Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

pada 28/12/2019 - jumlah : 203 hits
Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya Menurutnya pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 349 hits
Rancangan Omnibus Law yang didalamnya mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan Oleh karenanya buruh menola...
Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 270 hits
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penolakan tersebut ditandai dengan adanya ancaman untuk melakukan demo nasional pada 16 Januari 2020 mendatang Total buruh pada aksi demo nasional tersebu...
Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 260 hits
Presiden KSPI Said Iqbal kecewa tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Omnibus Law bidang ketenagakerjaan RUU ini pun dianggap merugikan buruh Said menjelaskan di negara lain jika ada perubahan yang berpengaruh p...
Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 279 hits
Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang dikutip di Jakarta Senin menyatakan Satgas ini diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan pengarah adalah Menteri Koordinator Bidan...
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 273 hits
Faisal menilai rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah
Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 245 hits
Dia menyebut pada dasarnya korporasi dan pengusaha mesti bertanggung jawab bahkan dalam ranah pidana jika terbukti melakukan pelanggaran Contohnya seperti kasus Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls Royce di Inggris yang dikenakan pidana ...
Omnibus Law Permudah Umkm Bentuk Perseroan Terbatas

Omnibus Law Permudah Umkm Bentuk Perseroan Terbatas

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 221 hits
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa melalui omnibus law pemerintah nantinya akan mempermudah izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi perseroan terbatas Ini dilakukan agar meningkatkan daya saing UM...
Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 315 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa desain Rancangan Undang Undang Omnibus Law Perpajakan nantinya akan terdiri dari 28 pasal Di mana 28 pasal tersebut sudah mencakup amandemen dari tujuh Undang Undang yang berkaitan de...
Mahfud Md Sebut Omnibus Law Perpajakan Dan Ketenagakerjaan Disahkan Besok

Mahfud Md Sebut Omnibus Law Perpajakan Dan Ketenagakerjaan Disahkan Besok

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 217 hits
Saat ini Mahfud menyatakan omnibus law masih fokus pada undang undang di tingkat pusat Namun nantinya penetapan juga dilakukan di tingkat pemerintah daerah
Warung D Bamboo Ban Pecah Kuala Kurau Perak

Sustainable And Stylish The New Standard For Women S Medical Scrubs

Template Blogger Responsive Seo Friendly

Cute Crunchy Creamy My Honest Thoughts On Cream O Strawberry

Rain Lily Scarlet O Hara

Maszlee Malik Dan Noor Amin Ahmad Dakwa Rafizi Menipu

Johari Ghani Youths No Longer Care About Party S Legacy Umno Must Focus On Credibility Climate And Reform To Woo Them

Msn Sahkan Lee Zii Jia Dalam Keadaan Baik Tiada Isu Depresi Dan Kemurungan Dikesan


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Apa Chatgpt Kata Tentang Blog Ruggedmom Com

Element Hentikan Aku Untuk Mencintaimu Chord

Do You Think It S Suitable To Give Money As A Gift

Sambutan Hari Lahir Angah Di The Soru Station Wangsa Maju

Malaysia Airlines A330neo Pesawat Baharu Lebih Canggih Selesa Jimat Bahan Api

Ucapan Istemewa Kepada Babab Net