BABAB.NET

Menko Airlangga Klaim 75 Persen Anggota Dpr Dukung Pengesahan Ruu Omnibus Law

papar berkaitan - pada 26/2/2020 - jumlah : 248 hits
Ketua Umum Golkar itu melobi kekuatan politik di luar koalisi pemerintah Kemarin Golkar melakukan pertemuan di kantor DPP Golkar Airlangga mengakui pertemuan tersebut sebagai upaya melobi PKS mendukung Omnibus Law

Persoalkan Sosialisasi Omnibus Law Tim Sembilan Golkar Soroti Menko Airlangga

papar berkaitan - pada 15/2/2020 - jumlah : 198 hits
Hal tersebut menimbulkan gejolak tengah masyarakat khususnya di kalangan buruh sebagai subjek atau pelaku perekonomian nasional Hal ini membuat kondisi perekonomian nasional jadi tidak nyaman Yang berpotensi memicu instabilitas politik dan ...

Kritik Ruu Omnibus Law Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Cenderung Otoriter

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 288 hits
Wali Kota Bima Arya melihat arah pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter Hal itu tergambar dalam Rancangan Undang undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah

Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 235 hits
RUU Omnibus Law Salah Ketik Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut Menurut dia hal tersebut akan dibahas nanti di DPR

Gerindra Sebut Pasal 170 Omnibus Law Bertentangan Semangat Reformasi

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 302 hits
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mujahid melihat potensi kekuatan eksekutif makin kuat dengan adanya usulan peraturan pemerintah bisa mengubah undang undang seperti tertuang dalam Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja

Menko Airlangga Sebut Perdagangan Indonesia Bisa Surplus 3 Tahun Mendatang

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 221 hits
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kinerja perdagangan Indonesia memang belum terlalu moncer Sebab kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk neraca perdagangan Indonesia baru akan terasa dalam jangka panjang

Esdm Sebut Omnibus Law Kurangi Kompleksitas Regulasi Tambang

papar berkaitan - pada 25/2/2020 - jumlah : 211 hits
Saat ini ada 4 451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15 965 peraturan Pemda Regulasi jadi hambatan paling utama di samping hambatan fiskal infrastruktur dan sumber daya manusia

Pemerintah Sebut Omnibus Law Tak Hilangkan Upah Minimum Buruh

papar berkaitan - pada 25/2/2020 - jumlah : 276 hits
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menegaskan bahwa tidak ada penghapusan upah minimum dalam RUU Omnibus Law Cipta karya

Sembilan Poin Kontroversial Omnibus Law Cipta Kerja Versi Kspi

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 317 hits
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengungkap sembilan poin kontroversial dalam draf Rancangan Undang undang Omnibus Law Cipta Kerja Maka itu KSPI menolak draf Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintahan ke DPR pek...