BABAB.NET

Pemerintah Rampingkan 82 Uu Dan 1 194 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

papar berkaitan - pada 13/12/2019 - jumlah : 264 hits
Pemerintah akan segera mengajukan 2 Rancangan Undang Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan untuk memperbaiki ekosistem investasi d...

Pemerintah Diminta Libatkan Pemda Bentuk Ruu Omnibus Law

papar berkaitan - pada 15/12/2019 - jumlah : 272 hits
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng menyatakan pembentukan Omnibus Law baik cipta lapangan kerja maupun perpajakan akan membuat kebijakan berusaha lebih ringkas Meski demikian pemerintah bisa membentuk Omnibus Law dengan terbuka ...

Presiden Jokowi Ajak Kepala Daerah Buat Omnibus Law

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 331 hits
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kepala daerah bisa mengajukan omnibus law ke DPRD terhadap peraturan daerah yang dinilai dapat menghambat serta membebani kerja

Omnibus Law Perpajakan Gabungkan 7 Uu Menjadi 28 Pasal

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 375 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa desain Rancangan Undang Undang Omnibus Law Perpajakan nantinya akan terdiri dari 28 pasal Di mana 28 pasal tersebut sudah mencakup amandemen dari tujuh Undang Undang yang berkaitan de...

Jokowi Minta Omnibus Law Rampung Dalam 3 Bulan Ketua Dpr Tunggu Surat Presiden

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 300 hits
Puan mengatakan DPR tidak bisa mengira ngira kapan RUU tersebut diselesaikan tanpa mengetahui rinciannya

Apkasi Soal Omnibus Law Tonggak Baru Geliatkan Ekonomi Daerah

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 385 hits
Anas mengatakan Omnibus Law yang terkait perpajakan cipta lapangan kerja dan UMKM akan bermuara ke kesejahteraan masyarakat di daerah Omnibus Law alias UU sapu jagat itu bakal merevisi 82 UU sekaligus

Tetapkan 127 Anggota Bos Kadin Jadi Kepala Satgas Omnibus Law

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 311 hits
Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang dikutip di Jakarta Senin menyatakan Satgas ini diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan pengarah adalah Menteri Koordinator Bidan...

Kpk Soroti Penghapusan Sanksi Pidana Pengusaha Di Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 277 hits
Dia menyebut pada dasarnya korporasi dan pengusaha mesti bertanggung jawab bahkan dalam ranah pidana jika terbukti melakukan pelanggaran Contohnya seperti kasus Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls Royce di Inggris yang dikenakan pidana ...

Pemerintah Diharapkan Segera Bahas Ruu Pdp Dengan Dpr

papar berkaitan - pada 18/12/2019 - jumlah : 202 hits
Kekosongan regulasi perlindungan data pribadi yang secara komprehensif melindungi data pribadi warga negara ini kedepannya akan menimbulkan banyak tantangan bagi Indonesia