Bantah Pelihara Buzzer Istana Ngaku Hanya Pakai Jasa Influencer

---

 Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rahman membantah tudingan bahwa pihak istana memelihara para buzzer untuk melawan kritikan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan, istana hanya mempunyai para influencer untuk mensosialisasi hal-hal baik kepada masyarakat.


Fadjroel menyadari masih banyak pihak yang menuduh pemerintah menggunakan jasa buzzer. Padahal, kata dia, kenyataannya tidak demikian. Sebab, buzzer dan influencer merupakan dua profesi yang menurutnya berbeda.


“Sekali lagi, pemerintah tak memiliki buzzer. Tetapi (kami) menggunakan (jasa) influencer untuk keperluan vaksinasi atau COVID-19, namun itu tidak berbayar. Kita kenal nama-nama besar seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, itu kita undang untuk bicara kepada audiens,” ujar Fadjroel seperti dikutip, Kamis (11/2/2021).


Fadjroel menambahkan, pemerintah meminta bantuan influencer untuk keperluan branding dan awereness. Sebab, dengan pengikut atau massa yang banyak, mereka dipercaya mampu mempengaruhi masyarakat untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan.


“Kalau itu, mereka dibayar sebagai influencer. Kalau buzzer buzzer yang enggak jelas bentuknya, apalagi yang melanggar hukum, sekali lagi saya mengatakan, pemerintah tak menggunakan itu,” tegasnya.


Lebih jauh, Fadjroel kembali menegaskan, pihaknya tidak pernah bersentuhan langsung dengan buzzer. Sebab, tak ada manfaatnya menggunakan jasa mereka. Jika hendak menyampaikan pesan kepada audiens, maka dia lebih memilih menggunakan jasa influencer.


“Pemerintah tak perlu bertanggung jawab terhadap buzzer. Sebab, secara definisi, buzzer adalah akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi, tidak ada namanya, diajak ngomong juga enggak bisa,” urainya.


Pada kesempatan yang sama, secara tak langsung dia mengatakan, keberadaan buzzer di Indonesia sebenarnya merugikan dua pihak. Boleh jadi ada buzzer yang membela pemerintah, namun yang menyerang—bahkan secara khusus kepada dirinya atau Jokowi—juga terbilang banyak.


“Tugas kita bersama dalam revolusi digital adalah menghadapi pandemi informasi, tugas kita bersama mendorong kewarasan digital, kemudian tegas kepada para pelanggar hukum,” kata dia.

---