Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

pada 29/12/2019 - jumlah : 353 hits
Rancangan Omnibus Law yang didalamnya mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan Oleh karenanya buruh menola...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 278 hits
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penolakan tersebut ditandai dengan adanya ancaman untuk melakukan demo nasional pada 16 Januari 2020 mendatang Total buruh pada aksi demo nasional tersebu...
Syarat Aturan Upah Per Jam Bisa Diterapkan Di Indonesia Versi Buruh

Syarat Aturan Upah Per Jam Bisa Diterapkan Di Indonesia Versi Buruh

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 326 hits
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal angkat bicara mengenai wacana upah kerja per jam sebagaimana yang akan diatur oleh pemerintah melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dia menilai penerapan upah per jam ha...
Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 212 hits
Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya Menurutnya pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja
Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 265 hits
Presiden KSPI Said Iqbal kecewa tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Omnibus Law bidang ketenagakerjaan RUU ini pun dianggap merugikan buruh Said menjelaskan di negara lain jika ada perubahan yang berpengaruh p...
Menperin Sebut Skema Upah Per Jam Untuk Sektor Jasa Dan Perdagangan

Menperin Sebut Skema Upah Per Jam Untuk Sektor Jasa Dan Perdagangan

papar berkaitan - pada 31/12/2019 - jumlah : 214 hits
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penerapan skema pembayaran upah per jam dinilai akan mendorong peningkatan investasi yang sekaligus membawa dampak terhadap penciptaan lapangan kerja Rencana ini diharapkan bisa mempe...
Wacana Baru Pemerintahan Jokowi Gaji Bulanan Akan Diganti Jadi Upah Per Jam

Wacana Baru Pemerintahan Jokowi Gaji Bulanan Akan Diganti Jadi Upah Per Jam

papar berkaitan - pada 26/12/2019 - jumlah : 259 hits
Penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR ini mulanya ditargetkan akan dilakukan pada akhir 2019 namun kemudian molor menjadi paling lambat awal tahun depan
Wacana Upah Per Jam Dinilai Bakal Genjot Produktivitas Industri

Wacana Upah Per Jam Dinilai Bakal Genjot Produktivitas Industri

papar berkaitan - pada 26/12/2019 - jumlah : 240 hits
Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mendukung langkah pemerintah untuk mengubah sistem pengupahan pemberian gaji bulanan menjadi upah per jam Menurutnya langkah tersebut dapat memberikan pening...
Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 251 hits
Dia menyebut pada dasarnya korporasi dan pengusaha mesti bertanggung jawab bahkan dalam ranah pidana jika terbukti melakukan pelanggaran Contohnya seperti kasus Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls Royce di Inggris yang dikenakan pidana ...
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 282 hits
Faisal menilai rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah
Selebriti Muda Jadi Isteri Keempat Vvip

Cinta Tak Mengenal Usia Datuk Kahwin Nenek Video

Serving Hope Supporting The Spastic Children S Association With Every Pickleball Bag

Road Tested Marrakesh Jacket And Outrider Pants From Klim

Kes Zara Qairina Polis Mcmc Tunggu Maklumat Tiktok Fahmi

Apa Yang Merosakkan Fungsi Tiroid Tanpa Kita Sedar

Nasi Berainai Lauk Kari Kambing Di Jamal Salim Restorant Terkenal Di Bandar Baru Keningau

Solve Your Conflict Between Yourselves Takiyuddin Tells Umno And Dap


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Siapa Calon Pm Pembangkang

Rasmi Skuter Ev Gaya Retro Yadea Rs20 Mendarat Rm4 998

Little Pepe Menjadi Pilihan Kegemaran Bull Run Baru Pada 2025 Ketika Ripple Kes Bull Cardano Melemah Bitcoin Com News

Pelajar Kolej Ditemukan Mati Di Rumah Keluarga Disyaki Dibunuh

Ketahui 12 Benda Yang Boleh Dibersihkan Guna Lemon

Polis Mohon Orang Awam Bantu Siasatan Kejadian Anjing Disiat