BABAB.NET

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Pekerja Cuma Dapat Libur Sehari Per Minggu

papar berkaitan - pada 16/2/2020 - jumlah : 350 hits
Seperti tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja pasal 79 ayat 2 disebutkan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Pemerintah Hapus Cuti Panjang Pekerja

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 326 hits
RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah hanya mengatur waktu istirahat antara jam kerja setelah bekerja 4 jam berturut turut dan istirahat mingguan sekitar 1 2 hari Selain itu pemerintah mengatur cuti tahunan yang harus diberikan perusahaan ...

Ruu Omnibus Law Pemda Pertanyakan Kesiapan Pusat Kelola Izin Usaha Tambang

papar berkaitan - pada 25/2/2020 - jumlah : 305 hits
Menurut Deri pengawasan kegiatan usaha tambang tingkat daerah saja sudah cukup melelahkan Dirinya mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat untuk mengatur itu semua jika RUU Omnibus Law disahkan

Menaker Soal Omnibus Law Di Aturan Sebelumnya Pesangon Cukup Tinggi

papar berkaitan - pada 21/2/2020 - jumlah : 363 hits
Berdasarkan data yang di himpun tim kementerian tingkat kepatuhan perusahaan masih rendah dalam memberikan pesangon terhadap pekerjanya Ini disebabkan tingginya pesangon tersebut

Persoalkan Sosialisasi Omnibus Law Tim Sembilan Golkar Soroti Menko Airlangga

papar berkaitan - pada 15/2/2020 - jumlah : 228 hits
Hal tersebut menimbulkan gejolak tengah masyarakat khususnya di kalangan buruh sebagai subjek atau pelaku perekonomian nasional Hal ini membuat kondisi perekonomian nasional jadi tidak nyaman Yang berpotensi memicu instabilitas politik dan ...

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Jam Lembur Buruh Diperpanjang Jadi 4 Jam Sehari

papar berkaitan - pada 16/2/2020 - jumlah : 361 hits
Dalam pasal 78 nomor 1 poin b dituliskan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu

Asosiasi Dprd Kota Yakin Omnibus Law Sinkronkan Perda Penghambat Investasi

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 265 hits
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Periode 2015 2020 Armudji menuturkan banyak peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat Hal tersebut dapat mempersulit investasi di daerah

Di Draf Ruu Omnibus Law Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 360 hits
Pemerintah berencana melarang tenaga kerja konstruksi tak bersertifikat bekerja Hal ini tertuang dalam draf rancangan undang undang omnibus law cipta kerja Pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan bekerja akan diberhentikan

Dpr Janji Akan Jadi Penyeimbang Dalam Omnibus Law Cipta Kerja

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 336 hits
Willy berharap pembahasan RUU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Baleg DPR Agar bisa memastikan bahwa pembahasan Omnibus Law menjadi penengah semua suara yang masuk