Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

pada 16/1/2017 - jumlah : 414 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 351 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...
Dpr Pp 72 Jadikan Aset Bumn Bisa Dijual Ke Swasta

Dpr Pp 72 Jadikan Aset Bumn Bisa Dijual Ke Swasta

papar berkaitan - pada 14/1/2017 - jumlah : 355 hits
Dewan Perwakilan Rakyat cukup geram menyambut keluarnya aturan terbaru mengenai aset BUMN Aturan tersebut bisa berbahaya karena BUMN bisa dialihkan ke perusahaan swasta atau asing Dia mencontohkan perusahaan seperti Pertamina yang merupakan...
Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

papar berkaitan - pada 12/1/2017 - jumlah : 466 hits
Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah terkait BUMN dan Perseroan Terbatas Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata ...
Aturan Baru Jokowi Soal Aset Bumn Dinilai Cacat Hukum

Aturan Baru Jokowi Soal Aset Bumn Dinilai Cacat Hukum

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 421 hits
Aturan baru yang telah berlaku sejak 30 Desember 2016 ini dinilai sangat berbahaya karena pemindahan atau penjualan aset negara menjadi sangat mudah tanpa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Aturan PP 72 Tahun 2016 dinilai sarat akan kecacat...
Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 361 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing
Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 403 hits
DPR meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal minyak di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang praktik illegal drilling pada ratusan s...
Dpr Soal Ceo Asing Banyak Anak Negeri Mampu Kelola Bumn

Dpr Soal Ceo Asing Banyak Anak Negeri Mampu Kelola Bumn

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 462 hits
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan meminta pemerintah mempertimbangkan matang matang wacana BUMN dipimpin oleh warga negara asing Hal itu akan mempersulit pemerintah bila dikemudian hari terjadi masalah Zulfan mengatakan Indonesia memil...
Anggota Dpr Sebut Pembubaran Ormas Harus Lewat Pengadilan

Anggota Dpr Sebut Pembubaran Ormas Harus Lewat Pengadilan

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 381 hits
Komisi III ingin agar pergerakan ormas ormas lebih tertib dan teratur Cara untuk membuat ormas lebih tertib yakni dengan mendorong revisi UU tentang ormas
Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 403 hits
Hanura sebut revisi UU MD3 untuk tambah pimpinan DPR MPR dan MKD Sekjen Hanura mengatakan pembahasan revisi UU MD3 telah mengerucut bahwa penambahan pimpinan DPR MPR dan MKD diberikan kepada partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 Dia ...
Pu Riz Tegur Netizen Buat Trend Aku Berlutut Tidak Akan Tak Boleh Ambil Ringan Jangan Gurau Perkara Yang Dilarang

Types Of Bullet Resistant Glass Which One Is Right For You

Discover Your New Work Ally Hp S Ai Driven Collection

Good Biz Sense Or Just Lip Service Weighing Etiqa S Instant Response To Putra Heights Gas Pipeline Blast

Simple Resipi Daging Goreng Kunyit Bahan A Kg Daging

From Traditional Tobacco To Modern Mint The Future Of Nicotine Lies In These Pouches

Dengar Kata Delete Dah Video Ada Yang Nak Bayar Balik Rm 100 Mp Permatang Pauh Bagi

Malaysia Hit With 24 Reciprocal Tariff By The Us


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Understanding The Us Reciprocal Tariff A New Era In Trade Policy

Canvas Fabric Treatments Your Guide To Waterproofing Selection Application Care

Adab Yang Perlu Dijaga

Raya Pertama 2025

7 Adab Ketika Berkunjung Ke Rumah Orang

Suhaimi Kias Cinta Chord