Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

pada 24/1/2017 - jumlah : 461 hits
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengkritik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah Menurutnya PP tersebut dapat menjadi celah suap menyuap jabatan Dalam PP tersebut kepala daerah memiliki wewenang m...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 429 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...
Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 416 hits
DPR meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal minyak di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang praktik illegal drilling pada ratusan s...
Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 378 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing
Dpr Pp 72 Kembali Ke Zaman Orba Buka Peluang Kkn

Dpr Pp 72 Kembali Ke Zaman Orba Buka Peluang Kkn

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 400 hits
Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas menuai polemik DPR berpandanga...
Anggota Komisi Iii Sebut Hakim Penerima Suap Pengkhianat Konstitusi

Anggota Komisi Iii Sebut Hakim Penerima Suap Pengkhianat Konstitusi

papar berkaitan - pada 29/1/2017 - jumlah : 434 hits
Anggota Komisi III sebut hakim penerima suap pengkhianat konstitusi Syaiful yang merupakan Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Golkar menilai Hakim Konstitusi yang menerima suap dalam perkara yang ditanganinya berpotensi menghancurkan negara...
Kpk Buka Peluang Jerat Perusahaan Pemberi Suap Patrialis Akbar

Kpk Buka Peluang Jerat Perusahaan Pemberi Suap Patrialis Akbar

papar berkaitan - pada 27/1/2017 - jumlah : 413 hits
KPK buka peluang jerat perusahaan pemberi suap Patrialis Akbar Basuki pernah menjadi saksi atas kasus suap kuota impor daging dimana saat itu KPK menetapkan anggota komisi I DPR dari Fraksi PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka
Kasus Suap Jabatan Anak Sulung Bupati Klaten Kembali Diperiksa Kpk

Kasus Suap Jabatan Anak Sulung Bupati Klaten Kembali Diperiksa Kpk

papar berkaitan - pada 25/1/2017 - jumlah : 441 hits
Andy juga diketahui menjabat sebagai ketua komisi IV DPRD Klaten Selain memeriksa Andy sebagai saksi KPK turut memanggil beberapa orang saksi dari Pemkab Klaten di antaranya Kasubag Bappeda Kabupaten Klaten Lusiana dan Kepala Badan Kepegawa...
Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 365 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...
Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 419 hits
Hanura sebut revisi UU MD3 untuk tambah pimpinan DPR MPR dan MKD Sekjen Hanura mengatakan pembahasan revisi UU MD3 telah mengerucut bahwa penambahan pimpinan DPR MPR dan MKD diberikan kepada partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 Dia ...
Cuaca Panas Nyamuk Ganas Apa Kaitan Perubahan Iklim Global Dengan Denggi

The Influence Of Anime On Global Fashion Trends

Three Mps Seek To Join Proceedings Involving Anwar As Observers

Msi Ketua Majelis Syuro Al Muzammil Yusuf Presiden Pks

Amalan Sunnah Hari Arafah

Buy Diamond Chains Malaysia A Guide To Timeless Luxury

Kenapa Ada Orang Kata Movie Keluang Man Best Ada Yang Tak

Apa Sebenarnya Festival Perahu Naga Sejarah Lokasi Maksudnya


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Menata Ulang Jalur Panel Mcb

Barakallah Fii Umrik

Bank Islam Shuts Down Old App Pushes Bimb Mobile As The Future Of Banking

Festive Traffic Crawl To East Coast Begins Ahead Of Aidiladha

Landlord Locks House With Tenant S Car Belongings Over Unpaid Rent Is This Legal In Malaysia

Empowering Youth Against Radicalisation