BABAB.NET

Pemerintah Siapkan Omnibus Law Perkuat Bakamla Jaga Wilayah Laut Perbatasan

papar berkaitan - pada 8/1/2020 - jumlah : 361 hits
Penyusunan Omnibus law tersebut untuk menyatukan tumpah tindih aturan pengurusan kelautan Saat ini ada tujuh lembaga presiden yang tugasnya tumpang tindih dalam mengurus kelautan Empat di antaranya yaitu TNI Angkatan Laut Polisi Air Direkto...

Buruh Siap Jihad Tolak Omnibus Law Dinilai Produk Kapitalis

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 257 hits
Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab tidak melibatkan buruh dalam konsep dan proses pembahasannya Menurutnya pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja

Jokowi Minta Ruu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Diisi Pasal Titipan

papar berkaitan - pada 27/12/2019 - jumlah : 220 hits
Nantinya draf RUU tersebut akan dibahas berkelanjutan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Menko Polhukam Mahfud MD serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Manfaatkan Reses Misbakhun Sosialisasi Omnibus Law Jokowi

papar berkaitan - pada 27/12/2019 - jumlah : 225 hits
Misbakhun mengaku memilih jalur darat untuk mengunjungi daerah pemilihannya Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjajal Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga kampung halamannya pada Natal lalu

Tolak Aturan Upah Per Jam Di Omnibus Law 100 000 Buruh Ancam Demo 16 Januari 2020

papar berkaitan - pada 28/12/2019 - jumlah : 351 hits
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Penolakan tersebut ditandai dengan adanya ancaman untuk melakukan demo nasional pada 16 Januari 2020 mendatang Total buruh pada aksi demo nasional tersebu...

Ini Alasan Buruh Tolak Rencana Upah Per Jam Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 29/12/2019 - jumlah : 426 hits
Rancangan Omnibus Law yang didalamnya mengubah aturan skema upah per bulan menjadi per jam menimbulkan pertentangan konstitusi Baik itu UUD 1945 maupun UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal pengupahan Oleh karenanya buruh menola...

Pemerintah Minta Umkm Korban Banjir Dapat Kompensasi Pembayaran Utang Bank

papar berkaitan - pada 6/1/2020 - jumlah : 278 hits
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan mengusahakan usaha menengah kecil dan mikro korban banjir mendapat keringanan pembayaran utang Baik itu ke perbankan ataupun pengusaha industri Menteri Teten akan menugaskan deputinya yakni bidang...

Pengamat Nilai Omnibus Law Pro Investasi Tapi Lupa Kepentingan Rakyat

papar berkaitan - pada 11/1/2020 - jumlah : 333 hits
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Mei Susanto melihat Omnibus Law sebagai instrumen hukum yang hanya mendukung kepentingan para investor dan melupakan hak rakyat

Jangan Hanya Fokus Investor Asing Pemerintah Diminta Perhatikan Pengusaha Umkm

papar berkaitan - pada 7/1/2020 - jumlah : 311 hits
Dia mencontohkan saat ini warung kopi tradisional milik usaha masyarakat sudah harus bersaing dengan korporasi besar seperti Starbucks Kopi Kenangan yang ada invetasi asing