Tolak Gojek Masuk Malaysia Pengusaha Taksi Ini Hina Indonesia Dengan Sebutan Negara Miskin
Transportasi online asal Indonesia GoJek akan beroperasi di Malaysia. Hal ini sudah disetujui kabinet Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Dilansir dari Nikkei Asian Review, permohonan Gojek ini disetujui pada Rabu (21/08/2019).
Namun kehadiran GoJek di Malaysia mendapat penolakan dari beberapa pihak.
Pengusaha Big Blue Taxi, Shamsubahrin Ismail, hina Indonesia dengan sebutan negara miskin.
“Ini negara miskin, kita negara kaya. GoJek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta.
GoJek tak menjamin masa depan anak muda, merusak anak muda,” ucap Shamsubahrin Ismail.
Padahal GoJek sudah beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara antara lain Singapura, Vietnam dan Thailand.
Video pernyataan Shamsubahrin Ismail;
Beberapa menteri terkait sudah berbicara kepada wartawan mengenai rencana ini.
“Itu dibahas dalam rapat kabinet hari ini dan diberi lampu hijau. Tapi belum ada keputusan tentang regulasi, belum ada yang spesifik, namun harus dibahas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Transportasi,” jelas Menteri Pengembangan Entrepreneur, Redzuan Yusof
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Syed Saddiq, juga mengumumkan lewat akun Twitter pribadinya mengenai penyetujuan rencana Gojek beroperasi di Malaysia.
“Kami ingin memastikan, para pengguna motor bisa mendapatkan lapangan kerja,” ucapnya dalam video yang diunggah pada akun Twitter pribadinya.
Keputusan Kabinet Mahathir ini sangat mengejutkan mengingat sebelumnya perusahaan lokal justru tak diberi izin.
Tahun lalu, Malaysia membatalkan pengesahan layanan ride-hailing untuk melindungi pengendara dan penumpang.
Selain itu pada 2017, pemerintah melarang beroperasinya penyedia layanan ride-hailing setempat, Dego Ride karena masalah keamanan.
Analisis Kementerian Transportasi pada saat itu menemukan bahwa risiko pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan fatal adalah 42,5 kali lebih tinggi daripada untuk bus dan 16 kali lebih tinggi daripada mobil.
Bahkan beberapa politisi partai konservatif PAS, Khairuddin Aman Razali menolak masuknya startup asal Indonesia, Gojek, ke negaranya.
Diberitakan harian lokal Malay Mail Jumat (23/8/2019), politisi dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS) itu menyebut masuknya Gojek berpotensi meningkatkan angka pelecehan seksual.
“Gojek akan memicu terjadinya interaksi antara dua manusia berbeda jenis kelamin yang bertentangan dengan hukum Syariah,” bunyi pernyataan resmi Razali.
Selain itu, dia menerangkan kehadiran startup yang didirikan Nadiem Makarim itu bakal meningkatkan jumlah kecelakaan sepeda motor dan memengaruhi kualitas transportasi massal.
Anggota parlemen Malaysia dari Distrik Kuala Nerus, Terengganu, itu juga mengkhawatirkan memburuknya polusi udara jika Gojek sampai beroperasi.
Tak hanya Razali yang cemas akan beroperasinya Gojek. Rekan satu partai, Husain Awang, juga mengungkapkan hal yang sama.
Wakil rakyat dari Terengganu tersebut mengklaim angka pelecehan seksual meningkat di Indonesia sejak kehadiran Gojek.
Husain pun mengecam kemunculan Gojek sebagai bukti pemerintah telah gagal mengurus transportasi umum dan mengatasi kemacetan.
“Saya mendesak pemerintah untuk tidak mengizinkan Gojek hadir, termasuk di masa uji coba. Pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas moda transportasi seperti MRT dan LRT,” kecamnya.
Anggota Majelis Syuro PAS itu juga menyatakan Gojek menjadi lambang kegagalan pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan untuk kaum muda.
Yang ada, menurutnya, lapangan kerja sebagai driver layanan roda dua jelas melecehkan martabat generasi muda Malaysia.
PAS merupakan partai beraliran Islam konservatif yang berkuasa di Negara Bagian Kelantan serta Terengganu
CEO Dego Ride, Nabil Feisal Bhamadhaj seperti dilansir dari Malay Mail, Sabtu (24/08/2019) mengatakan, “Potensi kompetisi dari Grab dan Gojek itu nyata.
Namun, kami memiliki kompetensi inti yang berbeda dari apa yang ditawarkan Gojek dan Grab dan kami berharap bahwa kompetensi inti kami dapat saling melengkapi untuk keduanya. Saya tidak percaya pada kompetisi di mana kita semua bertarung satu sama lain hingga akhirnya yang terakhir mati.”
Berbeda dengan Dego Ride, pemilik perusahaan Big Blue Taxi, Shamsubahrin Ismail justru tidak setuju dengan adanya Gojek di Malaysia.
Dikutip dari Nikkei Asian Review, Ia mengatakan asosiasi taksi menentang langkah-langkah untuk memperkenalkan transportasi sepeda motor dan mereka ingin pemerintah untuk fokus pada menciptakan lapangan persaingan yang setara antara perusahaan ride-hailing dan para pengemudi taksi.
“GoJek sebagai karier tidak akan menjamin masa depan yang menjanjikan, kaum muda kita layak lebih baik dari itu,” kata Shamsubahrin kepada wartawan di Kuala Lumpur.
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad memberi tanggapan soal hadirnya Gojek di Malaysia.
Mahathir menanggapi pertanyaan warga mengenai keamanan pengendara dan pengguna jasa transportasi sepeda motor tersebut.
“Jika Anda tidak merasa aman, jangan gunakan itu (moda transportasi sepeda motor). Kamu punya pilihan. Kami tidak memaksa siapapun untuk menggunakan layanan transportasi sepeda motor,” ucap Mahatir yang dikutip dari New Strait Times, Sabtu (24/08/2019).
Kabinet Mahatir pada Rabu (21/08/2019) memberi lampu hijau bagi Gojek untuk beroperasi di Malaysia.
Namun, peraturan khusus tentang pengaturan layanan transportasi sepeda motor belum dibahas.
Mahathir mengatakan pengenalan GoJek juga akan menguntungkan bisnis kecil.
Dia mengatakan pemerintah sebelumnya telah menerima tawaran dari perusahaan lokal untuk mempionirkan jasa layanan transportasi sepeda motor online, namun mereka tidak terlalu terorganisir.
Mahathir mengatakan tempat-tempat tertentu akan selalu menentang kebijakan atau program baru yang ingin diperkenalkan oleh pemerintah.
“Kami ingin memastikan apapun yang kami lakukan bermanfaat bagi rakyat. Sama halnya dengan Gojek,” tambahnya.
Sumber: tribunnews.com
Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :
https://islamidia.com/tolak-gojek-masuk-malaysia-pengusaha-taksi-ini-hina-indonesia-dengan-sebutan-negara-miskin/