BABAB.NET

Penjelasan Menteri Basuki Soal Presiden Jokowi Batal Berkantor Di Ikn Juli Ini

papar berkaitan - pada 10/7/2024 - jumlah : 102 hits
Presiden Joko Widodo atau Jokowi direncanakan berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024

Video Djarot Pdip Vs Grace Psi Saling Sindir Usai Kritik Pedas Ke Jokowi Soal Ikn Terburu Buru

papar berkaitan - pada 12/7/2024 - jumlah : 109 hits
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo

Gerindra Soal Anies Sohibul Iman Deklarasi Pks Belum Penuhi Kuota Pencalonan

papar berkaitan - pada 26/6/2024 - jumlah : 113 hits
Partai Gerindra membuka komunikasi dengan PKS dan juga partai lain

Presiden Jokowi Pejabat Eselon I Tempati 1 Unit Apartemen Di Ikn

papar berkaitan - pada 1/7/2024 - jumlah : 81 hits
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Cawe Cawe Ke Pemda Soal Perbaikan Jalan Rusak

papar berkaitan - pada 26/6/2024 - jumlah : 93 hits
Dia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki

Jokowi Gelar Rapat Persiapan Perpindahan Asn Ke Ikn

papar berkaitan - pada 1/7/2024 - jumlah : 73 hits
Untuk kementeriannya AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN

Video Menohok Jokowi Soal Bobby Maju Cagub Sumut Pengaruh Mertua Ketum Partai Pintar Pintar

papar berkaitan - pada 11/7/2024 - jumlah : 85 hits
Menurut Jokowi hal itu bisa ditanyakan pada partai partai politik

Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik Di Karawang Kita Jadi Pemain Global

papar berkaitan - pada 3/7/2024 - jumlah : 94 hits
Jokowi menilai hal ini sebagai komitmen Indonesia agar bisa bersaing di kancah global

Sambangi Kpu Eks Ketua Kpk Minta Kepastian Hukum Soal Putusan Bawaslu Loloskan Jadi Anggota Dpd

papar berkaitan - pada 11/7/2024 - jumlah : 85 hits
Dirinya akan menunggu hasil keputusan KPU RI agar mendapat kepastian hukum