Pengusaha Minta Diberi Akses Vaksinasi Corona Mandiri

---

 Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengusulkan agar pemerintah memberi akses ke pengusaha agar bisa ikut mengadakan vaksinasi virus corona (covid-19) mandiri ke masyarakat. Vaksinasi itu diharapkan bisa menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaaan (corporate social responsibillity/CSR).


Hanya saja, menurut Sarman, pemberian akses vaksinasi mandiri oleh perusahaan harus diberikan secara hati-hati dan ketat. Sarman menyarankan akses vaksinasi mandiri itu diberikan kepada perusahaan yang memiliki kemampuan finansial di tengah pandemi covid-19.


Artinya, akses hanya diberikan kepada perusahaan yang tetap memiliki arus kas (cash flow) baik. Bahkan, merupakan perusahaan yang berhasil meraup untung saat wabah melanda.


"Harapan kami pemerintah mempertimbangkan agar program vaksinasi ini bisa diberikan peluang ke pengusaha atau perusahaan yang memiliki kemampuan atau yang untung, seperti yang di bidang telekomunikasi, energi, farmasi, makanan dan minuman. Ditekankan yang punya kemampuan, agar siapa tahu bisa menjadi bentuk CSR mereka," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/1).


 


Menurut Sarman, ide ini sejatinya menguntungkan bagi pemerintah. Pertama, bisa mempercepat pelaksanaan program vaksinasi ke seluruh masyarakat Indonesia secara gratis.


Kedua, memungkinkan pemberian vaksinasi yang lebih merata ke seluruh pelosok tanah air. Ketiga, bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan biaya vaksinasi yang mencapai ratusan juta dosis.


"Nanti tinggal pemerintah tentukan misalnya mekanismenya boleh tapi harus di satu rumah sakit saja, tinggal tentukan di mana rumah sakitnya, apa RSUD atau rumah sakit umum, atau mungkin di Puskesmas," tuturnya.


Terkait prioritas kalangan yang mendapat vaksin, menurut Sarman, bisa tetap disesuaikan dengan rencana yang sudah dibuat pemerintah saat ini. Misalnya, dimulai dari para tenaga medis sebagai prioritas nomor satu.


Lalu, dilanjut ke aparat pelayan publik sebagai prioritas kedua. Sementara, para pengusaha dan pekerja harus sabar menunggu antrean.


"Tidak apa pakai antrean pemerintah saja karena memang di situasi seperti ini, pemerintah harus lihat secara prioritas mulai dari tenaga medis, tenaga keamanan, pejabat birokrasi, baru setelah itu kami masuk prioritas, bisa dari BUMN, BUMD, tokoh pengusaha, dan lainnya," ucapnya.


 


Senada, Ketua Pengembangan Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Susanty Widjaya mengatakan pemerintah sebaiknya menjalankan program vaksinasi sesuai prioritas yang sudah dibuat, meski menurutnya, semua kalangan sebenarnya perlu dijadikan prioritas.


Hanya saja, bila boleh berandai-andai, Susan ingin dunia usaha yang masuk jadi prioritas adalah pengusaha dan pekerja dari sektor makanan dan minuman. Pasalnya, mereka masih kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat.


"Mungkin lebih ke fnb (food and beverage), karena melayani pembeli dan banyak juga karyawannya, meski tetap yang lebih penting memang bagi dokter, perawat, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Mereka yang bantu kita, lindungi kita, baru pelayan publik juga," kata Susan.


Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai skala prioritas pemerintah untuk vaksinasi sudah bisa dijalankan, di mana prosesnya dimulai dari tenaga medis, pelayan publik, dan seterusnya. Sementara kalangan dunia usaha bisa dijadikan prioritas akhir.


"Karena di banyak kasus di berbagai negara, pengusaha memang tidak masuk dalam prioritas karena pekerja dan pengusaha itu jumlahnya banyak sekali, bagaimana cara memilihnya mana yang duluan itu sulit, nanti ada ketimpangan," ungkap Tauhid.


Selain berdasarkan risiko, Tauhid mengatakan pemberian vaksin bisa dilakukan melalui risiko umur, fisik, hingga kewilayahan.


"Karena kalau dipilih sektor mana duluan, semua merasa penting," imbuhnya.


Di sisi lain, Tauhid menilai perlu kehati-hatian dari pemerintah untuk memberikan akses distribusi vaksin ke pihak swasta. Kalaupun mau tetap diberikan, bisa melalui skema sukarela (voluntary) agar distribusi tidak menjadi celah bisnis.


"Karena vaksin ini kan gratis, jadi kerja sama (dengan swasta) seharusnya bisa mengurangi biaya, mempercepat akses, dan harganya tidak mahal," pungkasnya.

---