Esdm Sebut Omnibus Law Kurangi Kompleksitas Regulasi Tambang

Esdm Sebut Omnibus Law Kurangi Kompleksitas Regulasi Tambang

pada 25/2/2020 - jumlah : 172 hits
Saat ini ada 4 451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15 965 peraturan Pemda Regulasi jadi hambatan paling utama di samping hambatan fiskal infrastruktur dan sumber daya manusia
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ruu Omnibus Law Pemda Pertanyakan Kesiapan Pusat Kelola Izin Usaha Tambang

Ruu Omnibus Law Pemda Pertanyakan Kesiapan Pusat Kelola Izin Usaha Tambang

papar berkaitan - pada 25/2/2020 - jumlah : 219 hits
Menurut Deri pengawasan kegiatan usaha tambang tingkat daerah saja sudah cukup melelahkan Dirinya mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat untuk mengatur itu semua jika RUU Omnibus Law disahkan
Menko Airlangga Sebut Omnibus Law Dorong Kemudahan Bisnis Ri Ke Peringkat 40

Menko Airlangga Sebut Omnibus Law Dorong Kemudahan Bisnis Ri Ke Peringkat 40

papar berkaitan - pada 26/2/2020 - jumlah : 130 hits
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah vitalnya kehadiran Omnibus Law di kondisi perekonomian terkini Di mana salah satu manfaatnya bisa mendorong kemudahan berbisnis Indonesia ke peringkat 40
Pemerintah Sebut Omnibus Law Tak Hilangkan Upah Minimum Buruh

Pemerintah Sebut Omnibus Law Tak Hilangkan Upah Minimum Buruh

papar berkaitan - pada 25/2/2020 - jumlah : 211 hits
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menegaskan bahwa tidak ada penghapusan upah minimum dalam RUU Omnibus Law Cipta karya
Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

Ruu Omnibus Law Salah Ketik Mahfud Md Sebut Pp Tidak Bisa Ubah Uu

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 170 hits
RUU Omnibus Law Salah Ketik Mahfud MD Sebut PP Tidak Bisa Ubah UU Mahfud juga menjelaskan pemerintah tidak perlu mengirim keterangan resmi terkait salah ketik dalam omnibus law tersebut Menurut dia hal tersebut akan dibahas nanti di DPR
Gerindra Sebut Pasal 170 Omnibus Law Bertentangan Semangat Reformasi

Gerindra Sebut Pasal 170 Omnibus Law Bertentangan Semangat Reformasi

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 229 hits
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mujahid melihat potensi kekuatan eksekutif makin kuat dengan adanya usulan peraturan pemerintah bisa mengubah undang undang seperti tertuang dalam Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja
Ruu Omnibus Law Eksplorasi Tambang Bisa Selamanya Asal Ada Hilirisasi

Ruu Omnibus Law Eksplorasi Tambang Bisa Selamanya Asal Ada Hilirisasi

papar berkaitan - pada 25/2/2020 - jumlah : 171 hits
Dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari insentif perpanjangan kegiatan usaha hingga seumur tambang pasti akan sangat besar Sumber daya mineral yang terkandung di alam Indonesia bisa bisa bakal habis tak tersisa karena dieksploitasi
Kritik Ruu Omnibus Law Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Cenderung Otoriter

Kritik Ruu Omnibus Law Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Cenderung Otoriter

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 207 hits
Wali Kota Bima Arya melihat arah pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung otoriter Hal itu tergambar dalam Rancangan Undang undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah
Bamsoet Soal Omnibus Law Salah Ketik Biasa Gitu Saja Kok Repot

Bamsoet Soal Omnibus Law Salah Ketik Biasa Gitu Saja Kok Repot

papar berkaitan - pada 19/2/2020 - jumlah : 190 hits
Yang pasti DPR juga akan mengundang para pihak akademisi praktisi dan lain lain sebagaimana tata cara pembuatan undang undang Pasti akan terbuka dan terjadi perdebatan di situ ujar Bamsoet
Omnibus Law Hapus Aturan Imb Pemda Terancam Hilang Rp4 T Per Tahun

Omnibus Law Hapus Aturan Imb Pemda Terancam Hilang Rp4 T Per Tahun

papar berkaitan - pada 20/2/2020 - jumlah : 161 hits
Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Henny Prasetyowati menolak penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan aturan Izin Mendirikan Bangunan Di mana penghapusan izin IMB tertuang dalam draf Rancangan Undang U...
Beli Rumah Lebih Jimat Dengan Kempen Hartanah Bumiputera Matrix

Tattoos Raised And Itchy

Bersatu Man Demands Dnb Exit Strategy For U Mobile

Khutbah Jumat Jumadil Awal Tangis Ibnu Rawahah Jelang Perang Mu Tah

Tattoos Portland Maine

Bertolak Ansurlah

Kisah Adv 160 Pengajaran Dari Bateri Lemah

Haram Guna Dan Jual Vape Dewan Pemuda Pas Pahang Zahir Sokongan Penuh Terhadap Titah Sultan


echo '';
Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 1 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dhia Kasyrani Slot Akasia TV3

Biodata Terkini Reshmonu Peserta Gegar Vaganza 2024 Musim 11 GV11 Penyanyi Lagu Hey Waley

Gegar Vaganza 2024 GV 11 Hadiah Tiket Peserta Juri Format Pemarkahan Dan Segala Info Tonton Live Di Astro Ria Dan Sooka

6 Janji Donald Trump Kalau Dia Naik Jadi Presiden Semula


Mixology Vape S Commitment To Quality Crafting The Best Vape Flavours Nz

Pensyarah Didakwa Hina Nabi Jawi Turut Buka Siasatan

Murid Buktikan Pada Guru Lembu Makan Martabak

The Difference In The Concept Of Illicit Relationship Between Muslims And Non Muslims

Tiada Masalah Pas Ketuai Pn Tapi Bincang Dulu Kata Pemimpin Bersatu

Cek Pertama Dari Google Adsense