Wakil Wali Kota Malang Munculkan Opsi Pemulangan Mahasiswa Papua Pasca Kericuhan Ini Tangapan Aktivis Papua
Wakil Wali Kota Malang Munculkan Opsi Pemulangan Mahasiswa Papua Pasca-Kericuhan
MALANGTIMES - Aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang berbuntut kericuhan. Hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat Bhumi Arema.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun bakal mengambil tindakan tegas atas peristiwa tersebut. Salah satunya dengan memulangkan oknum mahasiswa asal Papua yang bermasalah.
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. "Yang namanya demo kalau sesuai aturan, boleh. Tapi kalau menyerukan keluar dari NKRI, itu namanya makar. Jangan dilakukan di Malang," ujarnya, Kamis hari ini (15/8/2019).
Baca kronologi Demo Damai di Malang, Ormas Lempari Massa pendemo
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi JarwokoSofyan Edi mengungkapkan bahwa pihak Polri dan TNI sudah melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Yakni di sekitar perempatan Rajabali-Kayutangan. "Pak Kapolres langsung gerak begitu dapat info ada benturan. Makanya, kalau tidak ada izin, tidak boleh (bikin aksi). Kalau ada benturan, nanti masyarakat yang rugi. Tolong dihargai," tandasnya.
Sofyan Edi juga menekankan bahwa Pemkot Malang akan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan usai kejadian. Selain untuk pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi, juga untuk meningkatkan kondusivitas Kota Malang.
"Kalau sampai ada korban masyarakat sipil, kerusakan dan kerugian itu bisa masuk ranah pidana perusakan. Dan itu kan membahayakan. Nanti dilihat dulu. Salah satunya muncul opsi dipulangkan (oknum yang bermasalah ke Papua). Kan kebijakan pemulangan itu juga sudah pernah dilakukan," ujar wakil wali kota.
Seperti diberitakan sebelumnya, hari ni (15/8/2019) sekitar pukul 08.55 WIB terjadi bentrokan di seputaran perempatan Rajabali, Kota Malang. Kericuhan pecah antara warga Kota Malang dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang yang rencananya akan melaksanakan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati 57 tahun perjanjian New York.
AMP mengadakan demonstrasi dengan tema "Amerika Serikat Harus Bertanggung Jawab atas Penjajahan di West Papua". Ada sekitar 25 orang yang berdemo, dipimpin Melkianus Fransiskus Huby alias Mikael.
Di saat bersamaan, sejumlah unsur masyarakat Kota Malang berusaha mencegah aksi unjuk rasa AMP Komite Kota Malang. Akibatnya, terjadi bentrokan dan aksi saling lempar batu.
***
Bernado Boma; Aktivis kemanusian dan juga tokoh muda Papua inipun menanggapi pernyataan wakil walikota Malang; Pemulangan mahasiswa Papua bukan solusi; karena akar dari aksi dan beragam persoalan di West Papua adalah Status Politik Papua.
"Wakil Walikota sebagai reprentatif Negara dikota Malang, Memulangkan Mahasiswa Papua bukan solusi untuk menyelesaikan status politik Papua
Akar dari semua persoalan adalah status Politik Papua, Maka Negara segera " Memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua" sebagai solusi demokratis dan itu perintah UUD 1945 Mukadimah 1 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segalah bangsa
Maka bangsa Papua memiliki hak politik yang sama untuk menentukan nasib masa depan bangsanya sendiri dan dengan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia didunia Internasional.
Salam Damai.!
Link:https://www.malangtimes.com
Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :
https://phaul-heger.blogspot.com/2019/08/wakil-wali-kota-malang-munculkan-opsi.html