Dikritik Karena Uu Md3 Bambang Soesatyo Tegaskan Komitmen Keterbukaan Dpr

Dikritik Karena Uu Md3 Bambang Soesatyo Tegaskan Komitmen Keterbukaan Dpr

pada 15/2/2018 - jumlah : 233 hits
Dikritik karena UU MD3 Bambang Soesatyo tegaskan komitmen keterbukaan DPR Ketua DPR Bambang Soesatyo memimpin paripurna penutupan masa sidang pada Rabu Tak formal seperti ketua DPR sebelum sebelumnya pria yang akrab disapa Bamsoet ini menye...
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

papar berkaitan - pada 9/2/2018 - jumlah : 249 hits
Tak terkait Pansus KPK panggil paksa mitra DPR di UU MD3 karena Kapolri bingung Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menegaskan penambahan aturan tentang pemanggilan paksa di revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR D...
Ketua Dpr Saya Pertaruhkan Jabatan Kalau Ada Rakyat Masuk Penjara Karena Kritik Dpr

Ketua Dpr Saya Pertaruhkan Jabatan Kalau Ada Rakyat Masuk Penjara Karena Kritik Dpr

papar berkaitan - pada 15/2/2018 - jumlah : 300 hits
Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaga yang dipimpin masih membutuhkan kritik dari masyarakat Dia siap lengser dari jabatannya jika ada masyarakat yang masuk penjara karena mengkritik DPR
Uu Md3 Dinilai Renggut Kebebasan Pers Kritik Dpr

Uu Md3 Dinilai Renggut Kebebasan Pers Kritik Dpr

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 327 hits
Dia menambahkan meski sudah ada UU Pers namun UU MD3 dinilai bakal lebih kuat Sehingga MKD bisa memaksakan pasal tersebut Selain itu bila tidak mau memenuhi panggilan MKD memiliki mekanisme pemanggilan paksa pihak terkait
Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 295 hits
Ketua Baleg sebut Pasal 122 di UU MD3 tak berarti DPR antikritik Politisi Partai Gerindra itu menuturkan DPR tetap bisa di kritik Namun tentunya dengan mengedepakan marwah dan etika budaya ke timuran yang selalu di kedepankan oleh masyaraka...
Tanpa Pasal 122 Huruf K Di Uu Md3 Mkd Tetap Jaga Marwah Dpr

Tanpa Pasal 122 Huruf K Di Uu Md3 Mkd Tetap Jaga Marwah Dpr

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 308 hits
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin bila DPR dianggap sebagai lembaga yang tak mau menerima kritik Sebab itu penghinaan terhadap parlemen ini perlu ditambahkan dalam pasal 122 revisi UU MD3
Diwarnai Walk Out Nasdem Dan Ppp Dpr Sahkan Ruu Md3

Diwarnai Walk Out Nasdem Dan Ppp Dpr Sahkan Ruu Md3

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 329 hits
Dalam rapat tersebut Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan ada sekitar 14 poin rumusan perubahan kedua UU MD3 Di antaranya menambah kursi pimpinan MPR DPR dan DPD serta menambah wakil pimpinan MKD
Pelantikan Pimpinan Dpr Dan Mpr Baru Tunggu Md3 Diundangkan Pemerintah

Pelantikan Pimpinan Dpr Dan Mpr Baru Tunggu Md3 Diundangkan Pemerintah

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 260 hits
Pelantikan pimpinan DPR dan MPR baru tunggu MD3 diundangkan pemerintah Menurut Bambang Soesatyo jika DPR menerima surat pengesahan Undang Undang dari pemerintah malam ini maka pelantikan bisa dilakukan besok Tentunya bersamaan dalam penutup...
Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 324 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut
Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 244 hits
Mahfud menekankan pada prinsipnya penanganan masalah hukum tidak bisa dilakukan oleh DPR Persoalan hukum sejatinya menjadi tanggung jawab kepolisian jaksa atau pengadilan selaku penegak hukum
Ditch The Cubicle Your Home Office Guide

Apa Kuasa Myeg Ke Atas Worldcoin

Major Projects Will Make Sarawak An Asian Economic Force Says Premier

Petua Kesihatan Untuk Orang Yang Sudah Berusia

Derma Jihad Untuk Siti Mastura Cubaan Normalisasi Fitnah Pas Patut Ajar Ahli Parti Dan Pimpinan Pas Jaga Bab Fitnah Ini

Police Arrest Two Over Fight Between Football Fans At Lrt Station

Kural Vista A Luxurious Waterfront Villa By Saota On Palm Jumeirah Dubai

5 Waktu Nabi Larang Ke Rumah Orang Ustaz Kazim Elias


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Curang Tanpa Niat Slot Megadrama Astro Ria

5 Insiden Jalan Sesak Yang Berlaku Lebih 24 Jam Durasinya

Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 6 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

Keputusan Markah Peserta Konsert Minggu 5 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

10 Filem Drama Seram Melayu Berhantu Terbaru 2024 2025 Mesti Tonton


Doa Untuk Orang Tua Yang Sakit Arab Latin Artinya

Singgah Makan Di Restoran Lemang To Ki Bentong

Presiden Pas Kupas Isu Syria Balah Mazhab Gangguan Seksual Um

Shrink S One Year Suspension Over Lewd Text Shockingly Inadequate Victim

Do Our Infamous Bali Bombers Deserve A Second Chance At Life

Fishing As A Stress Reliever