Koalisi Masyarakat Sipil Minta Dpr Setop Revisi Uu Polri Ini Alasannya

pada 3/6/2024 - jumlah : 196 hits
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri Ini Alasannya

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Revisi Uu Kementerian Negara Keimigrasian Tni Dan Polri Jadi Inisiatif Dpr

papar berkaitan - pada 28/5/2024 - jumlah : 270 hits
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing masing atas keempat RUU

Soal Revisi Uu Tni Polri Gerindra Negara Bakal Rugi Tni Polri Pensiun Usia 58 Tahun Ini Alasannya

papar berkaitan - pada 30/5/2024 - jumlah : 201 hits
Muzani menilai di usia tersebut seorang prajurit TNI dan Polri masih cukup baik kesehatan fisik dan gaya pikirnya

Komisi Iii Dpr Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan Pembahasan Revisi Uu Polri Tak Akan Lama

papar berkaitan - pada 30/5/2024 - jumlah : 151 hits
Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut

Dpr Ungkap Alasan Revisi Uu Polri Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

papar berkaitan - pada 20/5/2024 - jumlah : 100 hits
DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

Revisi Uu Polri Beri Wewenang Ke Polisi Untuk Penyadapan Dan Galang Intelijen Ini Bunyi Aturannya

papar berkaitan - pada 30/5/2024 - jumlah : 247 hits
Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen Ini Isi Aturannya

Komisi I Soal Revisi Uu Tni Buka Peluang Prajurit Isi Jabatan Sipil Tidak Perlu Khawatir Dwifungsi Zaman Orba

papar berkaitan - pada 7/6/2024 - jumlah : 170 hits
Ketakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI

Sederet Catatan Revisi Uu Polri Benarkah Bakal Batasi Aktivitas Di Ruang Siber

papar berkaitan - pada 3/6/2024 - jumlah : 182 hits
SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian