Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

pada 14/2/2018 - jumlah : 243 hits
Mahfud menekankan pada prinsipnya penanganan masalah hukum tidak bisa dilakukan oleh DPR Persoalan hukum sejatinya menjadi tanggung jawab kepolisian jaksa atau pengadilan selaku penegak hukum

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Paripurna Dpr Sahkan Revisi Uu Md3 Ppp Nasdem Walk Out

papar berkaitan - pada 12/2/2018 - jumlah : 303 hits
Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang undang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD diwarnai walkout oleh dua fraksi Dua fraksi itu adalah Fraksi Partai NasDem dan PPP

Revisi Uu Md3 Polri Wajib Panggil Paksa Rekan Kerja Dpr Yang Mangkir

papar berkaitan - pada 9/2/2018 - jumlah : 293 hits
Revisi UU MD3 Polri wajib panggil paksa rekan kerja DPR yang mangkir Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyepakati pasal soal pemanggilan paksa pihak yang akan diperiksa DPR dalam menjalankan tugas pengawasan dalam revisi Undang Undang...

Revisi Uu Md3 Diduga Barter Politik Pemerintah Dpr Dan Ketua Mk

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 304 hits
Direktur Eksekutif Para Syndicate Arief Nurcahyo melihat pengesahan Revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR dan DPD dan DPRD diduga merupakan bagian barter politik antara pemerintah DPR dan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief H...

Nasdem Walk Out Tak Setuju Kepentingan Kelompok Hingga Imunitas Dpr Di Revisi Uu Md3

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 290 hits
NasDem menilai revisi UU MD3 menonjolkan perebutan jatah pimpinan Tidak hanya itu kewenangan fraksi dikebiri Alasan lain NasDem ingin hak imunitas DPR dikaji ulang agar tak disalahgunakan

Diwarnai Walk Out Nasdem Dan Ppp Dpr Sahkan Ruu Md3

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 328 hits
Dalam rapat tersebut Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan ada sekitar 14 poin rumusan perubahan kedua UU MD3 Di antaranya menambah kursi pimpinan MPR DPR dan DPD serta menambah wakil pimpinan MKD

Tanpa Pasal 122 Huruf K Di Uu Md3 Mkd Tetap Jaga Marwah Dpr

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 308 hits
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin bila DPR dianggap sebagai lembaga yang tak mau menerima kritik Sebab itu penghinaan terhadap parlemen ini perlu ditambahkan dalam pasal 122 revisi UU MD3

Wakil Ketua Dpr Kalau Presiden Belum Setuju Uu Md3 Kita Beri Kesempatan Mendalami

papar berkaitan - pada 21/2/2018 - jumlah : 247 hits
Taufik menyarankan agar Presiden lebih dulu mendalami UU MD3 sebelum mengambil keputusan Sebab kata dia pengesahan revisi UU MD3 sudah sesuai prosedur dan melibatkan pemerintah melalui rapat paripurna

Dpr Dinilai Licik Dalam Proses Pembahasan Uu Md3

papar berkaitan - pada 17/2/2018 - jumlah : 226 hits
Peneliti FORMAPPI Lucius Karus menilai DPR licik dalam proses pembahasan UU MD3 Kerena dalam proses pembahasan revisi UU MD3 anggota dewan selalu menonjolkan persoalan penambahan kursi pimpinan Padahal ada isu krusial lain yang menyangkut h...

Sebut Hanya Tambal Sulam Fraksi Pan Ingin Revisi Uu Md3 Dilakukan Menyeluruh

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 248 hits
Menurut Yandri banyak hal yang perlu revisi secara menyeluruh Mulai dari hak imunitas anggota parlemen hingga hak hak Alat Kelengkapan Dewan lainnya yang harus diakomodir