Papua Barat Dari Rezim Ke Rezim

---

Papua Barat dalam sejarah telah di aneksasi ke dalam negara kolonial Indonesia sejak 1 Mei 1963. Tidak sama sekali bergabung dalam perjuangan pembebasan nasional Indonesia di massa penjajah hingga rumusan kemerdekaan hingga kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kini kita akan melihat bagaimana pendekatan kolonialistik yang di lakukan dari masa ke masa.

1. Rezim Soekarno
Membatalkan kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961 melalui TRIKORA, 19 Desember 1961 yang diimplementasikan melalui operasi militer Indonesia dibawah pimpinan Soeharto. Selain itu juga melahirkan kesepakatan sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua Barat yakni, New York Agreement, 15 Agustus 1962 hingga proses aneksasi pada 1 Mei 1963.

[Mencaplok dan menkoloni bangsa Papua Barat.]

2. Rezim Soeharto
Operasi militer masih terus di lakukan. Dan mengijinkan Freeport milik imperialis As melalui KK. Freeport (7 April 1967) sebelum Pepera 1969. Selain itu menyelenggarakan PEPERA 1969 dengan kekuatan militer - kolonialistik sehingga, tidak demokratis dan cacat hukum hingga melahirkan banyak pelanggan HAM.

[Membuka kran masuknya imperialis melalui perusahaan Freeport dan lainnya yang hingga saat ini beroperasi di Papua Barat.]

3. Rezim Habibie
Di massa awal reformasi ini B.J Habibie menerima tim 100 yang membawa proposal untuk memberikan kemerdekaan Papua Barat namun, Habibie menyarankan untuk pulang dan berpikir lagi soal proposal kemerdekaan namun, setelah itu Habibie lebih mensiasati soal otonomi khusus.

[Ini di lakukan untuk menghalau atau mematikan aspirasi rakyat Papua untuk merdeka.]

4. Rezim Gusdur
Di masa presiden Gusdur lebih pada pendekatan kultural - antropologis dan menyetujui terselenggaranya kongres rakyat Papua II yang terselenggara pada tahun 2000 lalu.

[Pendekatan kultural yang dilakukan sejatinya untuk mengaburkan aspek politik dan tuntutan kemerdekaan rakyat Papua]

5. Rezim Megawati
Dimasa presiden Megawati Pimpinan kharismatik Theys H. Eluay di bunuh oleh Kopasus kolonial Indonesia dan setelah itu mengesahkan UU. Otsus yang hingga kini berlangsung dan pada implementasinya malah melahirkan mental budak dan ketergantungan hingga melahirkan elite Papua Barat berwatak kapitalistik.

[Otsus sebagai pola penjajahan baru melalui politik pembangunan dan kesejahteraan sebagai pencitraan yang sejatinya tidak menyelesaikan akar persoalan rakyat Papua]

6. Rezim SBY
Pada rezim ini banyak di lakukan pendekatan pembangunan hingga melahirkan berbagai paket program selain pimpinan KNPB Musa Mako Tabuni di bunuh oleh aparat dibawah pimpinan Tito Karnavian yang sekaligus sebagai ajang promosi jabatan hingga saat ini menjadi Kapolri. Mako pada masanya telah banyak membangkitkan semangat rakyat sipil (sipil kota) untuk bangkit melawan penjajahan melalui aksi massa.

[Politik pembangunan dan kesejahteraan sejatinya hanya mau mengaburkan aspirasi politik rakyat Papua Barat untuk merdeka dan sekaligus sebagai upaya mematikan gerakan KNPB namun, tidak berhasil.]

7. Rezim Jokowi
Jokowi berupaya menarik simpati rakyat untuk kemudian akan menyelesaikan pelanggaran HAM namun, nyata tidak diselesaikan satu pun dan malahan melahirkan banyak pelanggaran ham. Selain itu Jokowi juga melakukan praktek penjajahan dengan politik pembangunan dan kesejahteraan yang secara nyata untuk kepentingan pemilik modal termasuk pemilik modal nasional Indonesia dari kalangan sipil dan militer. Banyak pelanggaran HAM dan perampasan lahan serta ali fungsi lahan yang dilakukan Jokowi dan mobilisasi militer terus di lakukan hingga membentuk milisi-milisi pro NKRI yang notabenenya adalah aparat militer.

Kesimpulan
Dari presiden ke presiden sejatinya mereka adalah aktor pelanggar HAM, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya dan sama sekali tidak perna menyelesaikan akar persoalan Papua Barat secara tuntas namun, selalu mensiasati pola penjajahan dan melakukan penjajahan terhadap rakyat bangsa Papua Barat guna kepentingan ekonomi dan politik kaum penguasa bersama tuannya imperialis.

Mereka (Kelas penjajah) ini kerjanya terstruktur dan tersistematis mulai dari lembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah provinsi kolonial di Papua, lembaga militer, akademisi, lembaga agama, lembaga-lembaga LSM dan berbagai media yang sejatinya hanya berputar-putar atau bersandiwara diatas penderitaan rakyat tanpa menyelesaikan akar persoalan Papua dan yang akan menyelesaikan persoalan Papua sejatinya adalah rakyat Papua Barat itu sendiri terutama masyarakat adat, kaum tani, nelayan, kaum miskin kota, buruh, mahasiswa / pelajar yang terus mengorganisir diri hingga membentuk organisasi gerakan rakyat yang mandiri, demokratis, progresif-revolusioner dan merakyat sebagai alat perjuangan yang hingga pada tahapan tertentu semua menjadi satu kekuatan yang mampu membebaskan diri - bangsa Papua barat.

[Colonial Land, 4 September 2019 | Mokar Wileka]

---