Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

pada 28/12/2019 - jumlah : 218 hits
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penolakan tersebut ditandai dengan adanya ancaman untuk melakukan demo nasional pada 16 Januari 2020 mendatang Total buruh pada aksi demo nasional tersebu...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 292 hits
Rancangan Omnibus Law yang didalamnya mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan Oleh karenanya buruh menola...
Syarat Aturan Upah Per Jam Bisa Diterapkan Di Indonesia Versi Buruh

Syarat Aturan Upah Per Jam Bisa Diterapkan Di Indonesia Versi Buruh

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 269 hits
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal angkat bicara mengenai wacana upah kerja per jam sebagaimana yang akan diatur oleh pemerintah melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dia menilai penerapan upah per jam ha...
Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 172 hits
Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya Menurutnya pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja
Menperin Sebut Skema Upah Per Jam Untuk Sektor Jasa Dan Perdagangan

Menperin Sebut Skema Upah Per Jam Untuk Sektor Jasa Dan Perdagangan

papar berkaitan - pada 31/12/2019 - jumlah : 178 hits
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penerapan skema pembayaran upah per jam dinilai akan mendorong peningkatan investasi yang sekaligus membawa dampak terhadap penciptaan lapangan kerja Rencana ini diharapkan bisa mempe...
Wacana Upah Per Jam Dinilai Bakal Genjot Produktivitas Industri

Wacana Upah Per Jam Dinilai Bakal Genjot Produktivitas Industri

papar berkaitan - pada 26/12/2019 - jumlah : 193 hits
Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mendukung langkah pemerintah untuk mengubah sistem pengupahan pemberian gaji bulanan menjadi upah per jam Menurutnya langkah tersebut dapat memberikan pening...
H 1 Tahun Baru 2020 Harga Cabai Naik Hingga Rp50 000 Per Kg

H 1 Tahun Baru 2020 Harga Cabai Naik Hingga Rp50 000 Per Kg

papar berkaitan - pada 31/12/2019 - jumlah : 286 hits
Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Baru Bekasi terus mengalami peningkatan di penutupan akhir 2019 Peningkatan ini terjadi pada harga cabai yang meroket mencapai Rp50 000 per kilogram Kenaikan cabai terjadi terutama pada rawit merah
Wacana Baru Pemerintahan Jokowi Gaji Bulanan Akan Diganti Jadi Upah Per Jam

Wacana Baru Pemerintahan Jokowi Gaji Bulanan Akan Diganti Jadi Upah Per Jam

papar berkaitan - pada 26/12/2019 - jumlah : 209 hits
Penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR ini mulanya ditargetkan akan dilakukan pada akhir 2019 namun kemudian molor menjadi paling lambat awal tahun depan
Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 222 hits
Presiden KSPI Said Iqbal kecewa tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Omnibus Law bidang ketenagakerjaan RUU ini pun dianggap merugikan buruh Said menjelaskan di negara lain jika ada perubahan yang berpengaruh p...
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 205 hits
Faisal menilai rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah
Vokalis Wanita Tendang Kepala Penonton

Dua Lelaki Ditahan Kes Bunuh Wanita Di Hotel Bajet

Terowong Genting Sempah Pertama Di Malaysia

9 Ditahan Dalam Pesta Minum Arak Parti Buih

Cahaya Misteri Muncul Di Langit Malam

Drama Melayu 2025

Pendedahan Chegu Bard Bikin Madani Goyah

Yoursay Kudos To Nik Nazmi For Speaking Up But Where S Anwar


echo '';
Biodata Zarif Ghazzi Pelakon Drama Berepisod Antara Dua Syurga TV3 Berbahagi Suami Astro

Siapa Boleh Jawab Ayam atau Telur Yang Mana Wujud Dahulu

5 Perkara Buruk Yang Normal Dalam Politik Malaysia

Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 7 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

Keputusan Markah Peserta Konsert Minggu 6 Gegar Vaganza 2024 Musim 11


Kalendar Islam 2025 Tarikh Tarikh Yang Wajib Anda Tandakan

Majlis Spread The Love Anjuran Pertubuhan Amal Cahaya Ikhlas

Penat Dengan E Invois

4 Who Died After Pinkfish Concert Believed To Have Taken Ecstasy Say Cops

Syndicate Forging Immigration Documents Stamps Smashed

Navigating Intellectual Property