Dikritik Karena Uu Md3 Bambang Soesatyo Tegaskan Komitmen Keterbukaan Dpr

Dikritik Karena Uu Md3 Bambang Soesatyo Tegaskan Komitmen Keterbukaan Dpr

pada 15/2/2018 - jumlah : 273 hits
Dikritik karena UU MD3 Bambang Soesatyo tegaskan komitmen keterbukaan DPR Ketua DPR Bambang Soesatyo memimpin paripurna penutupan masa sidang pada Rabu Tak formal seperti ketua DPR sebelum sebelumnya pria yang akrab disapa Bamsoet ini menye...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

papar berkaitan - pada 9/2/2018 - jumlah : 285 hits
Tak terkait Pansus KPK panggil paksa mitra DPR di UU MD3 karena Kapolri bingung Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menegaskan penambahan aturan tentang pemanggilan paksa di revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR D...
Ketua Dpr Saya Pertaruhkan Jabatan Kalau Ada Rakyat Masuk Penjara Karena Kritik Dpr

Ketua Dpr Saya Pertaruhkan Jabatan Kalau Ada Rakyat Masuk Penjara Karena Kritik Dpr

papar berkaitan - pada 15/2/2018 - jumlah : 374 hits
Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaga yang dipimpin masih membutuhkan kritik dari masyarakat Dia siap lengser dari jabatannya jika ada masyarakat yang masuk penjara karena mengkritik DPR
Uu Md3 Dinilai Renggut Kebebasan Pers Kritik Dpr

Uu Md3 Dinilai Renggut Kebebasan Pers Kritik Dpr

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 400 hits
Dia menambahkan meski sudah ada UU Pers namun UU MD3 dinilai bakal lebih kuat Sehingga MKD bisa memaksakan pasal tersebut Selain itu bila tidak mau memenuhi panggilan MKD memiliki mekanisme pemanggilan paksa pihak terkait
Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 344 hits
Ketua Baleg sebut Pasal 122 di UU MD3 tak berarti DPR antikritik Politisi Partai Gerindra itu menuturkan DPR tetap bisa di kritik Namun tentunya dengan mengedepakan marwah dan etika budaya ke timuran yang selalu di kedepankan oleh masyaraka...
Tanpa Pasal 122 Huruf K Di Uu Md3 Mkd Tetap Jaga Marwah Dpr

Tanpa Pasal 122 Huruf K Di Uu Md3 Mkd Tetap Jaga Marwah Dpr

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 348 hits
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin bila DPR dianggap sebagai lembaga yang tak mau menerima kritik Sebab itu penghinaan terhadap parlemen ini perlu ditambahkan dalam pasal 122 revisi UU MD3
Diwarnai Walk Out Nasdem Dan Ppp Dpr Sahkan Ruu Md3

Diwarnai Walk Out Nasdem Dan Ppp Dpr Sahkan Ruu Md3

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 373 hits
Dalam rapat tersebut Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan ada sekitar 14 poin rumusan perubahan kedua UU MD3 Di antaranya menambah kursi pimpinan MPR DPR dan DPD serta menambah wakil pimpinan MKD
Pelantikan Pimpinan Dpr Dan Mpr Baru Tunggu Md3 Diundangkan Pemerintah

Pelantikan Pimpinan Dpr Dan Mpr Baru Tunggu Md3 Diundangkan Pemerintah

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 300 hits
Pelantikan pimpinan DPR dan MPR baru tunggu MD3 diundangkan pemerintah Menurut Bambang Soesatyo jika DPR menerima surat pengesahan Undang Undang dari pemerintah malam ini maka pelantikan bisa dilakukan besok Tentunya bersamaan dalam penutup...
Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 369 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut
Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 281 hits
Mahfud menekankan pada prinsipnya penanganan masalah hukum tidak bisa dilakukan oleh DPR Persoalan hukum sejatinya menjadi tanggung jawab kepolisian jaksa atau pengadilan selaku penegak hukum
Tnb S Share Price Falls After Federal Court Decision On Lhdn Case

No Promotions For Macc Officers With Bmi Above 27 From Next Year

Bank Rakyat Defends Ex Ybr Ceo S Termination Says Proper Procedures Followed

Oppo Reno14 Drops At Ooo Fest With Ai Cam Freebies

Ahli Parlimen Temerloh Gesa Kerajaan Agensi Berkaitan Naik Taraf Dan Baik Pulih Bekalan Air Pahang Tanpa Alasan

Zunar Diam Membisu Cukai 1malaysia Vs Cukai Madani Mana Korang Suka

What New York S Mamdani Can Teach Malaysia S Madani

Masak Lemak Udang Dan Bab Dosa Media Social


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


5 Kesilapan Kecil Yang Buat Hutang Semakin Menjadi Jadi Ramai Tak Sedar

Plastik Terbiodegradasi Pilihan Mesra Alam Untuk Masa Depan

Belajarlah Redha Walau Dalam Keperitan

Khutbah Jumat Jangan Tasyabbuh Larangan Menyerupai Non Muslim Dalam Islam

My Life As A Teacher At Smk Ladang Kerilla

Daun Kesum