Tolak 500 Tka China Ketua Dprd Sultra Bakal Pimpin Demo

---

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh bakal memimpin demonstrasi menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China.
Itu akan dilakukannya jika pemerintah pusat benar-benar mendatangkan TKA Chinadi tengah wabah corona
“Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman mengutip Antara, Kamis (30/1).
Abdurrahman menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah dilanda wabah virus corona (Covid-19). Termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara.
Oleh karena itu, kata Abdurrahman, lebih baik tidak mendatangkan ratusan TKA China karena berpotensi membawa virus corona baru.
Abdurrahman mengatakan masyarakat juga akan cemas dan bisa menimbulkan gejolak sosial di Sulawesi Tenggara jika 500 TKA asal China benar-benar didatangkan.
“DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik Covid-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya,” ucapnya.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli juga mengkritik rencana pemerintah mendatangkan 500 TKA asal China di tengah pandemi corona.
Dia mengingatkan bahwa sudah banyak masyarakat setempat yang dirumahkan lantaran perusahaan tempatnya bekerja terdampak virus corona.
Maka dari itu, akan timbul kesenjangan jika pemerintah pusat memberi pekerjaan kepada TKA asing.
“Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” ujarnya menegaskan.
Diketahui, pemerintah pusat berencana mendatangkan 500 TKA asal China. Mereka akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe.
Pemprov dan DPRD Sultra menolak meski pemerintah pusat menerapkan protokol kesehatan.
“Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA,” ujar Gubernur Sultra Ali Mazi mengutip Antara, Rabu (29/4).
Sumber: cnnindonesia.com

---