Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

pada 28/12/2019 - jumlah : 181 hits
Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya Menurutnya pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 312 hits
Rancangan Omnibus Law yang didalamnya mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan Oleh karenanya buruh menola...
Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 240 hits
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penolakan tersebut ditandai dengan adanya ancaman untuk melakukan demo nasional pada 16 Januari 2020 mendatang Total buruh pada aksi demo nasional tersebu...
Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi Untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 234 hits
Presiden KSPI Said Iqbal kecewa tidak dilibatkannya buruh dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Omnibus Law bidang ketenagakerjaan RUU ini pun dianggap merugikan buruh Said menjelaskan di negara lain jika ada perubahan yang berpengaruh p...
Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 257 hits
Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang dikutip di Jakarta Senin menyatakan Satgas ini diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan pengarah adalah Menteri Koordinator Bidan...
Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

Faisal Basri Sebut Omnibus Law Berbahaya Diterapkan

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 221 hits
Faisal menilai rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah
Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 203 hits
Dia menyebut pada dasarnya korporasi dan pengusaha mesti bertanggung jawab bahkan dalam ranah pidana jika terbukti melakukan pelanggaran Contohnya seperti kasus Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls Royce di Inggris yang dikenakan pidana ...
Omnibus Law Permudah Umkm Bentuk Perseroan Terbatas

Omnibus Law Permudah Umkm Bentuk Perseroan Terbatas

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 183 hits
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa melalui omnibus law pemerintah nantinya akan mempermudah izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi perseroan terbatas Ini dilakukan agar meningkatkan daya saing UM...
Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 271 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa desain Rancangan Undang Undang Omnibus Law Perpajakan nantinya akan terdiri dari 28 pasal Di mana 28 pasal tersebut sudah mencakup amandemen dari tujuh Undang Undang yang berkaitan de...
Mahfud Md Sebut Omnibus Law Perpajakan Dan Ketenagakerjaan Disahkan Besok

Mahfud Md Sebut Omnibus Law Perpajakan Dan Ketenagakerjaan Disahkan Besok

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 194 hits
Saat ini Mahfud menyatakan omnibus law masih fokus pada undang undang di tingkat pusat Namun nantinya penetapan juga dilakukan di tingkat pemerintah daerah
Warga Emas Meninggal Dunia Kkm Jelaskan Tiada Keperluan Wujudkan Unit Kesihatan Di Bazar Ramadan

Dato Sri Ismail Sabri Biodata Pencapaian Kronologi Kes Sprm

Mp Bahalul Ni Nak Apa Sebenarnya

Jika Anda Sering Mengalami Sakit Belakang Atau Sukar Tidur Anda Perlu Cari Tilam Yang Sesuai

Tajuk Resepi Cucur Udang Yang Sedap Dan Gebu Bahan Bahan 1 2kg Tepung Gandum 1 Biji Telur 1 Biji B

Rasmi Vivo V50 Bakal Masuk Pasaran Malaysia Ancora Red Jadi Taruhan

Lirik Lagu Kau Bak Permata Haadi Suara Viral

Kekalkan Penghidratan Dan Jaga Kesihatan Bagaimana Air Menyokong Keimunan


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Tumbuhan Parasit Yang Kelihatan Seperti Cendawan

Uk Real Estate Prices What S The Outlook For 2025

Parliamentary Services Council To Include 2 Opposition Reps

Study Warns Climate Change Will Lead To More City Fires

Bazaar Wangsa Maju Draws Attention With Its Impressive Length

Lawn Bowler Nor Farah Now World No 1