Setuju Pasal Penghinaan Di Uu Md3 Gerindra Pks Dan Pan Dinilai Tak Konsisten

Setuju Pasal Penghinaan Di Uu Md3 Gerindra Pks Dan Pan Dinilai Tak Konsisten

pada 13/2/2018 - jumlah : 267 hits
Ray menilai janggal saat Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakan pengesahan RUU MD3 Padahal fraksi mereka menolak keras ketika pasal RKHUP mengenai penghinaan presiden dibahas
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

Jk Setuju Penghinaan Presiden Diatur Di Rkuhp Asal Jangan Jadi Pasal Karet

papar berkaitan - pada 6/2/2018 - jumlah : 347 hits
JK setuju penghinaan presiden diatur di RKUHP asal jangan jadi pasal karet Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan dihidupkannya kembali pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden Dia menjelaskan terdapat aturan di Thailand yang menghina...
Dinilai Multitafsir Dpr Diminta Tak Godok Pasal Penghinaan Presiden

Dinilai Multitafsir Dpr Diminta Tak Godok Pasal Penghinaan Presiden

papar berkaitan - pada 3/2/2018 - jumlah : 372 hits
Pasal 134 ini pernah dibatalkan oleh Makamah Konstitusi pada tahun 2006 dalam surat putusan Nomor 013 022 PUU IV 2006 Dengan putusan itu maka Pasal 134 itu dinilai inkonstitusional
Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 364 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut
Pasal 73 Uu Md3 Dinilai Cederai Netralitas Polri

Pasal 73 Uu Md3 Dinilai Cederai Netralitas Polri

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 363 hits
Pasal 73 UU MD3 dinilai cederai netralitas Polri Ray menilai pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik Sementara kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum Sehingga di sini menurutnya ada suatu kekeliruan
Wo Saat Pengesahan Uu Md3 Ppp Nasdem Dan Pks Dinilai Cerdas Curi Simpati Rakyat

Wo Saat Pengesahan Uu Md3 Ppp Nasdem Dan Pks Dinilai Cerdas Curi Simpati Rakyat

papar berkaitan - pada 17/2/2018 - jumlah : 257 hits
Dalam proses pengesahan UU MD3 Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem tidak setuju dengan beberapa poin dan memilih walk out Langkah PPP dan Nasdem diikuti PKS yang berubah haluan menolak pengesahan UU MD3 Ini dipandang sebagai langkah politik meraih...
Politikus Pan Sebut Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Simbol Negara

Politikus Pan Sebut Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Simbol Negara

papar berkaitan - pada 2/2/2018 - jumlah : 275 hits
Sebab dalam era digital orang mudah mengeluarkan pernyataan yang tak berdasar dan tidak berdasarkan norma
Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 268 hits
Tak setuju pasal 245 di UU MD3 Laode M Syarif siap mundur dari KPK Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam RDP Wakil ketua KPK Laode M Syarif menyoroti pasal 245
Prabowo Disinyalir Maju Pilpres 2019 Gerindra Komunikasi Sama Pan Pks

Prabowo Disinyalir Maju Pilpres 2019 Gerindra Komunikasi Sama Pan Pks

papar berkaitan - pada 11/2/2018 - jumlah : 316 hits
Sesungguhnya seluruh kader gerindar dari tingkat ranting kecamatan provinsi bahkan DPP Dewan Pembina Pakar dan kehormatan itu semua harapkan Pak Prabowo untuk minta kembali Calon Presiden dari Partai Gerindra ucap Muzani
Ini Alasan Pemerintah Kembalikan Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp

Ini Alasan Pemerintah Kembalikan Pasal Penghinaan Presiden Di Rkuhp

papar berkaitan - pada 5/2/2018 - jumlah : 364 hits
Enny mengatakan di Indonesia ada pasal yang mengatur perlindungan wakil pimpinan negara asing serta perlindungan terhadap lambangnya Maka kata dia muncul pendapat juga untuk melindungi pemimpin negara sendiri
Tiada Ilmu Baru Kalau Ilmu Lama Pun Belum Hadam

Nafizah Air Mata Rindu Chord

Tanggung Cedera Paling Teruk Sepanjang Bermain Bola Habibi Akur Rawatan Fisio Di Physiogo

No Cabinet Reshuffle While Rafizi Nik Nazmi On Leave Anwar

Property Investment Tips Malaysia 2025 Pelaburan Hartanah Untung Tinggi

Rafizi Nik Nazmi Letak Jawatan Pm Anwar Belum Rancang Rombakan Mereka Masih Bercuti

Pemuda Bandung Tolak Wacana Pengakuan Akan Israel

Memberdayakan Pasar Tradisional Melalui Inovasi Digital


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Petua Penjagaan Kereta Berkala

Gm Invests Almost 1 Billion Dollars In A New V8 Engine

Larangan Melampau Dalam Agama

Cuba Sekali Pasti Ketagih Resipi Sambal Bilis Garing Homemade

Nuca Pelan Pelan Chord

Keputusan Mahkamah Tarif Menimbulkan Ketidakpastian Baru Dalam Pasaran