Pasal 73 Uu Md3 Dinilai Cederai Netralitas Polri

pada 14/2/2018 - jumlah : 316 hits
Pasal 73 UU MD3 dinilai cederai netralitas Polri Ray menilai pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik Sementara kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum Sehingga di sini menurutnya ada suatu kekeliruan

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Setuju Pasal Penghinaan Di Uu Md3 Gerindra Pks Dan Pan Dinilai Tak Konsisten

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 242 hits
Ray menilai janggal saat Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakan pengesahan RUU MD3 Padahal fraksi mereka menolak keras ketika pasal RKHUP mengenai penghinaan presiden dibahas

Dpr Dinilai Licik Dalam Proses Pembahasan Uu Md3

papar berkaitan - pada 17/2/2018 - jumlah : 230 hits
Peneliti FORMAPPI Lucius Karus menilai DPR licik dalam proses pembahasan UU MD3 Kerena dalam proses pembahasan revisi UU MD3 anggota dewan selalu menonjolkan persoalan penambahan kursi pimpinan Padahal ada isu krusial lain yang menyangkut h...

Uu Md3 Dinilai Buat Dpr Jadi Lembaga Super Power

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 218 hits
Revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD telah disahkan dalam Rapat Paripurna Senin UU tersebut dinilai hanya bakal membuat DPR sebagai lembaga super power

Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 298 hits
Ketua Baleg sebut Pasal 122 di UU MD3 tak berarti DPR antikritik Politisi Partai Gerindra itu menuturkan DPR tetap bisa di kritik Namun tentunya dengan mengedepakan marwah dan etika budaya ke timuran yang selalu di kedepankan oleh masyaraka...

Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 329 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut

Tanpa Pasal 122 Huruf K Di Uu Md3 Mkd Tetap Jaga Marwah Dpr

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 311 hits
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin bila DPR dianggap sebagai lembaga yang tak mau menerima kritik Sebab itu penghinaan terhadap parlemen ini perlu ditambahkan dalam pasal 122 revisi UU MD3

Tak Setuju Pasal 245 Di Uu Md3 Laode M Syarif Siap Mundur Dari Kpk

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 231 hits
Tak setuju pasal 245 di UU MD3 Laode M Syarif siap mundur dari KPK Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam RDP Wakil ketua KPK Laode M Syarif menyoroti pasal 245

Insiden Kartu Kuning Jokowi Dinilai Cederai Demokrasi Jika Lakukan Proses Hukum

papar berkaitan - pada 3/2/2018 - jumlah : 253 hits
Jika itu dianggap menghina kepala negara tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut Pasal 134 UU KUHP yang mengatur hal itu telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006

Uu Md3 Dinilai Renggut Kebebasan Pers Kritik Dpr

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 341 hits
Dia menambahkan meski sudah ada UU Pers namun UU MD3 dinilai bakal lebih kuat Sehingga MKD bisa memaksakan pasal tersebut Selain itu bila tidak mau memenuhi panggilan MKD memiliki mekanisme pemanggilan paksa pihak terkait