Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

pada 14/2/2018 - jumlah : 296 hits
Tak setuju pasal 245 di UU MD3 Laode M Syarif siap mundur dari KPK Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam RDP Wakil ketua KPK Laode M Syarif menyoroti pasal 245
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Setuju Pasal Penghinaan Di Uu Md3 Gerindra Pks Dan Pan Dinilai Tak Konsisten

Setuju Pasal Penghinaan Di Uu Md3 Gerindra Pks Dan Pan Dinilai Tak Konsisten

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 289 hits
Ray menilai janggal saat Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakan pengesahan RUU MD3 Padahal fraksi mereka menolak keras ketika pasal RKHUP mengenai penghinaan presiden dibahas
Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 360 hits
Ketua Baleg sebut Pasal 122 di UU MD3 tak berarti DPR antikritik Politisi Partai Gerindra itu menuturkan DPR tetap bisa di kritik Namun tentunya dengan mengedepakan marwah dan etika budaya ke timuran yang selalu di kedepankan oleh masyaraka...
Pasal 73 Uu Md3 Dinilai Cederai Netralitas Polri

Pasal 73 Uu Md3 Dinilai Cederai Netralitas Polri

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 385 hits
Pasal 73 UU MD3 dinilai cederai netralitas Polri Ray menilai pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik Sementara kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum Sehingga di sini menurutnya ada suatu kekeliruan
Jokowi Kaget Lihat Pasal Baru Di Uu Md3 Kemungkinan Tak Menandatangani

Jokowi Kaget Lihat Pasal Baru Di Uu Md3 Kemungkinan Tak Menandatangani

papar berkaitan - pada 20/2/2018 - jumlah : 271 hits
Jokowi kaget lihat pasal baru di UU MD3 kemungkinan tak menandatangani Jokowi menyoroti sejumlah pasal Di antaranya soal imunitas DPR dan pemanggilan paksa pejabat negara pejabat pemerintah badan hukum atau warga dengan meminta bantuan piha...
Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 401 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut
Jika Nazaruddin Beri Bukti Kpk Siap Pelajari Dugaan Korupsi Fahri Hamzah

Jika Nazaruddin Beri Bukti Kpk Siap Pelajari Dugaan Korupsi Fahri Hamzah

papar berkaitan - pada 20/2/2018 - jumlah : 335 hits
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK akan mempelajari bukti dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang akan diserahkan oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin Nazaruddin menuding Fahri telah me...
Fadli Zon Bukan Tupoksi Kpk Komentari Uu Md3 Jadi Jangan Banyak Bicara

Fadli Zon Bukan Tupoksi Kpk Komentari Uu Md3 Jadi Jangan Banyak Bicara

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 361 hits
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif yang mengatakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

papar berkaitan - pada 9/2/2018 - jumlah : 301 hits
Tak terkait Pansus KPK panggil paksa mitra DPR di UU MD3 karena Kapolri bingung Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menegaskan penambahan aturan tentang pemanggilan paksa di revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR D...
Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

papar berkaitan - pada 6/2/2018 - jumlah : 399 hits
JK setuju penghinaan presiden diatur di RKUHP asal jangan jadi pasal karet Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan dihidupkannya kembali pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden Dia menjelaskan terdapat aturan di Thailand yang menghina...
Aku Jeje Lihat Kebunku Chord

Ketahui Tanda Awal Cara Elak Masalah Bateri Kereta

Apa Khabar Korang Dari Blogger Lama Yang Masih Berfikir Perlu Tak Tutup Je Blog Ni

Man Climbs Warehouse Roof In Bintulu Firefighters Talk Him Down Safely

Modern Tech Can Prevent Road Cave Ins Says Expert

Highways Congested As School Term Holidays End

Uncle Caught On Cctv Plucking Pubic Hair And Placing It Into Food

Tebus Penghargaan Sara Adik Lelaki


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Pizza Homemade

Rafidah Diberi 7 Hari Untuk Selesaikan Bayaran Saman Rm281 200

Didakwa Kerah Umai Dan Amad Masuk Dalam Industri Siti Saerah Dedah Konflik Dengan Bekas Suami

Menjelang Pru 16 Rebut Jadi Calon Pm Mengapa Dan Kenapa

Cara Mohon Pinjaman Peribadi Tanpa Slip Gaji Panduan 2025

Ron95 Jpj Tambah Waktu Operasi Untuk Individu Perbaharui Lesen