Dikritik Karena Uu Md3 Bambang Soesatyo Tegaskan Komitmen Keterbukaan Dpr

Dikritik Karena Uu Md3 Bambang Soesatyo Tegaskan Komitmen Keterbukaan Dpr

pada 15/2/2018 - jumlah : 238 hits
Dikritik karena UU MD3 Bambang Soesatyo tegaskan komitmen keterbukaan DPR Ketua DPR Bambang Soesatyo memimpin paripurna penutupan masa sidang pada Rabu Tak formal seperti ketua DPR sebelum sebelumnya pria yang akrab disapa Bamsoet ini menye...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

papar berkaitan - pada 9/2/2018 - jumlah : 251 hits
Tak terkait Pansus KPK panggil paksa mitra DPR di UU MD3 karena Kapolri bingung Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menegaskan penambahan aturan tentang pemanggilan paksa di revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR D...
Ketua Dpr Saya Pertaruhkan Jabatan Kalau Ada Rakyat Masuk Penjara Karena Kritik Dpr

Ketua Dpr Saya Pertaruhkan Jabatan Kalau Ada Rakyat Masuk Penjara Karena Kritik Dpr

papar berkaitan - pada 15/2/2018 - jumlah : 304 hits
Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaga yang dipimpin masih membutuhkan kritik dari masyarakat Dia siap lengser dari jabatannya jika ada masyarakat yang masuk penjara karena mengkritik DPR
Uu Md3 Dinilai Renggut Kebebasan Pers Kritik Dpr

Uu Md3 Dinilai Renggut Kebebasan Pers Kritik Dpr

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 341 hits
Dia menambahkan meski sudah ada UU Pers namun UU MD3 dinilai bakal lebih kuat Sehingga MKD bisa memaksakan pasal tersebut Selain itu bila tidak mau memenuhi panggilan MKD memiliki mekanisme pemanggilan paksa pihak terkait
Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 298 hits
Ketua Baleg sebut Pasal 122 di UU MD3 tak berarti DPR antikritik Politisi Partai Gerindra itu menuturkan DPR tetap bisa di kritik Namun tentunya dengan mengedepakan marwah dan etika budaya ke timuran yang selalu di kedepankan oleh masyaraka...
Tanpa Pasal 122 Huruf K Di Uu Md3 Mkd Tetap Jaga Marwah Dpr

Tanpa Pasal 122 Huruf K Di Uu Md3 Mkd Tetap Jaga Marwah Dpr

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 312 hits
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin bila DPR dianggap sebagai lembaga yang tak mau menerima kritik Sebab itu penghinaan terhadap parlemen ini perlu ditambahkan dalam pasal 122 revisi UU MD3
Diwarnai Walk Out Nasdem Dan Ppp Dpr Sahkan Ruu Md3

Diwarnai Walk Out Nasdem Dan Ppp Dpr Sahkan Ruu Md3

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 334 hits
Dalam rapat tersebut Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan ada sekitar 14 poin rumusan perubahan kedua UU MD3 Di antaranya menambah kursi pimpinan MPR DPR dan DPD serta menambah wakil pimpinan MKD
Pelantikan Pimpinan Dpr Dan Mpr Baru Tunggu Md3 Diundangkan Pemerintah

Pelantikan Pimpinan Dpr Dan Mpr Baru Tunggu Md3 Diundangkan Pemerintah

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 262 hits
Pelantikan pimpinan DPR dan MPR baru tunggu MD3 diundangkan pemerintah Menurut Bambang Soesatyo jika DPR menerima surat pengesahan Undang Undang dari pemerintah malam ini maka pelantikan bisa dilakukan besok Tentunya bersamaan dalam penutup...
Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 330 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut
Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 248 hits
Mahfud menekankan pada prinsipnya penanganan masalah hukum tidak bisa dilakukan oleh DPR Persoalan hukum sejatinya menjadi tanggung jawab kepolisian jaksa atau pengadilan selaku penegak hukum
Sabah Cops Man Beating Employee In Viral Video Was In 2019

Featured In Rent Com How To Connect With Your Inner Child Through Decor

Put Aside Egos And Resolve Rice Crisis Mat Sabu Syed Hussin Told

Bufet Ramadan 2025 Di Le Meridien Petaling Jaya

How A Parent S Affection Shapes A Child S Happiness For Life

Surat Al Isra Ayat 1 Arti Dan Tafsir Ayat Isra Mi Raj

Tarikh Pembayaran Emolumen Bulanan Bagi Tahun 2025

Himpunan Srbr Amaran Kepada Pemuda Pas Bersatu


echo '';
4 Tanda Ketagihan Yang Jelas Pada Wajah Seorang Penagih Syabu Ice

Biodata Putra Abdullah Atlet Muay Thai Boxing Malaysia Seangkatan Johan Ghazali Jojo Team Jordan Boy

Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 10 Gegar Vaganza 2024 2025 Musim 11 Suku Akhir

Keputusan Markah Peserta Konsert Minggu 9 Gegar Vaganza 2024 2025 Musim 11

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Akad Yang Terlindung Slot Samarinda TV3


Menu Egg Stra Ong Kembali Di Marrybrown

Rumc Your Gateway To A World Class Medical Degree In Malaysia

Surat Al Baqarah Ayat 284 286 Arti Perkata Dan Hukum Tajwid

Arief Ujian Rindu Chord

Luqman Podolski Tiba Tiba Chord

Court Fines Senior Citizen Rm1 600 For Slapping Puspakom Staff