Rapat Panja Rkuhp Bahas 14 Isu Krusial Termasuk Pasal Penghinaan Presiden

Rapat Panja Rkuhp Bahas 14 Isu Krusial Termasuk Pasal Penghinaan Presiden

pada 5/2/2018 - jumlah : 310 hits
Panitia Kerja Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang undang Hukum Pidana bersama Pemerintah kembali melanjutkan pembahasan RKUHP Ketua Panja RKUHP Benny Kabur Harman mengatakan rapat pembahasan kali ini untuk menyelesaikan isu krusial ...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Anggota Panja Rkuhp Sebut Pasal Penghinaan Presiden Tidak Berasas Diktator

Anggota Panja Rkuhp Sebut Pasal Penghinaan Presiden Tidak Berasas Diktator

papar berkaitan - pada 7/2/2018 - jumlah : 275 hits
Menurut dia harus ada pasal yang melindungi kepala negara Indonesia Karena saat ini Indonesia telah melindungi kepala negara lain melalui Undang Undang
Ini Alasan Pemerintah Kembalikan Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp

Ini Alasan Pemerintah Kembalikan Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp

papar berkaitan - pada 5/2/2018 - jumlah : 377 hits
Enny mengatakan di Indonesia ada pasal yang mengatur perlindungan wakil pimpinan negara asing serta perlindungan terhadap lambangnya Maka kata dia muncul pendapat juga untuk melindungi pemimpin negara sendiri
Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp Masuk Delik Umum

Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp Masuk Delik Umum

papar berkaitan - pada 6/2/2018 - jumlah : 330 hits
Pasal penghinaan presiden di RKUHP masuk delik umum Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Revisi Undang undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah menyepakati rumusan Pasal 239 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap mas...
Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

papar berkaitan - pada 6/2/2018 - jumlah : 363 hits
JK setuju penghinaan presiden diatur di RKUHP asal jangan jadi pasal karet Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan dihidupkannya kembali pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden Dia menjelaskan terdapat aturan di Thailand yang menghina...
Presiden Bukan Simbol Negara Fahri Minta Pasal Penghinaan Tak Masuk Revisi Kuhp

Presiden Bukan Simbol Negara Fahri Minta Pasal Penghinaan Tak Masuk Revisi Kuhp

papar berkaitan - pada 2/2/2018 - jumlah : 329 hits
Dalam pandangan Fahri Presiden adalah salah satu objek kritik bukan simbol negara Karena itu Presiden tak boleh menyucikan diri Kalau ada orang menghina Presiden disarankan melapor secara pribadi
Politikus Pan Sebut Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Simbol Negara

Politikus Pan Sebut Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Simbol Negara

papar berkaitan - pada 2/2/2018 - jumlah : 285 hits
Sebab dalam era digital orang mudah mengeluarkan pernyataan yang tak berdasar dan tidak berdasarkan norma
Pasal Penghinaan Presiden Hanya Alat Legitimasi Buat Kriminalisasi Kritikan

Pasal Penghinaan Presiden Hanya Alat Legitimasi Buat Kriminalisasi Kritikan

papar berkaitan - pada 3/2/2018 - jumlah : 333 hits
Pasal ini menurutnya hanya cocok diterapkan di negara yang dipimpin oleh rezim otoriter Bukan negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia Ini hanya cocok diterapkan di negara negara otoriter Tidak cocok di negara hukum dan menga...
Dinilai Multitafsir Dpr Diminta Tak Godok Pasal Penghinaan Presiden

Dinilai Multitafsir Dpr Diminta Tak Godok Pasal Penghinaan Presiden

papar berkaitan - pada 3/2/2018 - jumlah : 385 hits
Pasal 134 ini pernah dibatalkan oleh Makamah Konstitusi pada tahun 2006 dalam surat putusan Nomor 013 022 PUU IV 2006 Dengan putusan itu maka Pasal 134 itu dinilai inkonstitusional
Mahfud Md Soal Pasal Penghinaan Presiden Mk Membolehkan Kalau Ada Unsur Baru

Mahfud Md Soal Pasal Penghinaan Presiden Mk Membolehkan Kalau Ada Unsur Baru

papar berkaitan - pada 3/2/2018 - jumlah : 311 hits
Mahfud menduga di pasal terdahulu masih belum jelas dan cenderung menjadi pasal karet Namun jika ada perbedaan pasal dalam RKUHP itu boleh saja pasal tersebut dimunculkan
Much Anticipated Pmx S Trust Deficit Pill Must Not Be Lobsided By Favouring Only Civil Servants

Grand Beach Resort Port Dickson Your Ultimate Family Beach Getaway In Malaysia

Aliff Syukri Minta Rakyat Malaysia Bersabar Isu Jet Peribadi Video

User Generated Content For Marketing

15 September Hari Kelepasan Am Tambahan L 23 Julai 2025 Sinar Harian

Anak Kak Km Nafi Gagal Latihan Pramugari Letak Jawatan Demi Keluarga Tercinta

Resipi Orang Dulu Dulu Lempeng Pisang Nostalgia Yang Sedap Mudah

Saat Dunia Bergelap Lebih Enam Minit


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Moments You Missed At G Dragon S Bermensch World Tour In Malaysia Without The Huawei Pura 80 Ultra

Netflix S Culinary Class Wars Athwart Allegations Of Format Theft In China No Licensing Agreement Secured

Breakthrough Study Discovers Novel Type 1 Diabetes Variant In Africa Secures Funding Newsnation

Tun Faisal Dakwa Pn Pernah Turunkan Harga Minyak Juga Tanpa Berjanji Dalam Manifesto

Isu Lgbt Jangan Dijadikan Modal Politik Pas Amk

Anak Bekas Adun Ditemukan Tinggal Rangka Di Rumah Usang