BABAB.NET

Gerindra Sebut Pasal 170 Omnibus Law Bertentangan Semangat Reformasi

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 266 hits
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mujahid melihat potensi kekuatan eksekutif makin kuat dengan adanya usulan peraturan pemerintah bisa mengubah undang undang seperti tertuang dalam Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja

Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 200 hits
RUU Omnibus Law Salah Ketik Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut Menurut dia hal tersebut akan dibahas nanti di DPR

Draf Omnibus Law Tebal Pimpinan Dpr Anggap Wajar Ada Salah Ketik Pasal 170

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 194 hits
Kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu dan ini yang mengerjakan masih manusia bukan mesin

Ppp Menolak Alasan Pemerintah Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/2/2020 - jumlah : 231 hits
Saya kira tidak salah ketik lah Sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada itu menjadi salah ketik

Dpr Pp Bisa Ubah Uu Di Omnibus Law Mungkin Salah Ketik

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 248 hits
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai peraturan pemerintah tidak bisa mengubah undang undang Hal itu menanggapi pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang membuat kewenangan agar peraturan pemerintah bisa mengubah undang undang

Gerindra Sarankan Ruu Omnibus Law Salah Ketik Ditarik Diganti Draf Baru

papar berkaitan - pada 21/2/2020 - jumlah : 206 hits
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyarankan pemerintah menarik kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja Alasannya terdapat salah ketik pada Pasal 170

Bamsoet Soal Omnibus Law Salah Ketik Biasa Gitu Saja Kok Repot

papar berkaitan - pada 19/2/2020 - jumlah : 223 hits
Yang pasti DPR juga akan mengundang para pihak akademisi praktisi dan lain lain sebagaimana tata cara pembuatan undang undang Pasti akan terbuka dan terjadi perdebatan di situ ujar Bamsoet

Menperin Agus Soal Nasib Pesangon Korban Phk Baca Draf Omnibus Law Sudah Disebar

papar berkaitan - pada 13/2/2020 - jumlah : 191 hits
Pemerintah kini tengah merumuskan formula baru pemberian pesangon dalam Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Kabarnya pesangon bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja akan berkurang dari 32 kali menjadi 19 kali meski pek...

Menaker Soal Omnibus Law Di Aturan Sebelumnya Pesangon Cukup Tinggi

papar berkaitan - pada 21/2/2020 - jumlah : 288 hits
Berdasarkan data yang di himpun tim kementerian tingkat kepatuhan perusahaan masih rendah dalam memberikan pesangon terhadap pekerjanya Ini disebabkan tingginya pesangon tersebut