Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021

Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021

pada 8/2/2020 - jumlah : 248 hits
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan Omnibus Law Perpajakan baru bisa rampung dan efektif berlaku pada 2021 Peraturan tersebut kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian dimatangkan bersama pemerintah
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Sejumlah Keuntungan Bagi Pengusaha Jika Omnibus Law Perpajakan Disetujui

Sejumlah Keuntungan Bagi Pengusaha Jika Omnibus Law Perpajakan Disetujui

papar berkaitan - pada 8/2/2020 - jumlah : 144 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah insentif pajak yang telah disusun oleh pemerintah dalam Omnibus Law Perpajakan Omnibus Law Perpajakan sendiri telah diberikan oleh pemerintah kepada parlemen pada 29 Januari 2020
Omnibus Law Perpajakan Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp80 Triliun

Omnibus Law Perpajakan Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp80 Triliun

papar berkaitan - pada 12/2/2020 - jumlah : 162 hits
Menurut Suryo potensi hilangnya penerimaan pajak tersebut hanya untuk penurunan PPh sedangkan substansi lain yang juga ada pada RUU Omnibus Law Perpajakan belum dihitung
Minggu Ini Surat Presiden Soal Ruu Omnibus Law Perpajakan Diberikan Dpr

Minggu Ini Surat Presiden Soal Ruu Omnibus Law Perpajakan Diberikan Dpr

papar berkaitan - pada 28/1/2020 - jumlah : 203 hits
Terkait beredarnya draf omnibus law Pratikno meminta agar publik menunggu Dia mengklaim dokumen resmi belum rampung dan belum dikirim oleh DPR
Menko Luhut Target Omnibus Law Bakamla Selesai Dalam Satu Bulan

Menko Luhut Target Omnibus Law Bakamla Selesai Dalam Satu Bulan

papar berkaitan - pada 29/1/2020 - jumlah : 192 hits
Pemerintah bertekad memperkuat peran Bakamla dalam menjaga wilayah perbatasan zona eksklusif ekonomi Pemerintah ingin menyatukan aturan peran dan kewenangan penjagaan laut oleh Bakamla yang saat ini tercecer dan tumpang tindih
Menteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 T

Menteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 T

papar berkaitan - pada 5/2/2020 - jumlah : 172 hits
Dia memperkirakan dengan adanya insentif omnibus law tersebut penerimaan pajak kehilangan Rp86 triliun Meski penerimaan menurun namun pemerintah akan mendapat timbal balik berupa peningkatan basis pajak
Pakar Omnibus Law Bisa Rampung 100 Hari Asal Dpr Komitmen

Pakar Omnibus Law Bisa Rampung 100 Hari Asal Dpr Komitmen

papar berkaitan - pada 1/2/2020 - jumlah : 171 hits
Pakar Hukum Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menilai target Presiden Joko Widodo menyelesaikan Omnibus Law dalam 100 hari bukan suatu yang mustahil Target itu dapat tercapai jika DPR berkomitmen menyelesaikan dalam 100 hari
Sesuai Target Jokowi Pemerintah Mau Uu Omnibus Law Terbit Dalam 3 Bulan

Sesuai Target Jokowi Pemerintah Mau Uu Omnibus Law Terbit Dalam 3 Bulan

papar berkaitan - pada 28/1/2020 - jumlah : 234 hits
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono mengatakan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat Saat ini pemerintah sedang menunggu surat presiden sebagai pengantar
Kadin Soal Omnibus Law Kepentingan Pengusaha Buruh Sama Kesejahteraan Meningkat

Kadin Soal Omnibus Law Kepentingan Pengusaha Buruh Sama Kesejahteraan Meningkat

papar berkaitan - pada 30/1/2020 - jumlah : 173 hits
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani angkat bicara terkait banyaknya tanggapan yang menilai omnibus law cipta lapangan kerja tidak berpihak pada kaum buruh Termasuk pandangan dari anggota dewan
Gelar Rapat Dengan Pengusaha Dpr Pesimis Omnibus Law Bisa Sejahterakan Pekerja

Gelar Rapat Dengan Pengusaha Dpr Pesimis Omnibus Law Bisa Sejahterakan Pekerja

papar berkaitan - pada 30/1/2020 - jumlah : 174 hits
Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Agenda rapat tersebut salah satunya membahas masukan dunia usaha terhadap kebijakan eko...
Beli Rumah Lebih Jimat Dengan Kempen Hartanah Bumiputera Matrix

Bersatu Man Demands Dnb Exit Strategy For U Mobile

Tattoos Raised And Itchy

Khutbah Jumat Jumadil Awal Tangis Ibnu Rawahah Jelang Perang Mu Tah

Tattoos Portland Maine

Kisah Adv 160 Pengajaran Dari Bateri Lemah

Bertolak Ansurlah

Haram Guna Dan Jual Vape Dewan Pemuda Pas Pahang Zahir Sokongan Penuh Terhadap Titah Sultan


echo '';
Senarai Lagu Tugasan Konsert Minggu 1 Gegar Vaganza 2024 Musim 11

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dhia Kasyrani Slot Akasia TV3

Biodata Terkini Reshmonu Peserta Gegar Vaganza 2024 Musim 11 GV11 Penyanyi Lagu Hey Waley

Gegar Vaganza 2024 GV 11 Hadiah Tiket Peserta Juri Format Pemarkahan Dan Segala Info Tonton Live Di Astro Ria Dan Sooka

6 Janji Donald Trump Kalau Dia Naik Jadi Presiden Semula


Cek Pertama Dari Google Adsense

Training Refresher Sistem 24 10 2024 29 10 2024

Pas Langkaui Retorik Dap Isytihar Pas Muuh Utama

Kru Voodoo Chord

Umno Youth To Protest Extra Hours For Civil Servants Working Shifts

Abang Adik Wins Best Film Award In Los Angeles