Dpr Sebut Larangan Coret Coret Bendera Ri Diatur Dalam Undang Undang

Dpr Sebut Larangan Coret Coret Bendera Ri Diatur Dalam Undang Undang

pada 26/1/2017 - jumlah : 273 hits
DPR sebut larangan core coret bendera RI diatur dalam Undang undang Anggota Komisi III fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan sudah ada aturan yang mengatur bendera merah putih tidak boleh dicoret coret Dengan ketentuan itu oknum yang ked...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Mendagri Sebut Tak Ada Larangan Pejabat Jadi Pembina Ormas

Mendagri Sebut Tak Ada Larangan Pejabat Jadi Pembina Ormas

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 447 hits
Mantan Sekjen PDIP ini juga mengaku membina sebuah ormas Saya juga pembina ormas Sebagai pribadi saya juga ada membina ormas yang tidak berafiliasi dengan politik juga ada kata dia
Dpr Minta Menlu Desak Australia Tangkap Pengibar Bendera Opm

Dpr Minta Menlu Desak Australia Tangkap Pengibar Bendera Opm

papar berkaitan - pada 27/1/2017 - jumlah : 450 hits
Pihak Australia dikabarkan masih mengejar dua pelaku pengibar bendera Bintang Kejora itu Berdasarkan informasi yang diterima kedua pelaku hidup secara nomaden atau berpindah pindah
Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 434 hits
Hanura sebut revisi UU MD3 untuk tambah pimpinan DPR MPR dan MKD Sekjen Hanura mengatakan pembahasan revisi UU MD3 telah mengerucut bahwa penambahan pimpinan DPR MPR dan MKD diberikan kepada partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 Dia ...
Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 448 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...
Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 382 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...
Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

papar berkaitan - pada 24/1/2017 - jumlah : 476 hits
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengkritik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah Menurutnya PP tersebut dapat menjadi celah suap menyuap jabatan Dalam PP tersebut kepala daerah memiliki wewenang m...
Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 432 hits
DPR meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal minyak di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang praktik illegal drilling pada ratusan s...
Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 410 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing
Anggota Dpr Sebut Pembubaran Ormas Harus Lewat Pengadilan

Anggota Dpr Sebut Pembubaran Ormas Harus Lewat Pengadilan

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 424 hits
Komisi III ingin agar pergerakan ormas ormas lebih tertib dan teratur Cara untuk membuat ormas lebih tertib yakni dengan mendorong revisi UU tentang ormas
Tunku Azizah Has Never Offered Assistance Via Tiktok Pahang Palace

Blood Stained Journal Among Exhibits In Inquest Into Zara Qairina S Death

Kelantan Syariah Court Launches Online Courtroom To Speed Up Non Criminal Cases

Federal Court Maintains Oct 29 Hearing Date For Appeal Against Isa Samad S Acquittal

Lirik Lagu Rasa Takdir Nyanyian Amira Othman Dan Irfan Haris

Flyhigh My Kelas Online Terbaik Malaysia Dengan Guru Berkualiti Harga Berpatutan

Tuntutan Palsu Projek Lebuh Raya Mex Ii Abu Sahid Yap Akan Didakwa Lagi

Istana Pahang Nafi Sekeras Kerasnya Dakwaan Tengku Ampuan Pernah Tawar Sebarang Bentuk Bantuan Di Tiktok


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Rendang Nyet Berapi Khairul Aming

Kunafa Aiwahhh Mangga 5

Masak Asam Pedas Siakap Dengan Perencah Asam Pedas Adabi

Drama Me N U

Rasa Layan Curry Fiesta 2025 Pesta Kari Terbesar Paling Meriah Di Malaysia

Dolar Menjadi Pemerhati