Sidang Dewan Ham Pbb Angkat Isu Papua Ini Tanggapan Pemerintah Indonesia

---

Sidang Dewan HAM PBB Angkat Isu Papua

Rangkaian kegiatan sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (HAM PBB) ke-40 mengangkat isu Nduga dan minoritas Papua. Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak aneksasi Indonesia pada 1969 silam.

"Kekayaan alam kami dicuri, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meski tanah kami adalah salah satu tanah terkaya sumber daya alamnya di dunia," ujar Victor dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM PBB yang tertulis dalam keterangan resmi pada, Rabu (13/3/2019).

Tidak hanya itu, disoroti pula efek dari operasi gabungan kepolisian dengan militer yang sudah menewaskan 25 warga sipil dan ditelantarkannya ribuan pengungsi akibat operasi tersebut. Selain itu, dijadikannya tiga warga Papua sebagai tersangka makar karena menyelenggarakan acara adat 'bakar batu' dan ibadah juga turut disorot dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Victor meminta dukungan negara-negara lain untuk mendorong Indonesia mengundang PBB guna berkunjung ke tanah Papua. "Kami meminta pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat," tegas Victor. (baca rilisnya: Pers Rilis Isu Papua di Sidang Dewan HAM PBB ke-40

Sejak mendapatkan status otonomi khusus pada 2001 lalu, pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah terhadap Papua. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 kilometer. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019.


Jokowi juga menerapkan program bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga yang dijadikan standar nasional demi menurunkan harga BBM di Papua. Tidak hanya itu saja, transfer dana dari pemerintah juga terus meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada 2016 lalu, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan sebesar 85,7 triliun rupiah untuk Papua dan Papua Barat. Di luar itu, kedua provinsi juga memperoleh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.

Dubes RI Untuk PBB: Isu HAM Papua Tak Laku di Dewan HAM PBBPemerintah Indonesia membantah seluruh paparan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diutarakan oleh perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, dan Veronika Koman, dalam sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Rabu (13/3/2019) lalu.

Mereka menyatakan isu yang dibawa KNPB justru tidak laku dan kalah dari masalah lain yang dibahas. Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menyatakan sejumlah paparan Victor terkait isu Papua kalah dari isu HAM terkini. Yakni seperti soal LGBT, persekusi etnis Uighur di Xinjiang, Cina, konflik di Kashmir hingga Sahara Barat karena didukung oleh LSM yang lebih banyak.

"Mengingat banyaknya NGO (LSM) yang berbicara mengenai masalah-masalah HAM di negara lain (sekitar 130-150 NGO terdaftar untuk berbicara) pada mata acara 4 DHAM, pernyataan-pernyataan Veronika Koman dan Victor Yeimo tersebut sangat miskin pendengar dan perhatian," kata Hasan pada Kamis (14/3). Menurut Hasan, pemerintah terus memperhatikan pembangunan dan peningkatan promosi HAM di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pemerintah juga mendorong praktik demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

"Namun sangat disayangkan, pemerintah dihadapkan dengan LSM yang rendah kredibilitasnya. LSM ini justru mempertajam perbedaan dan mengejar publisitas dengan menyudutkan pemerintah," ucap Hasan. "Bahkan ketika negara seperti Indonesia berkomitmen menegakkan demokrasi dan telah mengupayakan yang terbaik untuk memperbaiki situasi HAM di lapangan," lanjut Hasan.

Dalam sidang itu, Victor Yeimo yang merupakan Ketua KNPB dan Veronika Koman menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak 1969. Hal itu terjadi setelah operasi militer trikora, yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan oleh pemerintah Indonesia. Victor juga menyinggung tindakan represif aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat Papua dalam sidang itu, termasuk konflik di Nduga beberapa waktu lalu.

Hasan membenarkan isu Papua diangkat dalam salah satu sesi sidang Dewan HAM PBB pada Rabu (13/3) di Jenewa. Isu tersebut disebut cukup mendapat perhatian bukan oleh negara, melainkan oleh tiga LSM atas nama Fransiscan Internasional (FI), Vivat Internasional (VI) dan Geneva for Human Rights (GHR). Hasan menyebut Victor dapat berbicara di forum itu atas nama GHR. Dia menegaskan Victor tidak memiliki organisasi di Jenewa sehingga tak memiliki kapasitas untuk berbicara sebagai pribadi atau kelompoknya.

Hasan menyebut dalam sidang itu Victor hanya bisa berbicara dengan meminjam nama LSM yang sudah memiliki akreditasi di Ecosoc consultative status. Meski begitu, Hasan menegaskan Indonesia tetap menyampaikan pembelaan terhadap pernyataan Victor dalam sidang tersebut. Hasan menjelaskan pada Februari lalu sejumlah LSM internasional, termasuk FI dan Dewan Gereja Dunia, telah mengunjungi Papua. Namun, dia menyatakan KNPB tidak menyinggung soal itu dan malah memanipulasi informasi untuk keuntungan sendiri.

Sumber:
-https://breakingnews.co.id/read/sidang-dewan-ham-pbb-angkat-isu-papua
-https://breakingnews.co.id/read/ri-isu-ham-papua-tak-laku-di-dewan-ham-pbb

---