BABAB.NET

Ppp Menolak Alasan Pemerintah Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law

papar berkaitan - pada 19/2/2020 - jumlah : 184 hits
Saya kira tidak salah ketik lah Sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada itu menjadi salah ketik

Gerindra Sebut Pasal 170 Omnibus Law Bertentangan Semangat Reformasi

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 229 hits
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mujahid melihat potensi kekuatan eksekutif makin kuat dengan adanya usulan peraturan pemerintah bisa mengubah undang undang seperti tertuang dalam Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja

Tak Dilibatkan Pemerintah Buruh Curiga Ruu Omnibus Law Untungkan Pekerja Asing

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 214 hits
KSPI menegaskan bahwa tidak bertanggung jawab terkait pembentukan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dicanangkan pemerintah

Mahfud Md Soal Pasal 170 Omnibus Law Uu Tak Bisa Diganti Pp Atau Perpres

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 261 hits
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan undang undang tidak bisa diubah ataupun diganti hanya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden

Draf Omnibus Law Tebal Pimpinan Dpr Anggap Wajar Ada Salah Ketik Pasal 170

papar berkaitan - pada 18/2/2020 - jumlah : 164 hits
Kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu dan ini yang mengerjakan masih manusia bukan mesin

Gerindra Sarankan Ruu Omnibus Law Salah Ketik Ditarik Diganti Draf Baru

papar berkaitan - pada 21/2/2020 - jumlah : 180 hits
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyarankan pemerintah menarik kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja Alasannya terdapat salah ketik pada Pasal 170

Ruu Omnibus Law Cipta Kerja Pemerintah Hapus Cuti Panjang Pekerja

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 227 hits
RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah hanya mengatur waktu istirahat antara jam kerja setelah bekerja 4 jam berturut turut dan istirahat mingguan sekitar 1 2 hari Selain itu pemerintah mengatur cuti tahunan yang harus diberikan perusahaan ...

Ombudsman Sarankan Dpr Kembalikan Draf Omnibus Law Cipta Kerja Ke Pemerintah

papar berkaitan - pada 22/2/2020 - jumlah : 222 hits
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah Sebab banyak kontroversi dalam proses penyusunan dan isi draf Selain itu Alamsyah juga ingin memanggil kementeri...

Menkum Ham Tanpa Omnibus Law Sulit Hadapi 7 Juta Pengangguran

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 163 hits
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan jika Rancangan UU Cipta Kerja tidak melupakan kesejahteraan pekerja Sebab menurut Yasonna RUU Cipta Kerja adalah sebuah keharusan demi mengentaskan jumlah pengangguran