Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

pada 20/1/2017 - jumlah : 328 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Fakta Di Balik Kasus Suap Rolls Royce Hingga Jerat Emirsyah Satar

Fakta Di Balik Kasus Suap Rolls Royce Hingga Jerat Emirsyah Satar

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 429 hits
KPK menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebagai tersangka Emir saat ini diketahui menjadi bos Matahari Mall com Perusahaan penyedia mesin asal Inggris Rolls Royce mengakui telah menyuap Garuda Indonesia dalam pe...
Kasus Emirsyah Satar Tak Ganggu Operasional Garuda Indonesia

Kasus Emirsyah Satar Tak Ganggu Operasional Garuda Indonesia

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 337 hits
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar tak akan mengganggu operasional BUMN penerbangan tersebut Saat ini sudah ada rangkaian program yang disepakati oleh p...
Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 322 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...
Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 384 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...
Kpk Tegaskan Tak Seret Garuda Indonesia Di Kasus Emirsyah Satar

Kpk Tegaskan Tak Seret Garuda Indonesia Di Kasus Emirsyah Satar

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 401 hits
KPK tegaskan tak seret Garuda Indonesia di kasus Emirsyah Satar Dia menampik tindakan ini diambil lantaran KPK khawatir Emirsyah merupakan mantan pejabat perusahaan pelat merah sehingga ada pertimbangan lain dalam menentukan sikap
Timses Sebut Polisi Keliru Periksa Sylviana Di Kasus Korupsi Pramuka

Timses Sebut Polisi Keliru Periksa Sylviana Di Kasus Korupsi Pramuka

papar berkaitan - pada 22/1/2017 - jumlah : 400 hits
Timses sebut polisi keliru periksa Sylviana di kasus korupsi Pramuka Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono Sylviana Murni Didi Irawadi Syamsudin menilai polisi keliru memanggil Sylvi di kasus dana ke...
Kpk Sebut 80 Persen Kasus Tindak Pidana Korupsi Modusnya Suap

Kpk Sebut 80 Persen Kasus Tindak Pidana Korupsi Modusnya Suap

papar berkaitan - pada 10/1/2017 - jumlah : 349 hits
Basaria menjelaskan persentase modus ini terbukti dengan banyaknya pihak swasta yang diciduk KPK dalam setiap operasi tangkap tangan Sedikitnya ada 26 perkara yang melibatkan swasta dalam tindak pidana suap
Polri Sebut Kasus Dugaan Korupsi Masjid Walkot Jakpus Dilaporkan Lsm

Polri Sebut Kasus Dugaan Korupsi Masjid Walkot Jakpus Dilaporkan Lsm

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 320 hits
Polri sebut kasus dugaan korupsi masjid Walkot Jakpus dilaporkan LSM Selain laporan dari LSM polisi juga kerap mendapat surat berisi aduan terkait dugaan korupsi masjid tersebut Yang aktif kalau saya lihat selama ini dari LSM LSM suka sekal...
Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

papar berkaitan - pada 12/1/2017 - jumlah : 383 hits
Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah terkait BUMN dan Perseroan Terbatas Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata ...
Banjir Rakyat Asing Di M Sia Apa Teruk Sangat K Jaan Ni

Rasa Masakan Korea Soondubu Jigae Beef Di Dubuyo

China S President To Host Official Dinner For Anwar

I Bought A Toy Like Vape Online Mp Tells Dewan Chamber

Drama One Cent Thief 2 Lakonan Syafiq Kyle Azira Shafinaz

The Upsides Of Saying Sorry

Tip Mudah Santan Berketul Jadi Elok Semula Letak Sehelai Daun Ini Saja

Unlocking Savings Expert Tips For Finding Discounted Cigarettes In Australia


echo '';
Biodata Terkini Penyanyi Illa Sabry Peserta Gegar Vaganza 2024 Musim 11 GV11

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Senyawa iQIYI Malaysia

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Project Projek Exit Astro Originals

Pelajari Asal Usul Nama Makhluk Seram Kisah Fiksyen Barat Yang Terkenal

10 Fakta Filem Kahar Kapla High Council Yang Ramai Tak Tahu Prekuel Drama Project Projek High Council


Separuh Akhir Muzik Muzik 39

Helter Skelter Memori Mardiana Chord

Caffeine Aku Takkan Memiliki Chord

Keluar Sekejap Kerugian Fashionvalet Kartel Nafas Rangkaian Kedua 5g Buli Upnm

Senyum Itu Satu Sedekah Senyum Itu Serlahkan Keperibadian

Rakyat Malaysia Jadi Tentera Upahan Di Ukraine Dipercayai Masih Hidup Kpn