Tanggapan Ketua Ulmwp Terhadap Kesediaan Presiden Jokowi Mengadakan Pertemuan

---

Pernyataan, 7 Oktober 2019

Saya, Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP), telah mengetahui laporan media bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia untuk mengadakan pertemuan dengan ULMWP. Namun, kami belum menerima surat resmi dari Presiden yang meminta pertemuan. Saya berharap dia mau duduk bersama saya untuk membahas masa depan West Papua.

Orang Papua telah dikhianati oleh janji-janji palsu Indonesia selama beberapa dekade. Indonesia menduduki tanah kami, membunuh ratusan ribu orang Papua, dan kemudian mengklaim bahwa mereka ingin 'berbicara'. Kita tidak akan terkecoh dengan gerak-gerik ramah dan berjabat tangan sementara orang-orang kita masih dibunuh di Nduga, di Wamena, di Jayapura.

Kami sudah duduk bersama dengan Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah forum regional. Kami sudah mengangkat masalah Papua dalam MSG dan forum internasional lainnya, tetapi Indonesia tidak menunjukkan kemauan untuk benar-benar menyelesaikan akar penyebab konflik. Indonesia belum menunjukkan keinginan yang tulus untuk terlibat - satu-satunya tanggapan mereka adalah membunuh orang kami [orang Papua], merusak aksi Kepulauan Pasifik, dan menyebarkan propaganda tentang gerakan ini.

Oleh karena itu, agar pertemuan yang tulus dapat terjadi, Presiden Widodo harus menunjukkan bahwa ia serius menangani akar penyebab masalah Papua. ULMWP hanya akan mempertimbangkan untuk bertemu dengan Presiden Indonesia, ketika hal-hal berikut ini terjadi:

1). Orang Papua sudah dari lama menuntut untuk referendum penentuan nasib sendiri tentang kemerdekaan termasuk dalam agenda pertemuan;

2). Pertemuan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga (misalnya, diselenggarakan oleh PBB atau negara pihak ketiga yang disepakati);

3). Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi West Papua sesuai dengan seruan yang dilakukan oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019;

4). Semua tambahan 16.000 personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019 segera ditarik;

5). Semua tahanan politik dibebaskan, termasuk Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, dan semua siswa yang telah ditangkap selama aksi baru-baru ini;

6). Semua pembatasan terhadap media internasional maupun LSM untuk masuk ke West Papua segera dicabut.

Indonesia selalu mengabaikan kehendak rakyat West Papua. Pada tahun 1962, Belanda, Amerika Serikat dan PBB menyerahkan kami ke Indonesia tanpa berkonsultasi dengan satu pun orang Papua. Pada tahun 1969, kami dijanjikan referendum yang bebas dan adil, dan ini diambil dari kami oleh Negara Indonesia. Seruan kami untuk kemerdekaan, keadilan dan referendum untuk memutuskan nasib kami sendiri telah diabaikan oleh Indonesia sejak saat itu.

Agar kita percaya bahwa ini telah berubah, Indonesia harus menunjukkan itikad baik dan menyetujui prasyarat kita. Keinginan kita untuk mencapai referendum yang demokratis, untuk menegakkan hak kita untuk menentukan nasib sendiri, tidak pernah lebih kuat.

Benny Wenda
Ketua ULMWP

***
Sumber: https://www.ulmwp.org/ulmwp-chairmans-response-to-reports-president-widodo-willing-to-hold-meeting

---