Pkb Pak Jk Tolong Katakan Dengan Jujur

---

 Mantan Wapres Jusuf Kalla saat ini tengah menjadi sorotan. Itu lantaran pernyataannya yang menanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah agar tidak ditangkap polisi.


Pernyataan JK itu pun langsung dibalas tenaga ahli presiden, Ade Irfan Pulungan.


Ia menuding, sosok yang dua kali menjabat sebagai wapres itu telah memprovokasi masyarakat.


Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menilai, apa yang disampaikan Ade Irfan Pulungan bisa jadi benar.


“Hemat saya, mungkin saja itu benar,” ujarnya kepada RMOL (jaringan PojokSatu.id), Minggu (14/2/2021).


Karena itu, ia meninta kepada Jusuf Kalla agar mau jujur terhadap kondisi bangsa hingga tak tahu cara mengkritisi pemerintah.


“Tapi Pak JK tolong katakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi kok sampai tidak tahu cara mengkritik,” sambungnya.Ia juga meminta Kalla membuktikan jika pemerintah menggunakan hukum untuk menutup mulut para pengkritiknya.


“Buktikan juga bila pemerintah ini menggunakan jerat hukum untuk para pengkritik,” tantangnya.


Wakil Ketua MPR RI mengingatkan kepada Jusuf Kalla bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.


Sehingga dibutuhkan kesejukan dalam berpikir dan kritik yang membangun bukan kegaduhan.


“Pemerintah dan kita semua sedang menghadapi krisis, kita perlu kebersamaan dan solusi untuk menghadapi krisis ini,”


“Baik dalam bentuk konsep, nasehat dan kritik,” tandasnya.


Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyinggung pelaksanaan demokrasi belakang ini, terutama terkait kritik terhadap pemerintah yang berujung panggilan polisi.


Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla dalam ‘Mimbar Demokrasi Kebangsaan’ yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2).


“Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” kata JK.


Menurutnya, dalam pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan.


Jusuf Kalla meminta PKS sebagai partai oposisi agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan.


“Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan,” katanya.


(rmol/ruh/pojoksatu)

---