BABAB.NET

Soal Panggil Paksa Mitra Dpr Polri Hanya Ikuti Ketentuan Undang Undang

papar berkaitan - pada 9/2/2018 - jumlah : 432 hits
Soal panggil paksa mitra DPR Polri hanya ikuti ketentuan Undang Undang Apabila nantinya Draf RUU MD3 yang mewajibkan untuk Polri melakukan bantuan pemanggilan paksa telah menjadi dan tertuang di dalam Undang undang maka Polri pun akan melak...

Dpr Serahkan Mekanisme Panggil Paksa Ke Polri

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 363 hits
Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD DPR berwenang melakukan pemanggilan paksa pada pihak yang mangkir ketika dipanggil DPR dengan bantuan Polri Klausul tersebut muncul di pasal 73

Tak Terkait Pansus Kpk Panggil Paksa Mitra Dpr Di Uu Md3 Karena Kapolri Bingung

papar berkaitan - pada 9/2/2018 - jumlah : 288 hits
Tak terkait Pansus KPK panggil paksa mitra DPR di UU MD3 karena Kapolri bingung Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu menegaskan penambahan aturan tentang pemanggilan paksa di revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR D...

Paripurna Dpr Sahkan Revisi Uu Md3 Ppp Nasdem Walk Out

papar berkaitan - pada 12/2/2018 - jumlah : 345 hits
Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang undang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD diwarnai walkout oleh dua fraksi Dua fraksi itu adalah Fraksi Partai NasDem dan PPP

Nasdem Walk Out Tak Setuju Kepentingan Kelompok Hingga Imunitas Dpr Di Revisi Uu Md3

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 336 hits
NasDem menilai revisi UU MD3 menonjolkan perebutan jatah pimpinan Tidak hanya itu kewenangan fraksi dikebiri Alasan lain NasDem ingin hak imunitas DPR dikaji ulang agar tak disalahgunakan

Revisi Uu Md3 Diduga Barter Politik Pemerintah Dpr Dan Ketua Mk

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 350 hits
Direktur Eksekutif Para Syndicate Arief Nurcahyo melihat pengesahan Revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR dan DPD dan DPRD diduga merupakan bagian barter politik antara pemerintah DPR dan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief H...

Sahkan Revisi Uu Md3 Dpr Disebut Mengacaukan Ketatanegaraan Indonesia

papar berkaitan - pada 14/2/2018 - jumlah : 282 hits
Mahfud menekankan pada prinsipnya penanganan masalah hukum tidak bisa dilakukan oleh DPR Persoalan hukum sejatinya menjadi tanggung jawab kepolisian jaksa atau pengadilan selaku penegak hukum

Ketua Baleg Sebut Pasal 122 Di Uu Md3 Tak Berarti Dpr Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 348 hits
Ketua Baleg sebut Pasal 122 di UU MD3 tak berarti DPR antikritik Politisi Partai Gerindra itu menuturkan DPR tetap bisa di kritik Namun tentunya dengan mengedepakan marwah dan etika budaya ke timuran yang selalu di kedepankan oleh masyaraka...

Fadli Zon Sebut Pasal Penghinaan Anggota Dpr Di Uu Md3 Bukan Bentuk Antikritik

papar berkaitan - pada 13/2/2018 - jumlah : 370 hits
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut