BABAB.NET

Mendagri Sebut Tak Ada Larangan Pejabat Jadi Pembina Ormas

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 484 hits
Mantan Sekjen PDIP ini juga mengaku membina sebuah ormas Saya juga pembina ormas Sebagai pribadi saya juga ada membina ormas yang tidak berafiliasi dengan politik juga ada kata dia

Dpr Minta Menlu Desak Australia Tangkap Pengibar Bendera Opm

papar berkaitan - pada 27/1/2017 - jumlah : 476 hits
Pihak Australia dikabarkan masih mengejar dua pelaku pengibar bendera Bintang Kejora itu Berdasarkan informasi yang diterima kedua pelaku hidup secara nomaden atau berpindah pindah

Hanura Sebut Revisi Uu Md3 Untuk Tambah Pimpinan Dpr Mpr Dan Mkd

papar berkaitan - pada 13/1/2017 - jumlah : 454 hits
Hanura sebut revisi UU MD3 untuk tambah pimpinan DPR MPR dan MKD Sekjen Hanura mengatakan pembahasan revisi UU MD3 telah mengerucut bahwa penambahan pimpinan DPR MPR dan MKD diberikan kepada partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 Dia ...

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 476 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 405 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...

Dpr Sebut Aturan Perangkat Daerah Buka Celah Suap Menyuap Jabatan

papar berkaitan - pada 24/1/2017 - jumlah : 503 hits
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengkritik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah Menurutnya PP tersebut dapat menjadi celah suap menyuap jabatan Dalam PP tersebut kepala daerah memiliki wewenang m...

Dpr Sebut Pengeboran Ilegal Di Daerah Dapat Rugikan Negara

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 452 hits
DPR meminta Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal minyak di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang praktik illegal drilling pada ratusan s...

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 438 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing

Anggota Dpr Sebut Pembubaran Ormas Harus Lewat Pengadilan

papar berkaitan - pada 18/1/2017 - jumlah : 453 hits
Komisi III ingin agar pergerakan ormas ormas lebih tertib dan teratur Cara untuk membuat ormas lebih tertib yakni dengan mendorong revisi UU tentang ormas