BABAB.NET

Gerindra Curiga Pasal Ambil Alih Fungsi Legislasi Pemerintah Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 167 hits
DPR merasa direduksi atas bunyi pasal tersebut Pemerintah diyakini mau mengambil alih fungsi legislasi DPR

Mahfud Md Soal Pasal 170 Omnibus Law Uu Tak Bisa Diganti Pp Atau Perpres

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 220 hits
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan undang undang tidak bisa diubah ataupun diganti hanya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden

Draf Omnibus Law Tebal Pimpinan Dpr Anggap Wajar Ada Salah Ketik Pasal 170

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 129 hits
Kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu dan ini yang mengerjakan masih manusia bukan mesin

Ppp Menolak Alasan Pemerintah Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/2/2020 - jumlah : 147 hits
Saya kira tidak salah ketik lah Sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada itu menjadi salah ketik

Kritik Ruu Omnibus Law Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Cenderung Otoriter

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 185 hits
Wali Kota Bima Arya melihat arah pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter Hal itu tergambar dalam Rancangan Undang undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah

Gerindra Sarankan Ruu Omnibus Law Salah Ketik Ditarik Diganti Draf Baru

papar berkaitan - pada 21/2/2020 - jumlah : 150 hits
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyarankan pemerintah menarik kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja Alasannya terdapat salah ketik pada Pasal 170

Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 137 hits
RUU Omnibus Law Salah Ketik Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut Menurut dia hal tersebut akan dibahas nanti di DPR

Asosiasi Dprd Kota Yakin Omnibus Law Sinkronkan Perda Penghambat Investasi

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 154 hits
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Periode 2015 2020 Armudji menuturkan banyak peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat Hal tersebut dapat mempersulit investasi di daerah

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Pemerintah Hapus Cuti Panjang Pekerja

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 197 hits
RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah hanya mengatur waktu istirahat antara jam kerja setelah bekerja 4 jam berturut turut dan istirahat mingguan sekitar 1 2 hari Selain itu pemerintah mengatur cuti tahunan yang harus diberikan perusahaan ...