Massa Buruh Di Jember Tolak Ruu Omnibus Law Karena Dinilai Menghapus Sistem Umk

Massa Buruh Di Jember Tolak Ruu Omnibus Law Karena Dinilai Menghapus Sistem Umk

pada 13/2/2020 - jumlah : 261 hits
Penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menerapkan RUU Cipta Lapangan Kerja terus disuarakan Kali ini penolakan datang dari serikat buruh yang terafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama yakni Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Jam Lembur Buruh Diperpanjang Jadi 4 Jam Sehari

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Jam Lembur Buruh Diperpanjang Jadi 4 Jam Sehari

papar berkaitan - pada 16/2/2020 - jumlah : 365 hits
Dalam pasal 78 nomor 1 poin b dituliskan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu
Tak Dilibatkan Pemerintah Buruh Curiga Ruu Omnibus Law Untungkan Pekerja Asing

Tak Dilibatkan Pemerintah Buruh Curiga Ruu Omnibus Law Untungkan Pekerja Asing

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 305 hits
KSPI menegaskan bahwa tidak bertanggung jawab terkait pembentukan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dicanangkan pemerintah
Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Pekerja Cuma Dapat Libur Sehari Per Minggu

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Pekerja Cuma Dapat Libur Sehari Per Minggu

papar berkaitan - pada 16/2/2020 - jumlah : 355 hits
Seperti tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja pasal 79 ayat 2 disebutkan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu
Kadin Soal Omnibus Law Kepentingan Pengusaha Buruh Sama Kesejahteraan Meningkat

Kadin Soal Omnibus Law Kepentingan Pengusaha Buruh Sama Kesejahteraan Meningkat

papar berkaitan - pada 30/1/2020 - jumlah : 283 hits
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani angkat bicara terkait banyaknya tanggapan yang menilai omnibus law cipta lapangan kerja tidak berpihak pada kaum buruh Termasuk pandangan dari anggota dewan
Bertemu Menteri Sri Mulyani Puan Tagih Draf Ruu Omnibus Law

Bertemu Menteri Sri Mulyani Puan Tagih Draf Ruu Omnibus Law

papar berkaitan - pada 31/1/2020 - jumlah : 354 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini mengunjungi kantor Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani Namun rupanya pertemuan tersebut bukan untuk menyerahkan draf RUU Omnibus Law Puan meminta pemerintah untuk segera menye...
Menko Airlangga Klaim Draf Ruu Omnibus Law Telah Selesai Berisi 2 000 Halaman

Menko Airlangga Klaim Draf Ruu Omnibus Law Telah Selesai Berisi 2 000 Halaman

papar berkaitan - pada 4/2/2020 - jumlah : 325 hits
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah selesai disusun Selanjutnya RUU tersebut akan berproses di Dewan Perwakilan Rakyat Namun dia belum bisa memastikan waktu naskah O...
Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Pemerintah Hapus Cuti Panjang Pekerja

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Pemerintah Hapus Cuti Panjang Pekerja

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 328 hits
RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah hanya mengatur waktu istirahat antara jam kerja setelah bekerja 4 jam berturut turut dan istirahat mingguan sekitar 1 2 hari Selain itu pemerintah mengatur cuti tahunan yang harus diberikan perusahaan ...
Di Draf Ruu Omnibus Law Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat

Di Draf Ruu Omnibus Law Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 363 hits
Pemerintah berencana melarang tenaga kerja konstruksi tak bersertifikat bekerja Hal ini tertuang dalam draf rancangan undang undang omnibus law cipta kerja Pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan bekerja akan diberhentikan
Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 264 hits
RUU Omnibus Law Salah Ketik Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut Menurut dia hal tersebut akan dibahas nanti di DPR
Sheraton Kota Kinabalu Sabah S Newest Luxury Landmark Opens

Anak Dara Ke Janda Baik

Kotak Kurma Custom Untuk Ramadan 2026 Tingkatkan Nilai Produk

Kereta Parkir Halang Laluan Treler Empat Kenderaan Rosak Di R R Ayer Keroh

Lepak Makan Di Syed Bistro Seksyen 3 Shah Alam

Rpm2026 Guru Malaysia Rekod Peribadi Fail Pengurusan Sekolah Lengkap

Anggota Komando Pulpak Cedera Semasa Aktiviti Payung Terjun Di Pantai Klebang

Keajaiban Tersembunyi Sejarah Dan Warisan Gunung Afghanistan


echo '';
9 Jenis Kerosakan Jalan Raya Yang Kita Perlu Redha Hari Hari

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3


Kerja Sama Sama Tapi Kerja Rumah Isteri Sahaja Yang Buat

Orang Yang Enggan Berubah

Realiti Suami Curang Yang Ramai Tak Berani Buka

Balik Kampung Cuti Sekolah

Hadits Arbain Nawawi Ke 18 Taqwa Dan Akhlak Mulia

Kenali Silkscreen Printing Untuk Botol Rahsia Cetakan Tahan Lama Elegan