Polemik Tes Wawasan Kebangsaan Icw Desak Dewan Pengawas Periksa Pimpinan Kpk


Sejak Maret hingga 9 April lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkala mengadakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai KPK. Melalui tes tersebut, KPK mengumumkan bahwa sebanyak 75 pegawai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dua orang tidak mengikuti tes.
Atas 75 orang yang masuk kategori TMS, berhembus isu kencang mereka akan dipecat sebagai pegawai KPK. Padahal, diantara 75 orang tersebut, terdapat nama-nama penyelidik dan penyidik yang sedang menangani perkara korupsi besar di KPK, termasuk Novel Baswedan.
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan Kebijakan TWK diduga merupakan upaya terselubung yang didorong oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 (Perkom1/2021).
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 19/2019) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020) tidak ada klausul mengenai TWK.
Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah menegaskan bahwa peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK. Selain itu, adanya unsur kesengajaan dan paksaan agar hasil TWK dijadikan dasar untuk memberhentikan puluhan pegawai KPK itu juga melanggar UU Ketenagakerjaan.
Tentu seluruh regulasi itu harus dipatuhi oleh KPK sebagai lembaga negara dengan tidak mengakomodir hasil TWK. Peralihan status kepegawaian menjadi ASN ini sebenarnya melanggar prinsip awal pembentukan KPK. Sebab, konsep ASN tersebut sudah barang tentu akan menganggu prinsip independensi.
Aturan Lembaga Anti Korupsi Hal ini telah diatur secara rinci dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies bahwa salah satu syarat Lembaga Anti Korupsi adalah memiliki pegawai independen. Jadi, baik alih status sebagai ASN maupun TWK telah bertentangan dengan banyak regulasi, baik hukum positif Indonesia maupun kesepakatan-kesepakatan internasional.
Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang TWK merupakan bagian dari rangkaian pelemahan yang berasal dari internal KPK. Sebelumnya, upaya pelemahan KPK dan demokrasi Indonesia telah dimulai sejak disahkannya UU 19/2019. Secara lebih lanjut, ICW mencatat setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan terkait TWK yang telah dilaksanakan oleh KPK.
Upaya Pelemahan KPK Pertama, tes ini adalah upaya untuk mengeliminasi penyelidik, penyidik, dan staf KPK yang memiliki integritas melawan korupsi tanpa pandang bulu siapapun pelaku korupsinya.
Rencana pemecatan penyelidik dan penyidik itu juga terjadi di saat KPK sedang menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik pendukung pemerintah, misalnya suap pengadaan paket bansos sembako di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, korupsi KTP-Elektronik, dll.
Kedua, substansi TWK memuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan praktik kerja KPK. Menurut penuturan staf KPK yang mengikuti tes, dalam soal tes tersebut terdapat unsur sexist, diskriminatif dan intervensi dalam kehidupan personal.
Hal ini mengonfirmasi dugaan bahwa persoalan kompetensi, integritas dan anti-korupsi bukan menjadi prioritas pada pengujian tersebut.
Kisruh Era Kepemimpinan Kisruh dan kegaduhan atas rencana pemecatan 75 pegawai KPK tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Firli Bahuri. Sebelumnya, terdapat sederet persoalan serius yang juga terjadi pada era kepemimpinannya.
Mulai dari keengganan meringkus Harun Masiku, pencurian barang bukti emas oleh pegawai KPK, suap dan gratifikasi yang diterima oleh penyidik KPK dalam penyelidikan perkara Walikota Tanjung Balai dan terakhir, munculnya video yang menunjukkan pertemuan antara Firli Bahuri dengan salah satu Komisaris PT Pelindo, yang kasusnya sedang ditangani oleh KPK.
Selain itu, kondisinya kian suram tatkala Firli sendiri selaku pegawai maupun Ketua KPK telah dua kali melanggar kode etik, baik karena bertemu dengan kepala daerah NTB maupun menggunakan moda transportasi mewah seperti helikopter.
Presiden Diharapkan Mengambil Sikap Terlepas dari itu, ICW juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera bersikap dengan menolak adanya pemberhentian puluhan pegawai KPK. Sebab, persoalan ini muncul atas buah dari kebijakan Presiden juga tatkala memilih Pimpinan KPK kontroversi seperti Firli Bahuri dan regulasi yang mengakomodir alih status kepegawaian KPK melalui UU 19/2019.
Jadi, segala persoalan yang timbul akibat dari kekeliruan kebijakan politik hukum pemberantasan korupsi itu mesti diletakkan sebagai tanggungjawab dari Presiden.
KPK di Ambang Kehancuran Dengan buruknya kepemimpinan Firli Bahuri, KPK berada di ambang kehancuran, kemerosotan reputasi dan kehilangan kepercayaan publik yang kian serius. Agar KPK tetap dapat dijaga dari kehancuran dan pembusukan, maka Dewan Pengawas harus mengambil tindakan tegas dan serius.
Berbagai akumulasi persoalan dan kegaduhan di KPK tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Ketua KPK dan Pimpinan KPK yang lain. Oleh karena itu, ICW mendesak agar Dewan Pengawas KPK mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap para Pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri atas berbagai dugaan pelanggaran etik.
Jakarta, 11 Mei 2021
Narahubung:
Wana Alamsyah, Peneliti ICW (087878611344) Egi Primayogha, Peneliti ICW (08562210002)

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://bloggerborneo.com/polemik-tes-wawasan-kebangsaan/

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Icw Desak Dewan Pengawas Usut Pelanggaran Etik Terkait Twk Pegawai Kpk

