Penunjukkan Luhut Dalam Penanganan Covid 19 Dipertanyakan Pks Harusnya Kemenkes

---

 Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher, menilai penunjukan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas akan mengundang pertanyaan publik.


"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding  pemulihan ekonomi?," kata Netty dalam keterangan tettulis, Kamis (17/9/2020)


Menurut Anggota Komisi IX ini, pemerintah memang harus cepat tanggap merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut, namun setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain, mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.


"Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya," tegasnya.


Menurut Netty, persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik.  Ia menyebut seperti lonjakan kasus  per 16 September tembus rekor baru 3963 orang, masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes, kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan test,  laboratorium dan upaya pengembangan vaksin.


"Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," ujarnya.


Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan  bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk


"Saya menunggu greget pemerintah," desaknya.


Diketahui, setelah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengendalikan penularan Covid-19 di sembilan provinsi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah menjelaskan secara detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina untuk isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19 namun tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) dan gejala ringan.


"Ini penting untuk menghindari isolasi mandiri di rumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain," kata Luhut saat memimpin rapat koordinasi virtual, Rabu, (16/9/2020).

---