Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

pada 14/2/2018 - jumlah : 325 hits
Tak setuju pasal 245 di UU MD3 Laode M Syarif siap mundur dari KPK Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam RDP Wakil ketua KPK Laode M Syarif menyoroti pasal 245
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Setuju Pasal Penghinaan Di Uu Md3 Gerindra Pks Dan Pan Dinilai Tak Konsisten

Setuju Pasal Penghinaan Di Uu Md3 Gerindra Pks Dan Pan Dinilai Tak Konsisten

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 312 hits
Ray menilai janggal saat Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakan pengesahan RUU MD3 Padahal fraksi mereka menolak keras ketika pasal RKHUP mengenai penghinaan presiden dibahas
Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 391 hits
Ketua Baleg sebut Pasal 122 di UU MD3 tak berarti DPR antikritik Politisi Partai Gerindra itu menuturkan DPR tetap bisa di kritik Namun tentunya dengan mengedepakan marwah dan etika budaya ke timuran yang selalu di kedepankan oleh masyaraka...
Pasal 73 Uu Md3 Dinilai Cederai Netralitas Polri

Pasal 73 Uu Md3 Dinilai Cederai Netralitas Polri

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 413 hits
Pasal 73 UU MD3 dinilai cederai netralitas Polri Ray menilai pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik Sementara kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum Sehingga di sini menurutnya ada suatu kekeliruan
Jokowi Kaget Lihat Pasal Baru Di Uu Md3 Kemungkinan Tak Menandatangani

Jokowi Kaget Lihat Pasal Baru Di Uu Md3 Kemungkinan Tak Menandatangani

papar berkaitan - pada 20/2/2018 - jumlah : 289 hits
Jokowi kaget lihat pasal baru di UU MD3 kemungkinan tak menandatangani Jokowi menyoroti sejumlah pasal Di antaranya soal imunitas DPR dan pemanggilan paksa pejabat negara pejabat pemerintah badan hukum atau warga dengan meminta bantuan piha...
Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 431 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut
Jika Nazaruddin Beri Bukti Kpk Siap Pelajari Dugaan Korupsi Fahri Hamzah

Jika Nazaruddin Beri Bukti Kpk Siap Pelajari Dugaan Korupsi Fahri Hamzah

papar berkaitan - pada 20/2/2018 - jumlah : 365 hits
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK akan mempelajari bukti dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang akan diserahkan oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin Nazaruddin menuding Fahri telah me...
Fadli Zon Bukan Tupoksi Kpk Komentari Uu Md3 Jadi Jangan Banyak Bicara

Fadli Zon Bukan Tupoksi Kpk Komentari Uu Md3 Jadi Jangan Banyak Bicara

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 415 hits
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif yang mengatakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

papar berkaitan - pada 9/2/2018 - jumlah : 323 hits
Tak terkait Pansus KPK panggil paksa mitra DPR di UU MD3 karena Kapolri bingung Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menegaskan penambahan aturan tentang pemanggilan paksa di revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR D...
Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

papar berkaitan - pada 6/2/2018 - jumlah : 431 hits
JK setuju penghinaan presiden diatur di RKUHP asal jangan jadi pasal karet Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan dihidupkannya kembali pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden Dia menjelaskan terdapat aturan di Thailand yang menghina...
Senarai Dokumen Penting Yang Perlu Diselamatkan Semasa Banjir

Nabi Dan Para Sahabatnya Kaya Raya Tapi Kenapa Mereka Sering Kelaparan Dan Kesulitan

4 Jenis Makanan Viral Kegilaan Gen Z Trend Makanan Popular Di Media Sosial

Kenapa Travel Insurance Tetap Penting Walaupun Pampasan Tidak Maksimum

Rayhana Oo Rayhana

Contoh Soalan Muet Format Terkini 2026

Albert Wants Footage Released After Cops Say No Evidence Of Gun Pointing

Bursa Malaysia Lepasi 1 640 Mata Paras Tertinggi Tahun Ini


echo '';
9 Jenis Kerosakan Jalan Raya Yang Kita Perlu Redha Hari Hari

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3


Kerajaan Tamat Perjanjian Pajakan Helikopter Black Hawk Langkah Strategik Untuk Pengurusan Aset Pertahanan

Hidup Yang Serabut Pentingnya Mengingati Tujuan Asal

Jalani Hidup Ini Dengan Apa Adanya

Totalenergies Raih Kontrak 21 Tahun Bekalkan Tenaga Untuk Pusat Data Google Dari Projek Solar Di Kedah

Adam Adli Dilantik Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Isu Ptptn Kembali Diperkatakan Teringat Berguling Guling Dulu

Pelajar Dakwa Nampak Kelibat Dipercayai Pocong Di Koridor Kolej