BABAB.NET

Dpr Ungkap Alasan Revisi Uu Polri Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

papar berkaitan - pada 20/5/2024 - jumlah : 168 hits
DPR Ungkap Alasan Revisi UU Polri Untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

Revisi Uu Kementerian Negara Keimigrasian Tni Dan Polri Jadi Inisiatif Dpr

papar berkaitan - pada 28/5/2024 - jumlah : 337 hits
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing masing atas keempat RUU

Dukung Revisi Uu Kementerian Negara Golkar Usul Aturan Usia Presiden Dan Wapres Dihapus

papar berkaitan - pada 20/5/2024 - jumlah : 167 hits
Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan

Sederet Catatan Revisi Uu Polri Benarkah Bakal Batasi Aktivitas Di Ruang Siber

papar berkaitan - pada 3/6/2024 - jumlah : 226 hits
SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Dpr Setop Revisi Uu Polri Ini Alasannya

papar berkaitan - pada 3/6/2024 - jumlah : 286 hits
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri Ini Alasannya

Deretan Pengakuan Linda Setelah 8 Tahun Bungkam Soal Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

papar berkaitan - pada 28/5/2024 - jumlah : 278 hits
Linda telah menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota pada Senin

Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah Diiktiraf 146 Terbaik Dunia Di Bawah Usia 50 Tahun

papar berkaitan - pada 20/5/2024 - jumlah : 349 hits
KUANTAN Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah diiktiraf dunia sebagai universiti ke 146 terbaik dunia di bawah usia 50 tahun oleh Times Higher Education Young University Rankings 2024 Pencapaian itu meletakkan UMPSA berada di kedudu...

10 Negara Dengan Kuota Haji Terbanyak Meski Indonesia No 1 Antriannya 47 Tahun

papar berkaitan - pada 27/5/2024 - jumlah : 417 hits
Begini nih kuota dan antrian haji di negara lain Ada nggak ya yang separah Indonesia

Demokrat Sebut Revisi Uu Kementerian Negara Mungkin Klop Dengan Keinginan Prabowo

papar berkaitan - pada 20/5/2024 - jumlah : 154 hits
Demokrat menilai revisi UU Kementerian Negara merupakan hal yang biasa