Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

pada 29/12/2019 - jumlah : 318 hits
Rancangan Omnibus Law yang didalamnya mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan Oleh karenanya buruh menola...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 241 hits
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penolakan tersebut ditandai dengan adanya ancaman untuk melakukan demo nasional pada 16 Januari 2020 mendatang Total buruh pada aksi demo nasional tersebu...
Syarat Aturan Upah Per Jam Bisa Diterapkan Di Indonesia Versi Buruh

Syarat Aturan Upah Per Jam Bisa Diterapkan Di Indonesia Versi Buruh

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 291 hits
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal angkat bicara mengenai wacana upah kerja per jam sebagaimana yang akan diatur oleh pemerintah melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dia menilai penerapan upah per jam ha...
Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 187 hits
Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya Menurutnya pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja
Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 237 hits
Presiden KSPI Said Iqbal kecewa tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Omnibus Law bidang ketenagakerjaan RUU ini pun dianggap merugikan buruh Said menjelaskan di negara lain jika ada perubahan yang berpengaruh p...
Menperin Sebut Skema Upah Per Jam Untuk Sektor Jasa Dan Perdagangan

Menperin Sebut Skema Upah Per Jam Untuk Sektor Jasa Dan Perdagangan

papar berkaitan - pada 31/12/2019 - jumlah : 193 hits
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penerapan skema pembayaran upah per jam dinilai akan mendorong peningkatan investasi yang sekaligus membawa dampak terhadap penciptaan lapangan kerja Rencana ini diharapkan bisa mempe...
Wacana Baru Pemerintahan Jokowi Gaji Bulanan Akan Diganti Jadi Upah Per Jam

Wacana Baru Pemerintahan Jokowi Gaji Bulanan Akan Diganti Jadi Upah Per Jam

papar berkaitan - pada 26/12/2019 - jumlah : 230 hits
Penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR ini mulanya ditargetkan akan dilakukan pada akhir 2019 namun kemudian molor menjadi paling lambat awal tahun depan
Wacana Upah Per Jam Dinilai Bakal Genjot Produktivitas Industri

Wacana Upah Per Jam Dinilai Bakal Genjot Produktivitas Industri

papar berkaitan - pada 26/12/2019 - jumlah : 210 hits
Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mendukung langkah pemerintah untuk mengubah sistem pengupahan pemberian gaji bulanan menjadi upah per jam Menurutnya langkah tersebut dapat memberikan pening...
Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 218 hits
Dia menyebut pada dasarnya korporasi dan pengusaha mesti bertanggung jawab bahkan dalam ranah pidana jika terbukti melakukan pelanggaran Contohnya seperti kasus Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls Royce di Inggris yang dikenakan pidana ...
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 234 hits
Faisal menilai rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah
Malaysian Embassy In Bangkok Sealed After Myanmar Quakes

Trouble At Kl Tower Fahmi Fadzil Government And Lim Seong Hai Capital Subsidiary Sued For Rm1 Billion

Melaka Has Been Attracting Visitors For More Than Half A Millennia

Minister Be Civil When Posting On 3r Issues

Blogspot Migrate Ke Wordpress

Lina Nak Dengar Sangat Suara Abah Anak Oku Ini Cuba Berkomunikasi Dengan Ayahnya Bikin Sebak

Lawatan Presiden Cina Kominis

Koleksi Imej Sejarah Penemuan Mayat Manusia Gergasi


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Along Bakal Mati Syawal Ini

Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Mb Pahang Diadakan Di Dewan Dato Shahbandar Chini Pada 2 Syawal Ini

Bagaimanakah Biodiversiti Dapat Menjana Ekonomi

Blood Brothers Bara Naga Sinopsis Pelakon Trailer Filem

Penjaja Belon Bertindak Agresif Tolak Anggota Penguat Kuasa Dbkl

Nak Bantu Pun Sanusi Marah Akai Tak Dak