Sikap Prabowo Subianto Dipertanyakan Setelah Gerindra Setujui Uu Cipta Kerja Dimana Prabowo

---

 

Partai Gerindra Ikut mendukung dalam pengesahan UU Cipta Kerja di Indonesia beberapa waktu lalu.


Masyarakatpun menanyakan bagai mana pandangan dari ketua Gerindra Prabowo Subianto.


Pasca UU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan DPR RI melalui rapat paripurna yang dimpimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, buruh melakukan aksi demo buruh di mana-mana.


Sudah tiga hari, dari Selasa 6 Oktober 2020, ribuan buruh di berbagai daerah di Indonesia menggelar demo buruh.


Hal ini pun mengundang reaksi netizen, dan mempertanyakan sikap Prabowo Subianto, calon presiden rival Jokowi, yang kini menjabat Menteri Pertahanan.




Di Twitter, netizen meminta kepada juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanyakan mengapa Partai Gerindar mendukung UU Cipta Kerja.


Melalui kolom komentar Twitter Juru Bicara Menhan, Dhanil Anzar Simanjuntak, ada netizen yang mengunggah berita lama. Isinya, Prabowo menempuh oposisi dan siap mati untuk rakyat.


Mendapat banyak pertanyaan, Dhanil Anzar Simanjuntak kemudian membalasnya.


Dia mengabarkan kesehatan Prabowo Subianto yang dalam keadaan baik-baik saja.


"Alhamdullilah beliau
@prabowo
sehat walafiat, dan melaksanakan tugas sebagai Menhan sebagaimana mestinya," tulisnya.


Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya penasaran dengan sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap UU Cipta Kerja.


Pasalnya, Gerindra termasuk partai yang setuju dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut.


Namun hal itu seolah tak sejalan dengan sikap Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Fadli Zon, yang mengkritik UU Cipta Kerja tersebut.


Yunarto Wijaya pun dibuat bingun dan bertanya-tanya akan sikap sang ketua umum Prabowo Subianto.


Sebelumnya, ia juga mengomentari artikel berita soal kritikan Fadli Zon terhadap UU Cipta Kerja tersebut.


Ia menyindir kritik yang disampaikan Fadli Zon itu hanya akting semata.


Sebab pada kenyataannya, partai Gerindra mendukung UU Cipta Kerja tersebut.


Dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas.com Kamis (8/10/2020), Fadli Zon menilai, UU Cipta Kerja tidak tepat sasaran dalam menjawab persoalan hambatan investasi di dalam negeri.


Mengutip data World Economic Forum (WEF), Fadli Zon memaparkan kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan.


"Tapi yang disasar omnibus law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).


Menurutnya, pekerja/buruh yang saat ini dalam posisi sulit akibat dampak pandemi Covid-19 kian terpojok.


Fadli Zon berpendapat, kepentingan dan suara masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja justru terpinggirkan.


Fadli mencatat sejumlah isu yang menjadi pokok penolakan pekerja/buruh.


"Dalam catatan saya, ada beberapa isu yang memang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25 bulan upah. Kemudian, penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten) menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi)," tuturnya.


Kemudian, hak-hak pekerja yang sebelumnya dijamin dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta kesempatan untuk bekerja selama 5 hari dalam seminggu dihapus dalam UU Cipta Kerja.


"Sehingga, secara umum, omnibus law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya buat buruh, tapi juga buat masyarakat secara umum," kata Fadli Zon.


Selain itu, Fadli Zon menilai proses pembentukan dan pengesahan UU Cipta Kerja tidak tepat waktu.


Ia mengatakan membahas RUU sepenting ini yang berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi sungguh merupakan preseden buruk bagi praktik legislasi.


"Membahas seluruh materi yang telah disebutkan tadi dalam tempo yang singkat memang mustahil dilakukan, apalagi di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi ini.


Sehingga, pembahasan omnibus law ini kurang memperhatikan suara dan partisipasi masyarakat," ujarnya.


Ia pun khawatir pengesahan UU Cipta Kerja justru melahirkan ketidakstabilan di Tanah Air.


Berbagai penolakan masyarakat hingga aksi mogok kerja telah menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja hanya menimbulkan kegaduhan.


"Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya sudah pasti hanya akan merusak hubungan industrial.


Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-sama dirugikan. Ini soal waktu saja," kata Fadli.


Fadli sendiri mengaku tidak mendapat mencegah pengesahan RUU Cipta Kerja.


Alasannya, dia bukan merupakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan ia pun mengaku terkejut dengan agenda paripurna penutupan masa sidang yang dipercepat pada Senin (5/10/2020).


"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain bukan anggota Baleg, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal Sidang Paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses," ucapnya.


"Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," ujar Fadli.


Menanggapi hal itu, Yunarto Wijaya pun pensaran dengan sikap Prabowo Subianto soal UU Cipta Kerja ini.


Ia membandingkan sikap Fadli Zon dan partai Gerindra soal UU Cipta Kerja tersebut.


Fadli Zon pun mengungkapkan kritiknya, sedangkan partai Gerindra setuju dengan UU Cipta Kerja itu.


“Partai anda kenapa setuju dgn UU Cipta Kerja bang @fadlizon ?


Bagaimana sebetulnya sikap prabowo terhadap UU ini?

---