Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

pada 24/1/2017 - jumlah : 411 hits
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengkritik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah Menurutnya PP tersebut dapat menjadi celah suap menyuap jabatan Dalam PP tersebut kepala daerah memiliki wewenang m...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 391 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...
Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 381 hits
DPR meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal minyak di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang praktik illegal drilling pada ratusan s...
Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 335 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing
Dpr Pp 72 Kembali Ke Zaman Orba Buka Peluang Kkn

Dpr Pp 72 Kembali Ke Zaman Orba Buka Peluang Kkn

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 371 hits
Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas menuai polemik DPR berpandanga...
Anggota Komisi Iii Sebut Hakim Penerima Suap Pengkhianat Konstitusi

Anggota Komisi Iii Sebut Hakim Penerima Suap Pengkhianat Konstitusi

papar berkaitan - pada 29/1/2017 - jumlah : 398 hits
Anggota Komisi III sebut hakim penerima suap pengkhianat konstitusi Syaiful yang merupakan Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Golkar menilai Hakim Konstitusi yang menerima suap dalam perkara yang ditanganinya berpotensi menghancurkan negara...
Kpk Buka Peluang Jerat Perusahaan Pemberi Suap Patrialis Akbar

Kpk Buka Peluang Jerat Perusahaan Pemberi Suap Patrialis Akbar

papar berkaitan - pada 27/1/2017 - jumlah : 369 hits
KPK buka peluang jerat perusahaan pemberi suap Patrialis Akbar Basuki pernah menjadi saksi atas kasus suap kuota impor daging dimana saat itu KPK menetapkan anggota komisi I DPR dari Fraksi PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka
Kasus Suap Jabatan Anak Sulung Bupati Klaten Kembali Diperiksa Kpk

Kasus Suap Jabatan Anak Sulung Bupati Klaten Kembali Diperiksa Kpk

papar berkaitan - pada 25/1/2017 - jumlah : 395 hits
Andy juga diketahui menjabat sebagai ketua komisi IV DPRD Klaten Selain memeriksa Andy sebagai saksi KPK turut memanggil beberapa orang saksi dari Pemkab Klaten di antaranya Kasubag Bappeda Kabupaten Klaten Lusiana dan Kepala Badan Kepegawa...
Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 331 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...
Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 384 hits
Hanura sebut revisi UU MD3 untuk tambah pimpinan DPR MPR dan MKD Sekjen Hanura mengatakan pembahasan revisi UU MD3 telah mengerucut bahwa penambahan pimpinan DPR MPR dan MKD diberikan kepada partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 Dia ...
Salam Dalam Salat Jenazah Sekali Atau Dua Kali

10 Praktik Keberlanjutan Yang Wajib Diterapkan Di Tahun 2025

Whatsapp Tak Lagi Sokong Peranti Android Lama Mulai 1 Januari 2025

Takwim Cuti Persekolahan Tahun 2025 2026

Melawat Ke Sand Dunes Di Tottori Jepun

10 Perusahaan Rental Mobil Pontianak Resmi Update 2025

Nigeria Tragedi Rempuhan Sempena Agihan Makanan Pra Krismas Ragut 67 Nyawa

Helikopter Terhempas Di Hospital Di Turkiye Empat Maut


echo '';
5 Insiden Jalan Sesak Yang Berlaku Lebih 24 Jam Durasinya

Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 6 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

Keputusan Markah Peserta Konsert Minggu 5 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

10 Filem Drama Seram Melayu Berhantu Terbaru 2024 2025 Mesti Tonton

One In A Million 2024 Senarai Peserta Juri Format Pemarkahan Hadiah Dan Segala Info Saksikan Live Di TV3 Malaysia Dan Tonton Calpis Soda OIAM


Airport Berpenunggu

Panduan Lengkap Untuk Reka Bentuk Kotak Pembungkusan Makanan Yang Menarik

10 Tips Pilih Pam Tayar Kereta Tekanan Angin Tayar Kereta Yang Sesuai

Catatan Hari Terakhir Trip Ke Kuching

Resepi Udang Khamped Padu Mudah Sedap Dan Confirm Licin Pinggan

The Skill Hexagon The Power Of Multifaceted Abilities