Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

pada 28/12/2019 - jumlah : 170 hits
Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya Menurutnya pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 292 hits
Rancangan Omnibus Law yang didalamnya mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan Oleh karenanya buruh menola...
Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 218 hits
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penolakan tersebut ditandai dengan adanya ancaman untuk melakukan demo nasional pada 16 Januari 2020 mendatang Total buruh pada aksi demo nasional tersebu...
Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 220 hits
Presiden KSPI Said Iqbal kecewa tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Omnibus Law bidang ketenagakerjaan RUU ini pun dianggap merugikan buruh Said menjelaskan di negara lain jika ada perubahan yang berpengaruh p...
Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 242 hits
Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang dikutip di Jakarta Senin menyatakan Satgas ini diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan pengarah adalah Menteri Koordinator Bidan...
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 202 hits
Faisal menilai rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah
Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 187 hits
Dia menyebut pada dasarnya korporasi dan pengusaha mesti bertanggung jawab bahkan dalam ranah pidana jika terbukti melakukan pelanggaran Contohnya seperti kasus Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls Royce di Inggris yang dikenakan pidana ...
Omnibus Law Permudah Umkm Bentuk Perseroan Terbatas

Omnibus Law Permudah Umkm Bentuk Perseroan Terbatas

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 169 hits
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa melalui omnibus law pemerintah nantinya akan mempermudah izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi perseroan terbatas Ini dilakukan agar meningkatkan daya saing UM...
Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 245 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa desain Rancangan Undang Undang Omnibus Law Perpajakan nantinya akan terdiri dari 28 pasal Di mana 28 pasal tersebut sudah mencakup amandemen dari tujuh Undang Undang yang berkaitan de...
Mahfud Md Sebut Omnibus Law Perpajakan Dan Ketenagakerjaan Disahkan Besok

Mahfud Md Sebut Omnibus Law Perpajakan Dan Ketenagakerjaan Disahkan Besok

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 183 hits
Saat ini Mahfud menyatakan omnibus law masih fokus pada undang undang di tingkat pusat Namun nantinya penetapan juga dilakukan di tingkat pemerintah daerah
Kata Kata Motivasi Tahun Baru 2025

Sydney Sweeney 2024 Pantyhose Queen Part Two

Ioi City Mall Gears Up For A Meletop 2025 With A Star Studded New Year S Eve Celebration

The West Isn T Dying But It S Working On It

Icqs Bukit Kayu Hitam Sesak Luar Biasa Rakyat Malaysia Melancong Ke Thailand Diminta Jaga Adab

10 Proven Strategies For Raising Resilient Kids

Fort Kemar Pusat Operasi Di Tengah Belantara

Lepas Misi Selawat Ruhainies Sertai Majlis Agama Uai


echo '';
5 Insiden Jalan Sesak Yang Berlaku Lebih 24 Jam Durasinya

Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 6 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

Keputusan Markah Peserta Konsert Minggu 5 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

10 Filem Drama Seram Melayu Berhantu Terbaru 2024 2025 Mesti Tonton

One In A Million 2024 Senarai Peserta Juri Format Pemarkahan Hadiah Dan Segala Info Saksikan Live Di TV3 Malaysia Dan Tonton Calpis Soda OIAM


Kulit Tampak Berseri Selepas Rawatan Pico Plus Laser Di Mbh Medispa Flagship Boutique Johor Bahru

Divulgue Para At 200 Milh Es De Emails Boom De Vendas

Memahami Hukum Transaksi Forex Dan Kripto Menurut Fatwa Mui

Beli Antibiotik Dalam Online

Bercuti Ke Thailand

The Future Of Nutrient Analysis In Cannabis Cultivation