Icw Desak Dewan Pengawas Usut Pelanggaran Etik Terkait Twk Pegawai Kpk

papar berkaitan - pada 13/5/2021 - jumlah : 113 hits
Indonesia Corruption Watch mendesak Dewan Pengawas untuk mengusut pelanggaran etik yang terjadi terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK Mereka meminta agar pimpinan lembaga antirasuah itu diperiksa
Kpk Segera Umumkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai

Kpk Segera Umumkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai

papar berkaitan - pada 3/5/2021 - jumlah : 77 hits
Ali berjanji KPK akan mengumumkan nama nama hasil dari peserta ujian tersebut bersamaan dengan hasilnya dalam waktu dekat kepada publik
Anggota Dpr Minta 75 Pegawai Kpk Gagal Tes Wawasan Kebangsaan Tak Dipecat

Anggota Dpr Minta 75 Pegawai Kpk Gagal Tes Wawasan Kebangsaan Tak Dipecat

papar berkaitan - pada 6/5/2021 - jumlah : 89 hits
Arsul menuturkan yang tidak memenuhi syarat ini masih memiliki kesempatan untuk dijadikan ASN Tergantung bagaimana kebijakan pimpinan KPK
Mempertanyakan Sikap Dewas Kpk Terkait Tes Wawasan Kebangsaan

Mempertanyakan Sikap Dewas Kpk Terkait Tes Wawasan Kebangsaan

papar berkaitan - pada 14/5/2021 - jumlah : 120 hits
Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menduga Dewan Pengawas KPK terlibat dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes telah dinonaktifkan
Icw Desak Pimpinan Kpk Jalani Perintah Presiden Tak Berhentikan 75 Pegawai

Icw Desak Pimpinan Kpk Jalani Perintah Presiden Tak Berhentikan 75 Pegawai

papar berkaitan - pada 17/5/2021 - jumlah : 76 hits
Sebab imbuh Kurnia nama 75 pegawai KPK yang terdepak dari TWK pernah memiliki irisan kasus berkaitan dengan Firli
Tes Wawasan Kebangsaan Kpk Didesak Diaudit

Tes Wawasan Kebangsaan Kpk Didesak Diaudit

papar berkaitan - pada 14/5/2021 - jumlah : 86 hits
Ketua KPK Firli Bahuri juga perlu menjelaskan kepada publik ambang batas 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos Firli perlu menjawab asumsi masyarakat bahwa tes itu menjadi upaya pelemahan KPK
Sudah Tepat Dewan Pengawas Tak Terlibat Urusan Operasional Kpk

Sudah Tepat Dewan Pengawas Tak Terlibat Urusan Operasional Kpk

papar berkaitan - pada 6/5/2021 - jumlah : 65 hits
Dewan Pengawas tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional Dewan Pengawas hanya perlu melakukan fungsi pengawasan saja
Kpk Ungkap Alasan Tak Buka Nama 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Jadi Asn

Kpk Ungkap Alasan Tak Buka Nama 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Jadi Asn

papar berkaitan - pada 5/5/2021 - jumlah : 84 hits
Menurutnya ada alasan khusus yang membuat 75 pegawai KPK tersebut tak lolos dalam tes yang menjadi syarat sebagai aparatur sipil negara Dia menilai apabila nama nama yang tak lolos tes disampaikan ke publik akan berdampak kepada keluarga me...
Dpr Minta 75 Pegawai Kpk Tak Lolos Twk Bisa Ikut Kembali Tes P3k

Dpr Minta 75 Pegawai Kpk Tak Lolos Twk Bisa Ikut Kembali Tes P3k

papar berkaitan - pada 9/5/2021 - jumlah : 82 hits
Menurutnya tes alih status pegawai KPK menjadi ASN seharusnya tidak memiliki dampak pemberhentian
Resepi Cara Masak Kari Daging Kambing Yang Pekat Tanpa Santan Dan Pasti Sedap Ala Mamak Style

Isteri Kena Tiru Cara Pelacur Dalam Memikat Suami Kongsi Tips Mengarut Lelaki Ini Dikecam Teruk Oleh Netizen

4 Day Remand For Men In Song And Dance Funeral Procession

Sofa Tu Nyaris Hempap Dia Lelaki Buang Sofa Dari Tingkat 3 Nyaris Hempap Jiran

Celcom Digi Bergabung Harapan Orang Kampung Untuk Dapatkan Data Internet Murah

Damai Melihat Masjid Tempat Ibadat Orang Islam

Allah Menjamin Doa 7 Orang Ini Untuk Dikabulkan

Cara Beli Nama Domain Lebih Murah



Kisah Presiden Burkina Faso Yang Dibunuh Rakan Karib Thomas Sankara

5 Perbuatan Bodoh Yang Buat Kita Rasa Pandai Dalam Media Sosial

Biodata Syarifuddin Azman Damok Pelumba Motosikal Malaysia

Mampukah Kita Hapuskan COVID 19 Selama Lamanya

Penemuan Rise of Aten Bandar Mesir Purba Berusia 3 Ribu Tahun


Mtb Kootu Di Pantai Nami Menara Berkembar Petronas Dan Masjid Ar Rahman

Fire Pit Designs Are You Making The Right Choice

Tips Kulit Kaki Kasar

Pengarah Dedah Skrip Filem Sekuel Nobody Sedang Ditulis

Di Sebalik Amaran 14 Hari Presiden Umno Benarkah Dakwaan Ini

Jersi Sublimation Muslimah Dari Jrig Gear Sangat Selesa Untuk Aktiviti Riadah