BABAB.NET

Dpr Sebut Aturan Pemindahan Aset Bumn Ke Swasta Langgar Konstitusi

papar berkaitan - pada 16/1/2017 - jumlah : 429 hits
Langkah pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 dinilai mengurangi pengawasan DPR ...

Pemerintah Izinkan Asing Kuasai Aset Bumn Tanpa Persetujuan Dpr

papar berkaitan - pada 12/1/2017 - jumlah : 500 hits
Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah terkait BUMN dan Perseroan Terbatas Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata ...

Dpr Sebut Bumn Dan Swasta Tak Pernah Bersinergi Bangun Ekonomi Ri

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 365 hits
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melihat ketidakseimbangan antara perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan swasta Zulfan menyebut banyak kesenjangan yang terjadi antara dua sektor tersebut Selain itu banyak menemukan ...

Dpr Soal Ceo Asing Banyak Anak Negeri Mampu Kelola Bumn

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 485 hits
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan meminta pemerintah mempertimbangkan matang matang wacana BUMN dipimpin oleh warga negara asing Hal itu akan mempersulit pemerintah bila dikemudian hari terjadi masalah Zulfan mengatakan Indonesia memil...

Mulai Dari Mantan Pejabat Hingga Dpr Tolak Kebijakan Ceo Bumn Asing

papar berkaitan - pada 15/1/2017 - jumlah : 401 hits
Presiden Joko Widodo mengatakan ingin ada pekerja asing menjadi pimpinan di perusahaan negara Menurutnya para pimpinan badan usaha milik negara harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang ...

Wapres Jk Ungkap Dpr Buat Upaya Bumn Melantai Di Bursa Menjadi Lama

papar berkaitan - pada 4/1/2017 - jumlah : 448 hits
Wapres JK ungkap DPR buat upaya BUMN melantai di bursa menjadi lama Namun Wapres JK memerintahkan BUMN untuk terus melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering Ini dilakukan untuk BUMN mendapatkan modal jangka panjang dan ...

Aturan Baru Jokowi Soal Aset Bumn Dinilai Cacat Hukum

papar berkaitan - pada 17/1/2017 - jumlah : 436 hits
Aturan baru yang telah berlaku sejak 30 Desember 2016 ini dinilai sangat berbahaya karena pemindahan atau penjualan aset negara menjadi sangat mudah tanpa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Aturan PP 72 Tahun 2016 dinilai sarat akan kecacat...

Dpr Sebut Kasus Korupsi Emirsyah Satar Jadi Warning Untuk Bumn

papar berkaitan - pada 20/1/2017 - jumlah : 379 hits
Nizar berharap seluruh dirut BUMN di Indonesia untuk berhati hati dalam menentukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang melibatkan perusahaan asing

Akomodir Pdip Bisa Berdampak Kocok Ulang Pimpinan Dpr

papar berkaitan - pada 12/1/2017 - jumlah : 405 hits
Akomodir PDIP bisa berdampak kocok ulang pimpinan DPR Badan Legislasi DPR tengah membahas revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPRD dan DPD Salah satu yang menjadi konsen revisi ini adalah tentang penambahan kursi pimpinan DPR untu...