Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

pada 16/1/2017 - jumlah : 479 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 412 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...
Dpr Pp 72 Jadikan Aset Bumn Bisa Dijual Ke Swasta

Dpr Pp 72 Jadikan Aset Bumn Bisa Dijual Ke Swasta

papar berkaitan - pada 14/1/2017 - jumlah : 419 hits
Dewan Perwakilan Rakyat cukup geram menyambut keluarnya aturan terbaru mengenai aset BUMN Aturan tersebut bisa berbahaya karena BUMN bisa dialihkan ke perusahaan swasta atau asing Dia mencontohkan perusahaan seperti Pertamina yang merupakan...
Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

papar berkaitan - pada 12/1/2017 - jumlah : 584 hits
Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah terkait BUMN dan Perseroan Terbatas Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata ...
Aturan Baru Jokowi Soal Aset Bumn Dinilai Cacat Hukum

Aturan Baru Jokowi Soal Aset Bumn Dinilai Cacat Hukum

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 492 hits
Aturan baru yang telah berlaku sejak 30 Desember 2016 ini dinilai sangat berbahaya karena pemindahan atau penjualan aset negara menjadi sangat mudah tanpa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Aturan PP 72 Tahun 2016 dinilai sarat akan kecacat...
Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 441 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing
Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 457 hits
DPR meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal minyak di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang praktik illegal drilling pada ratusan s...
Dpr Soal Ceo Asing Banyak Anak Negeri Mampu Kelola Bumn

Dpr Soal Ceo Asing Banyak Anak Negeri Mampu Kelola Bumn

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 535 hits
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan meminta pemerintah mempertimbangkan matang matang wacana BUMN dipimpin oleh warga negara asing Hal itu akan mempersulit pemerintah bila dikemudian hari terjadi masalah Zulfan mengatakan Indonesia memil...
Anggota Dpr Sebut Pembubaran Ormas Harus Lewat Pengadilan

Anggota Dpr Sebut Pembubaran Ormas Harus Lewat Pengadilan

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 457 hits
Komisi III ingin agar pergerakan ormas ormas lebih tertib dan teratur Cara untuk membuat ormas lebih tertib yakni dengan mendorong revisi UU tentang ormas
Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 465 hits
Hanura sebut revisi UU MD3 untuk tambah pimpinan DPR MPR dan MKD Sekjen Hanura mengatakan pembahasan revisi UU MD3 telah mengerucut bahwa penambahan pimpinan DPR MPR dan MKD diberikan kepada partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 Dia ...
Sheraton Kota Kinabalu Sabah S Newest Luxury Landmark Opens

Anak Dara Ke Janda Baik

Kotak Kurma Custom Untuk Ramadan 2026 Tingkatkan Nilai Produk

Kereta Parkir Halang Laluan Treler Empat Kenderaan Rosak Di R R Ayer Keroh

Lepak Makan Di Syed Bistro Seksyen 3 Shah Alam

Rpm2026 Guru Malaysia Rekod Peribadi Fail Pengurusan Sekolah Lengkap

Di Sebalik Kehidupan Mengapa Bentuk Molekul Menentukan Segalanya

Anggota Komando Pulpak Cedera Semasa Aktiviti Payung Terjun Di Pantai Klebang


echo '';
9 Jenis Kerosakan Jalan Raya Yang Kita Perlu Redha Hari Hari

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3


Realiti Suami Curang Yang Ramai Tak Berani Buka

Balik Kampung Cuti Sekolah

Hadits Arbain Nawawi Ke 18 Taqwa Dan Akhlak Mulia

Kenali Silkscreen Printing Untuk Botol Rahsia Cetakan Tahan Lama Elegan

Kicap Mee Sedap Dan Mudah

Penghargaan Cemerlang Skuad Futsal Harimau Malaya Terima Hadiah Tempat Ketiga