnibus Law Bertentangan Semangat Reformasi

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 270 hits
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mujahid melihat potensi kekuatan eksekutif makin kuat dengan adanya usulan peraturan pemerintah bisa mengubah undang undang seperti tertuang dalam Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja

Bamsoet Soal Omnibus Law Salah Ketik Biasa Gitu Saja Kok Repot

papar berkaitan - pada 19/2/2020 - jumlah : 231 hits
Yang pasti DPR juga akan mengundang para pihak akademisi praktisi dan lain lain sebagaimana tata cara pembuatan undang undang Pasti akan terbuka dan terjadi perdebatan di situ ujar Bamsoet

Ombudsman Sarankan Dpr Kembalikan Draf Omnibus Law Cipta Kerja Ke Pemerintah

papar berkaitan - pada 22/2/2020 - jumlah : 261 hits
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah Sebab banyak kontroversi dalam proses penyusunan dan isi draf Selain itu Alamsyah juga ingin memanggil kementeri...

Di Draf Ruu Omnibus Law Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 301 hits
Pemerintah berencana melarang tenaga kerja konstruksi tak bersertifikat bekerja Hal ini tertuang dalam draf rancangan undang undang omnibus law cipta kerja Pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan bekerja akan diberhentikan