Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

pada 24/1/2017 - jumlah : 462 hits
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengkritik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah Menurutnya PP tersebut dapat menjadi celah suap menyuap jabatan Dalam PP tersebut kepala daerah memiliki wewenang m...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 429 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...
Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 417 hits
DPR meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal minyak di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang praktik illegal drilling pada ratusan s...
Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 380 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing
Dpr Pp 72 Kembali Ke Zaman Orba Buka Peluang Kkn

Dpr Pp 72 Kembali Ke Zaman Orba Buka Peluang Kkn

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 408 hits
Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas menuai polemik DPR berpandanga...
Anggota Komisi Iii Sebut Hakim Penerima Suap Pengkhianat Konstitusi

Anggota Komisi Iii Sebut Hakim Penerima Suap Pengkhianat Konstitusi

papar berkaitan - pada 29/1/2017 - jumlah : 441 hits
Anggota Komisi III sebut hakim penerima suap pengkhianat konstitusi Syaiful yang merupakan Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Golkar menilai Hakim Konstitusi yang menerima suap dalam perkara yang ditanganinya berpotensi menghancurkan negara...
Kpk Buka Peluang Jerat Perusahaan Pemberi Suap Patrialis Akbar

Kpk Buka Peluang Jerat Perusahaan Pemberi Suap Patrialis Akbar

papar berkaitan - pada 27/1/2017 - jumlah : 420 hits
KPK buka peluang jerat perusahaan pemberi suap Patrialis Akbar Basuki pernah menjadi saksi atas kasus suap kuota impor daging dimana saat itu KPK menetapkan anggota komisi I DPR dari Fraksi PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka
Kasus Suap Jabatan Anak Sulung Bupati Klaten Kembali Diperiksa Kpk

Kasus Suap Jabatan Anak Sulung Bupati Klaten Kembali Diperiksa Kpk

papar berkaitan - pada 25/1/2017 - jumlah : 446 hits
Andy juga diketahui menjabat sebagai ketua komisi IV DPRD Klaten Selain memeriksa Andy sebagai saksi KPK turut memanggil beberapa orang saksi dari Pemkab Klaten di antaranya Kasubag Bappeda Kabupaten Klaten Lusiana dan Kepala Badan Kepegawa...
Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 367 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...
Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 421 hits
Hanura sebut revisi UU MD3 untuk tambah pimpinan DPR MPR dan MKD Sekjen Hanura mengatakan pembahasan revisi UU MD3 telah mengerucut bahwa penambahan pimpinan DPR MPR dan MKD diberikan kepada partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 Dia ...
Amir Given Economy Minister S Duties To Overhaul 13th Malaysia Plan

More Action Needed To Combat Vaping By Students

The Rise Of Film To Tv Adaptations Why Hollywood Keeps Revisiting The Big Screen

Koenigsegg Lancar Sadair S Spear Hypercar 1 625 Hp Dengan Bahan Api Mesra Alam

Petua Nenek Tentang Aloe Vera Yang Masih Relevan Sampai Hari Ini

An Inspirational Birthday Wish That Has A Lasting Impression

Cakap Benci Rasuah Tapi Berdiam Diri Apabila Tindakan Antirasuah Diambil Pm Anwar

Kenapa Pilih Mosumart Design Untuk Semua Keperluan Cetakan Anda


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Berdengkur Kuat Bukan Perkara Biasa

Selamat Pagi Sabtu 28 Jun 2025

Yasser Atak Wanie Sidik Teruna Dara Idaman Chord

The Italian Job A 1974 Harley Davidson Sx250 Flat Tracker By Fuchs

Tanda Bacaan Gula Dalam Darah Tidak Normal Ambil Tahu Elak Diabetes

Tehran Umum Pengebumian Bersejarah 60 Korban Perang Termasuk Komander Saintis Nuklear