Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

pada 28/12/2019 - jumlah : 254 hits
Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya Menurutnya pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 423 hits
Rancangan Omnibus Law yang didalamnya mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan Oleh karenanya buruh menola...
Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 343 hits
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penolakan tersebut ditandai dengan adanya ancaman untuk melakukan demo nasional pada 16 Januari 2020 mendatang Total buruh pada aksi demo nasional tersebu...
Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 312 hits
Presiden KSPI Said Iqbal kecewa tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Omnibus Law bidang ketenagakerjaan RUU ini pun dianggap merugikan buruh Said menjelaskan di negara lain jika ada perubahan yang berpengaruh p...
Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 331 hits
Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang dikutip di Jakarta Senin menyatakan Satgas ini diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan pengarah adalah Menteri Koordinator Bidan...
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 340 hits
Faisal menilai rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah
Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 293 hits
Dia menyebut pada dasarnya korporasi dan pengusaha mesti bertanggung jawab bahkan dalam ranah pidana jika terbukti melakukan pelanggaran Contohnya seperti kasus Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls Royce di Inggris yang dikenakan pidana ...
Omnibus Law Permudah Umkm Bentuk Perseroan Terbatas

Omnibus Law Permudah Umkm Bentuk Perseroan Terbatas

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 273 hits
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa melalui omnibus law pemerintah nantinya akan mempermudah izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi perseroan terbatas Ini dilakukan agar meningkatkan daya saing UM...
Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 398 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa desain Rancangan Undang Undang Omnibus Law Perpajakan nantinya akan terdiri dari 28 pasal Di mana 28 pasal tersebut sudah mencakup amandemen dari tujuh Undang Undang yang berkaitan de...
Mahfud Md Sebut Omnibus Law Perpajakan Dan Ketenagakerjaan Disahkan Besok

Mahfud Md Sebut Omnibus Law Perpajakan Dan Ketenagakerjaan Disahkan Besok

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 285 hits
Saat ini Mahfud menyatakan omnibus law masih fokus pada undang undang di tingkat pusat Namun nantinya penetapan juga dilakukan di tingkat pemerintah daerah
Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Rusia Langkah Diplomatik Menuju Kerjasama Penegakan Hukum

Keajaiban Melk Permata Sejarah Di Tepian Sungai Danube

Yusuf Azmi Tewas Tko Yunus Martin Raih Kemenangan Sulung Di Malaysia

Buy My House Now And Seize Your Dream Home Today

Find Local Real Estate Agents For Your Dream Home

The Polar Holiday Table One World Hotel S Arctic Inspired Christmas Feast 2025

Buy Your Home Now The Key To Your Dream Living

Toyota S New Performance Beast Toyota Gr Gt And Its 650 Horsepower V8 Hybrid


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Fahami Peranan Nyamuk Wolbachia Aedes Aegypti Sebagai Pejuang Kesihatan Awam

Fenomena Shadow Banking Di China Risiko Dan Implikasi Ekonomi

Putrajaya Lepaskan 65 000 Nyamuk Bagi Perangi Aedes

Aliff Syukri Malu Isteri Jarang Pakai Barang Kemas Risau Orang Kampung Mengata

Ets Ke Jb Sentral Bermula 12 Disember Diskaun 30 Untuk Laluan Selatan

Kanak Kanak Maut Terperangkap Dalam Istana Belon