Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

pada 12/1/2017 - jumlah : 389 hits
Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah terkait BUMN dan Perseroan Terbatas Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata ...

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Mulai Dari Mantan Pejabat Hingga Dpr Tolak Kebijakan Ceo Bumn Asing

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 366 hits
Presiden Joko Widodo mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara Menurutnya para pimpinan badan usaha milik negara harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang ...

Dpr Soal Ceo Asing Banyak Anak Negeri Mampu Kelola Bumn

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 422 hits
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan meminta pemerintah mempertimbangkan matang matang wacana BUMN dipimpin oleh warga negara asing Hal itu akan mempersulit pemerintah bila dikemudian hari terjadi masalah Zulfan mengatakan Indonesia memil...

Dpr Pp 72 Jadikan Aset Bumn Bisa Dijual Ke Swasta

papar berkaitan - pada 14/1/2017 - jumlah : 324 hits
Dewan Perwakilan Rakyat cukup geram menyambut keluarnya aturan terbaru mengenai aset BUMN Aturan tersebut bisa berbahaya karena BUMN bisa dialihkan ke perusahaan swasta atau asing Dia mencontohkan perusahaan seperti Pertamina yang merupakan...

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 386 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...

Soal Kenaikan Harga Dpr Dinilai Tak Berani Kritik Pemerintah

papar berkaitan - pada 6/1/2017 - jumlah : 453 hits
Soal kenaikan harga DPR dinilai tak berani kritik pemerintah Para Ilmuan menilai politikus saat ini tidak ada yang berani menjadi oposisi

Isu Tenaga Kerja China Pemerintah Bentuk Badan Pengawas Orang Asing

papar berkaitan - pada 7/1/2017 - jumlah : 424 hits
Badan ini bertugas mengawasi pergerakan setiap orang asing selama berada di Indonesia Pengawasan gerak gerik warga asing perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terorisme tenaga kerja ilegal hingga peredaran narkoba

Gerindra Soal Ceo Bumn Asing Ini Rendahkan Harga Diri Bangsa

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 440 hits
Wacana pemerintah memberikan kesempatan orang asing untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara menuai reaksi banyak pihak Tak terkecuali dengan politikus partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang menyatakan bahwa hal itu adalah keputusan yang mer...

Kkp Lebih Baik 4 000 Pulau Dinamai Oleh Pemerintah Bukan Asing

papar berkaitan - pada 11/1/2017 - jumlah : 401 hits
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi berpendapat alangkah baiknya jika pemberian nama itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia KKP saat ini tengah mendata ulang pulau pulau yang belum memiliki nama Di...

Pemerintah Bolehkan Asing Kelola Pulau Asalkan Tetap Milik Negara

papar berkaitan - pada 12/1/2017 - jumlah : 387 hits
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pihak asing boleh mengelola pulau pulau terkecil dan terluar di Indonesia tetapi tak bisa dimiliki sepenuhnya Dalam penguasaannya pemerintah membatasi ruang sebesar 70 persen dari tota...