BABAB.NET

Nomor Urut Pemilu 2019 Nasdem Bilang Dapat Nomor Magis Pkb Sebut Doa Terkabul

papar berkaitan - pada 19/2/2018 - jumlah : 240 hits
NasDem dapat nomor 5 PKB nomor 1

Paripurna Dpr Sahkan Revisi Uu Md3 Ppp Nasdem Walk Out

papar berkaitan - pada 12/2/2018 - jumlah : 300 hits
Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang undang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD diwarnai walkout oleh dua fraksi Dua fraksi itu adalah Fraksi Partai NasDem dan PPP

Belum Mendesak Pengesahan Revisi Uu Md3 Diminta Nasdem Ditunda

papar berkaitan - pada 10/2/2018 - jumlah : 232 hits
NasDem dorong pengesahan revisi UU MD3 ditunda Ketua Fraksi NasDem Jhonny G Plate menilai sekarang belum ada hal yang mendesak untuk mengesahkan revisi UU MD3

Harapan Demokrat Ppp Dan Nasdem Untuk Kompetisi Sehat Di Pemilu 2019

papar berkaitan - pada 19/2/2018 - jumlah : 240 hits
Hal ini disampaikan usai pengundian nomor urut pemilu 2019

Nasdem Walk Out Tak Setuju Kepentingan Kelompok Hingga Imunitas Dpr Di Revisi Uu Md3

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 285 hits
NasDem menilai revisi UU MD3 menonjolkan perebutan jatah pimpinan Tidak hanya itu kewenangan fraksi dikebiri Alasan lain NasDem ingin hak imunitas DPR dikaji ulang agar tak disalahgunakan

Prabowo Dan Sandiaga Hadiri Pengundian Nomor Urut Pemilu 2019 Di Gedung Kpu

papar berkaitan - pada 19/2/2018 - jumlah : 309 hits
Prabowo datang didampingi Fadli Zon

Golkar Pan Targetkan Perolehan Suara Di Atas 10 Pada Pemilu 2019

papar berkaitan - pada 19/2/2018 - jumlah : 298 hits
Mengenai target perolehan kursi di parlemen Golkar menargetkan 110 kursi Sedangkan untuk target elektoral Airlangga menyebut angka 18 persen

Pdip Gelar Pesta Rakyat Usai Dapat Nomor Urut Pemilu 2019

papar berkaitan - pada 19/2/2018 - jumlah : 299 hits
pesta rakyat ini digelar di rumah dinas Ketua DPRD DKI yang juga kader PDIP

Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 237 hits
Mahfud menekankan pada prinsipnya penanganan masalah hukum tidak bisa dilakukan oleh DPR Persoalan hukum sejatinya menjadi tanggung jawab kepolisian jaksa atau pengadilan selaku penegak hukum