Rapat Panja Rkuhp Bahas 14 Isu Krusial Termasuk Pasal Penghinaan Presiden

Rapat Panja Rkuhp Bahas 14 Isu Krusial Termasuk Pasal Penghinaan Presiden

pada 5/2/2018 - jumlah : 263 hits
Panitia Kerja Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang undang Hukum Pidana bersama Pemerintah kembali melanjutkan pembahasan RKUHP Ketua Panja RKUHP Benny Kabur Harman mengatakan rapat pembahasan kali ini untuk menyelesaikan isu krusial ...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Anggota Panja Rkuhp Sebut Pasal Penghinaan Presiden Tidak Berasas Diktator

Anggota Panja Rkuhp Sebut Pasal Penghinaan Presiden Tidak Berasas Diktator

papar berkaitan - pada 7/2/2018 - jumlah : 242 hits
Menurut dia harus ada pasal yang melindungi kepala negara Indonesia Karena saat ini Indonesia telah melindungi kepala negara lain melalui Undang Undang
Ini Alasan Pemerintah Kembalikan Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp

Ini Alasan Pemerintah Kembalikan Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp

papar berkaitan - pada 5/2/2018 - jumlah : 335 hits
Enny mengatakan di Indonesia ada pasal yang mengatur perlindungan wakil pimpinan negara asing serta perlindungan terhadap lambangnya Maka kata dia muncul pendapat juga untuk melindungi pemimpin negara sendiri
Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp Masuk Delik Umum

Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp Masuk Delik Umum

papar berkaitan - pada 6/2/2018 - jumlah : 287 hits
Pasal penghinaan presiden di RKUHP masuk delik umum Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Revisi Undang undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah menyepakati rumusan Pasal 239 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap mas...
Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

papar berkaitan - pada 6/2/2018 - jumlah : 317 hits
JK setuju penghinaan presiden diatur di RKUHP asal jangan jadi pasal karet Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan dihidupkannya kembali pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden Dia menjelaskan terdapat aturan di Thailand yang menghina...
Presiden Bukan Simbol Negara Fahri Minta Pasal Penghinaan Tak Masuk Revisi Kuhp

Presiden Bukan Simbol Negara Fahri Minta Pasal Penghinaan Tak Masuk Revisi Kuhp

papar berkaitan - pada 2/2/2018 - jumlah : 288 hits
Dalam pandangan Fahri Presiden adalah salah satu objek kritik bukan simbol negara Karena itu Presiden tak boleh menyucikan diri Kalau ada orang menghina Presiden disarankan melapor secara pribadi
Politikus Pan Sebut Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Simbol Negara

Politikus Pan Sebut Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Simbol Negara

papar berkaitan - pada 2/2/2018 - jumlah : 250 hits
Sebab dalam era digital orang mudah mengeluarkan pernyataan yang tak berdasar dan tidak berdasarkan norma
Pasal Penghinaan Presiden Hanya Alat Legitimasi Buat Kriminalisasi Kritikan

Pasal Penghinaan Presiden Hanya Alat Legitimasi Buat Kriminalisasi Kritikan

papar berkaitan - pada 3/2/2018 - jumlah : 262 hits
Pasal ini menurutnya hanya cocok diterapkan di negara yang dipimpin oleh rezim otoriter Bukan negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia Ini hanya cocok diterapkan di negara negara otoriter Tidak cocok di negara hukum dan menga...
Dinilai Multitafsir Dpr Diminta Tak Godok Pasal Penghinaan Presiden

Dinilai Multitafsir Dpr Diminta Tak Godok Pasal Penghinaan Presiden

papar berkaitan - pada 3/2/2018 - jumlah : 335 hits
Pasal 134 ini pernah dibatalkan oleh Makamah Konstitusi pada tahun 2006 dalam surat putusan Nomor 013 022 PUU IV 2006 Dengan putusan itu maka Pasal 134 itu dinilai inkonstitusional
Mahfud Md Soal Pasal Penghinaan Presiden Mk Membolehkan Kalau Ada Unsur Baru

Mahfud Md Soal Pasal Penghinaan Presiden Mk Membolehkan Kalau Ada Unsur Baru

papar berkaitan - pada 3/2/2018 - jumlah : 243 hits
Mahfud menduga di pasal terdahulu masih belum jelas dan cenderung menjadi pasal karet Namun jika ada perbedaan pasal dalam RKUHP itu boleh saja pasal tersebut dimunculkan
Mengapa Sholat Sebaiknya Dilakukan Di Awal Waktu

Siti Mastura Pays Rm830k Pending Appeal In Dap Leaders Defamation Case

All The Android Updates Coming To The Samsung Galaxy S25 Series And More

Ringgit Strengthens After Bnm Maintains Opr At 3

Buffet Ramadan 2025 Bangi Golf Resort

Nasi Kandar Kayu Di Kl Sentral Kuala Lumpur

Wordless Wodnesday Nasi Daun Jeruk By Sheila Rusly

Siti Kasim Enraged At Money Play To Lure Conversion Forced Islamisation In Malaysia


echo '';
4 Tanda Ketagihan Yang Jelas Pada Wajah Seorang Penagih Syabu Ice

Biodata Putra Abdullah Atlet Muay Thai Boxing Malaysia Seangkatan Johan Ghazali Jojo Team Jordan Boy

Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 10 Gegar Vaganza 2024 2025 Musim 11 Suku Akhir

Keputusan Markah Peserta Konsert Minggu 9 Gegar Vaganza 2024 2025 Musim 11

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Akad Yang Terlindung Slot Samarinda TV3


Cara Merancang Jadual Aktiviti Harian Yang Berkesan

Boy Cipta Kejutan Sambar Emas Di Acara Keirin

Resipi Mudah Dan Sedap Masak Pucuk Paku Lemak Tempoyak Dengan Udang

Pemimpin Pemuda Umno Sokong Hak Rakyat Berhimpun Sabtu Ini

Rekod Tiga Kerajaan Lalu Jaga Kebebasan Kehakiman Lebih Baik

Mondy Diarah Bayar Rm20 000 Kepada Ebit Lew