Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

pada 20/1/2017 - jumlah : 422 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Fakta Di Balik Kasus Suap Rolls Royce Hingga Jerat Emirsyah Satar

Fakta Di Balik Kasus Suap Rolls Royce Hingga Jerat Emirsyah Satar

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 507 hits
KPK menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebagai tersangka Emir saat ini diketahui menjadi bos Matahari Mall com Perusahaan penyedia mesin asal Inggris Rolls Royce mengakui telah menyuap Garuda Indonesia dalam pe...
Kasus Emirsyah Satar Tak Ganggu Operasional Garuda Indonesia

Kasus Emirsyah Satar Tak Ganggu Operasional Garuda Indonesia

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 414 hits
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar tak akan mengganggu operasional BUMN penerbangan tersebut Saat ini sudah ada rangkaian program yang disepakati oleh p...
Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 385 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...
Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 452 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...
Kpk Tegaskan Tak Seret Garuda Indonesia Di Kasus Emirsyah Satar

Kpk Tegaskan Tak Seret Garuda Indonesia Di Kasus Emirsyah Satar

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 463 hits
KPK tegaskan tak seret Garuda Indonesia di kasus Emirsyah Satar Dia menampik tindakan ini diambil lantaran KPK khawatir Emirsyah merupakan mantan pejabat perusahaan pelat merah sehingga ada pertimbangan lain dalam menentukan sikap
Timses Sebut Polisi Keliru Periksa Sylviana Di Kasus Korupsi Pramuka

Timses Sebut Polisi Keliru Periksa Sylviana Di Kasus Korupsi Pramuka

papar berkaitan - pada 22/1/2017 - jumlah : 472 hits
Timses sebut polisi keliru periksa Sylviana di kasus korupsi Pramuka Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono Sylviana Murni Didi Irawadi Syamsudin menilai polisi keliru memanggil Sylvi di kasus dana ke...
Kpk Sebut 80 Persen Kasus Tindak Pidana Korupsi Modusnya Suap

Kpk Sebut 80 Persen Kasus Tindak Pidana Korupsi Modusnya Suap

papar berkaitan - pada 10/1/2017 - jumlah : 411 hits
Basaria menjelaskan persentase modus ini terbukti dengan banyaknya pihak swasta yang diciduk KPK dalam setiap operasi tangkap tangan Sedikitnya ada 26 perkara yang melibatkan swasta dalam tindak pidana suap
Polri Sebut Kasus Dugaan Korupsi Masjid Walkot Jakpus Dilaporkan Lsm

Polri Sebut Kasus Dugaan Korupsi Masjid Walkot Jakpus Dilaporkan Lsm

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 386 hits
Polri sebut kasus dugaan korupsi masjid Walkot Jakpus dilaporkan LSM Selain laporan dari LSM polisi juga kerap mendapat surat berisi aduan terkait dugaan korupsi masjid tersebut Yang aktif kalau saya lihat selama ini dari LSM LSM suka sekal...
Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

papar berkaitan - pada 12/1/2017 - jumlah : 540 hits
Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah terkait BUMN dan Perseroan Terbatas Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata ...
Paper Bowl Printing Pilihan Praktikal Stylish Untuk Produk Makanan Panas Sejuk

Nancy Tells Chong To Focus On Stampin Constituents Instead Of Politicising Santubong Beer Issue

Destinasi Ikonik Sabah Pantai Tanjung Aru Kota Kinabalu Sabah

Matcha Lovers Vs Coffee Lovers

Syed Badli Gesa Annuar Musa Jelaskan Isu Kg Sg Baru Minta Jangan Jadi Pengecut

Kuetiau Goreng Masak Cara Saya

R Is For Rough Winston Yeh Redesigns The Aprilia Rsv4

Amway Wangsa Maju Panduan Lengkap Lokasi Produk Dan Cara Daftar Ahli


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Kecewa Usaha Bertahun Tahun Tak Dihargai Amp Asyik Ditolak Fadlan Hazim Undur Diri Dari Dunia Lakonan

Marissa Dania Sunting Gambar Ai Sedang Peluk Dirinya Masa Kecil Lagu Putar Waktu Buat Netizen Sebak

A Flat White A Busy Road And A Book

Rebut Harta Motif Pembunuhan Wanita Ditemui Maut Dalam Kereta Suspek Lari Ke Luar Negara Polis

Interview

Wanita Terkejut Disapa Mat Saleh Fasih Bahasa Melayu Ketika Di Switzerland