Siaran Pers Koalisi Penegak Hukum Dan Ham Papua

---

Siaran Pers
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua
Nomor : 004-SK-KPHHP/II/2020

SIDANG PERDANA 7 TAPOL PAPUA AKAN DIGELAR PADA TANGGAL 11 FEBRUARI 2020 DI PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

“54 ORANG ADVOKAT SIAP DAMPINGI PEMERIKSAAN 7 TAPOL PAPUA DI KALIMANTAN”

Sejak 31 Januari 2020, Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengeluarkan Surat Penetaran Nomor : 34/Pid.B/2020/PN.Bpp yang didalamnya menjelaskan tentang waktu sidang ke 7 Tapol Papua yang jatuh pada hari Selasa, 11 Februari 2020, Pukul : 09.00 WITA di Pengadilan Negeri Balipapan.

Secara praktis, dalam rangka penuntutan berkas perkara ke 7 Tapol Papua dipisahkan/displitsing menjadi 7 berkas secara terpisah-pisah yang mana akan diadili oleh 3 kelompok Majelis Hakim dari lingkungan PN Balikpapan. Untuk diketahui kebijakan pengabungan dan pemisaan berkas merupakan kewenangan Kejaksaan yang akan bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur pada pasal 141 KUHAP dan 142 KUHAP. Melalui fakta pemisahan/splitsing menjadi 7 Berkas menunjukan bahwa dalam kasus 7 Tapol Papua kejaksaan mengunakan kewenangan yang diatur pada pasal 142 KUHAP.

Melalui pemisahaan berkas 7 Tapol Papua secara teknis terregistrasi dengan nomor perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan yang berbeda-beda, berikut masing-masing berkasnya : Hengky Hilapok terregistrasi dalam Berkas Perkara Pidana Nomor : 30/Pid.B/2020/PN. BPP, Alexsander Gobay terregistrasi dalam Berkas Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2020/PN. BPP, Steven Itlay terregistrasi dalam Berkas Perkara Pidana Nomor : 32/Pid.B/2020/PN. BPP, Buktar Tabuni tertegistrasi dalam Berkas Perkara Pidana Nomor : 33/Pid.B/2020/PN. BPP, Irwanus Uropmabin teregistrasi dalam Berkas Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 34/Pid.B/2020/PN. BPP, Ferry Kombo terregistrasi dalam Berkas Perkara Pidana Nomor : 35/Pid.B/2020/PN. BPP dan Agus kossay terregitrasi dalam Berkas Perkara Pidana Nomor : 36/Pid.B/2020/PN. BPP.

Meskipun demikian, pada prinsinya dalam penerapan sistim peradilan di indonesia mengenal Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, Ringan dan Biaya Muran sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (4), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu dengan adanya kebijakan pemeriksaan 7 Tapol Papua di Pengadilan Negeri Balikpapan yang dikeluarkan Mahkama Agung Republik Indonesia secara langsung telah menihilkan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, Ringan dan Biaya Muran.

Selain itu, berdasarkan implementasi Pasal 85 KUHAP terhadap Kasus 7 Tapol Papua yang tidak sesuai prosedural dan dinilai masuk dalam kategori dugaan tindakan mal atministrasi sebab dilakukan oleh pejabat yang tidak diberikan wewenang oleh KUHAP untuk melakukan pemindahan tempat diadilinya 7 Tapol Papua yang didasari pula oleh fakta kondisi persidangan di PN Jayapura sejak bulan oktober 2019 – Februari 2020 yang berjalan dengan aman damai tanpa ada hambatan apapun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan (PN Balikpapan) tidak berwenang mengadili perkara 7 Tapol Papua.

Terlepas dari hal-hal diatas, berdasarkan pengunaan pasal dan peraturan perundang-undangan dalam berkas perkara terdakwa Agus Kossay yang jumlahnya lebih dari satu yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa 7 Tapol Papua secara langsung menunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga masih ragu-ragu dalam melihat perkara 7 Tapol Papua ini. Atas dasar itu, secara singkat dapat disimpulkan bahwa 7 Tapol Papua adalah korban Kriminalisasi Pasal Makar sebagaimana biasanya dialami oleh mayoritas Aktivis pejungan hak-hak orang asli papua.

Berdasarkan uraian diatas, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku Kuasa Hukum 7 Tapol Papua yang akan diperiksa di Pengadilan Negeri Balikpapan menegaskan :

1. Gabungan Advokat dari Papua, Kalimantan Timur dan Jakarta berjumlah 54 orang siap mendampingi 7 Tapol Papua menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

2. Kebijakan pemeriksaan 7 Tapol Papua di Pengadilan Negeri Balikpapan yang dikeluarkan Mahkama Agung Republik Indonesia bertentangan dengan pasal 2 ayat (4), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili 7 Tapol Papua sebab sejak bulan oktober 2019 – Februari 2020 yang berjalan dengan aman damai tanpa ada hambatan apapun;

4. Hentikan Kriminalisasi Pasal Makar terhadap 7 Tapol Papua.

Demikian siaran pers ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 6 Februari 2020

Hormat Kami

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua

Emanuel Gobay, S.H., MH
(Kordinator Litigasi)

Narhub :
082199507613

---