Pemerintah Diharapkan Segera Bahas Ruu Pdp Dengan Dpr

pada 18/12/2019 - jumlah : 166 hits
Kekosongan regulasi perlindungan data pribadi yang secara komprehensif melindungi data pribadi warga negara ini kedepannya akan menimbulkan banyak tantangan bagi Indonesia

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Dpr Pasang Target Bahas 150 Ruu Dalam 5 Tahun Ke Depan

papar berkaitan - pada 5/12/2019 - jumlah : 245 hits
Badan Legislasi menggelar rapat Panja penyusunan program legislasi nasional 2019 2024 dan Prolegnas prioritas 2029 DPR menargetkan akan membahas 150 RUU selama lima tahun

Pemerintah Diminta Libatkan Pemda Bentuk Ruu Omnibus Law

papar berkaitan - pada 15/12/2019 - jumlah : 201 hits
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng menyatakan pembentukan Omnibus Law baik cipta lapangan kerja maupun perpajakan akan membuat kebijakan berusaha lebih ringkas Meski demikian pemerintah bisa membentuk Omnibus Law dengan terbuka ...

Soal Uighur Anggota Dpr Ingatkan Pemerintah Hati Hati Bersikap

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 205 hits
Pemberitaan mengenai dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas Muslim Uighur kembali menghangat di Tanah Air Hal ini menyusul munculnya tudingan dari Wall Street Journal terhadap sejumlah pihak di Indonesia

Pemerintah Ungkap Alasan Indonesia Butuh Segera Punya Sistem Informasi Pertanahan

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 221 hits
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto menyebutkan data properti dan pertanahan di Indonesia sudah semakin banyak Oleh karena itu perlu segera ada sistem informasi yang terbaru ...

Warisan Ruu Bermasalah Kembali Dibahas Dpr Di Tahun 2020

papar berkaitan - pada 5/12/2019 - jumlah : 259 hits
Baleg DPR telah menetapkan 247 RUU Prolegnas 2020 2024 RUU tersebut berasal dari usulan DPR pemerintah dan DPD Serta tiga RUU daftar komulatif terbuka yaitu RUU Koperasi RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Draf Ruu Omnibus Law Diserahkan Ke Dpr Sebelum 12 Desember 2019

papar berkaitan - pada 6/12/2019 - jumlah : 188 hits
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi pembahasan dan sosialisasi Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dalam rapat tersebut pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapa...

Dpr Tetapkan 248 Ruu Prolegnas 2020 2024 Ada 50 Ruu Prioritas 2020

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 166 hits
DPR secara resmi menyetujui 248 Rancangan Undang undang yang masuk dalam program legislasi nasional tahun 2020 2024 Dari jumlah tersebut sebanyak 50 RUU disepakati untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 Keputusan itu diambil DPR m...

Anggota Dpr Tak Yakin 248 Ruu Prolegnas Dapat Disahkan Periode 2019 2024

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 177 hits
Anggota DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily melayangkan interupsi saat pengesahan RUU Prolegnas 2019 2024 di rapat paripurna DPR Selasa Dia tidak yakin DPR mampu menyelesaikan 248 rancangan undang undang

Ombudsman Kritik Pemerintah Terlalu Tertutup Bahas Omnibus Law

papar berkaitan - pada 21/12/2019 - jumlah : 227 hits
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengkritik pemerintah yang terkesan tertutup dalam membahas Omnibus Law Alamsyah mengatakan banyak pihak termasuk akademisi sulit mengakses isi Omnibus Law tersebut