Pemerintah Diharapkan Segera Bahas Ruu Pdp Dengan Dpr

Pemerintah Diharapkan Segera Bahas Ruu Pdp Dengan Dpr

pada 18/12/2019 - jumlah : 178 hits
Kekosongan regulasi perlindungan data pribadi yang secara komprehensif melindungi data pribadi warga negara ini kedepannya akan menimbulkan banyak tantangan bagi Indonesia
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Dpr Pasang Target Bahas 150 Ruu Dalam 5 Tahun Ke Depan

Dpr Pasang Target Bahas 150 Ruu Dalam 5 Tahun Ke Depan

papar berkaitan - pada 5/12/2019 - jumlah : 264 hits
Badan Legislasi menggelar rapat Panja penyusunan program legislasi nasional 2019 2024 dan Prolegnas prioritas 2029 DPR menargetkan akan membahas 150 RUU selama lima tahun
Pemerintah Diminta Libatkan Pemda Bentuk Ruu Omnibus Law

Pemerintah Diminta Libatkan Pemda Bentuk Ruu Omnibus Law

papar berkaitan - pada 15/12/2019 - jumlah : 218 hits
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng menyatakan pembentukan Omnibus Law baik cipta lapangan kerja maupun perpajakan akan membuat kebijakan berusaha lebih ringkas Meski demikian pemerintah bisa membentuk Omnibus Law dengan terbuka ...
Soal Uighur Anggota Dpr Ingatkan Pemerintah Hati Hati Bersikap

Soal Uighur Anggota Dpr Ingatkan Pemerintah Hati Hati Bersikap

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 215 hits
Pemberitaan mengenai dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas Muslim Uighur kembali menghangat di Tanah Air Hal ini menyusul munculnya tudingan dari Wall Street Journal terhadap sejumlah pihak di Indonesia
Pemerintah Ungkap Alasan Indonesia Butuh Segera Punya Sistem Informasi Pertanahan

Pemerintah Ungkap Alasan Indonesia Butuh Segera Punya Sistem Informasi Pertanahan

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 236 hits
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto menyebutkan data properti dan pertanahan di Indonesia sudah semakin banyak Oleh karena itu perlu segera ada sistem informasi yang terbaru ...
Warisan Ruu Bermasalah Kembali Dibahas Dpr Di Tahun 2020

Warisan Ruu Bermasalah Kembali Dibahas Dpr Di Tahun 2020

papar berkaitan - pada 5/12/2019 - jumlah : 274 hits
Baleg DPR telah menetapkan 247 RUU Prolegnas 2020 2024 RUU tersebut berasal dari usulan DPR pemerintah dan DPD Serta tiga RUU daftar komulatif terbuka yaitu RUU Koperasi RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Draf Ruu Omnibus Law Diserahkan Ke Dpr Sebelum 12 Desember 2019

Draf Ruu Omnibus Law Diserahkan Ke Dpr Sebelum 12 Desember 2019

papar berkaitan - pada 6/12/2019 - jumlah : 200 hits
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi pembahasan dan sosialisasi Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dalam rapat tersebut pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapa...
Dpr Tetapkan 248 Ruu Prolegnas 2020 2024 Ada 50 Ruu Prioritas 2020

Dpr Tetapkan 248 Ruu Prolegnas 2020 2024 Ada 50 Ruu Prioritas 2020

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 183 hits
DPR secara resmi menyetujui 248 Rancangan Undang undang yang masuk dalam program legislasi nasional tahun 2020 2024 Dari jumlah tersebut sebanyak 50 RUU disepakati untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 Keputusan itu diambil DPR m...
Anggota Dpr Tak Yakin 248 Ruu Prolegnas Dapat Disahkan Periode 2019 2024

Anggota Dpr Tak Yakin 248 Ruu Prolegnas Dapat Disahkan Periode 2019 2024

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 191 hits
Anggota DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily melayangkan interupsi saat pengesahan RUU Prolegnas 2019 2024 di rapat paripurna DPR Selasa Dia tidak yakin DPR mampu menyelesaikan 248 rancangan undang undang
Ombudsman Kritik Pemerintah Terlalu Tertutup Bahas Omnibus Law

Ombudsman Kritik Pemerintah Terlalu Tertutup Bahas Omnibus Law

papar berkaitan - pada 21/12/2019 - jumlah : 245 hits
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengkritik pemerintah yang terkesan tertutup dalam membahas Omnibus Law Alamsyah mengatakan banyak pihak termasuk akademisi sulit mengakses isi Omnibus Law tersebut
New Ai And Accessibility Updates Across Android Chrome And More

Pizza Time

Aktiviti Serahan Memorandum Bantahan Perjanjian Pandemik Dasar Digital Negara Kepada Suhakam Ppim 16 05 2025

Perlis Nelayan Maut Dipanah Petir Ketika Pukat Udang

Media Sosial Makin Toksik Apa Jadi Macam Mana Nak Handle

Akmal To Anwar We Are Not Obsessed With Najib Just Want Fair Treatment

Hari Guru 2025

Jangan Segala Hal Diceritakan Di Sosial Media Jangan Semua Perkara Diceritakan Di Live


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Urban Renewal Not A Dirty Term

Rafizi Aligned Pkr Women Challenger Wants Debate Invites Nurul Izzah

Time To Rethink Wildlife Crossings On Our Highways

Hifu Treatment A Non Surgical Solution For Skin Lifting And Tightening

Weekend Jobs Singapore Flexible Work For Your Free Days

Kekuatan Sebenar Emas Kenapa Perlu Pegang Fizikal