Mahfud Md Aturan Hukum Mati Koruptor Bisa Diselipkan Lewat Revisi Kuhp

pada 12/12/2019 - jumlah : 172 hits
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hukuman mati bagi koruptor saja memiliki payung hukum bila aturannya dituliskan di revisi kitab undang undang hukum pidana RKUHP yang saat hingga kini tengah belum dituntaskan DPR

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Aturan Hukuman Mati Diselipkan Di Ruu Kuhp Dinilai Berlebihan

papar berkaitan - pada 14/12/2019 - jumlah : 233 hits
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait menyelipkan hukuman mati bagi koruptor dalam Rancangan Undang Undang KUHP

Icw Kritik Jokowi Koruptor Bisa Dihukum Mati Tapi Hukuman Napi Dikurangi

papar berkaitan - pada 16/12/2019 - jumlah : 262 hits
Sikap inskonsistensi Presiden Jokowi itu seperti memberikan potongan penjara bagi koruptor setelah Peninjauan Kembali dikabulkan Mahkamah Agung

Uu Tipikor Sudah Beri Ruang Bagi Hakim Untuk Hukum Mati Koruptor

papar berkaitan - pada 10/12/2019 - jumlah : 156 hits
Mahfud menegaskan dalam Undang Undang yang ada sudah termuat hukuman mati bagi koruptor Aturan itu tertuang dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tinda...

Koruptor Dihukum Mati Bisa Timbulkan Efek Jera

papar berkaitan - pada 11/12/2019 - jumlah : 235 hits
Dia memandang pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah langkah pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum Tujuannya agar memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi

Erick Thohir Kaji Aturan Batasan Direksi Bumn Bisa Rangkap Jabatan

papar berkaitan - pada 14/12/2019 - jumlah : 256 hits
Arya sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah dikaji ternyata ada satu orang direktur bisa menjabat posisi komisaris di delapan sampai lebih dari 10 anak perusahaan BUMN

Rusuh Penggusuran Tamansari Mahfud Md Sebut Siapa Pun Tak Boleh Langgar Hukum

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 196 hits
Mahfud menyebut sudah mengetahui kronologi penggusuran yang berujung kericuhan Meski demikian ia belum mau membeberkan

Revisi Aturan Perjalanan Dinas Sri Mulyani Ingin Pejabat Tertib Pakai Uang Negara

papar berkaitan - pada 11/12/2019 - jumlah : 247 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 PMK OS 2016 mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri Pelaksanaan perjalanan dinas kemudian diatur dalam Peraturan Mente...

Dpr Minta Jokowi Tak Lempar Bola Ke Masyarakat Soal Hukuman Mati Koruptor

papar berkaitan - pada 10/12/2019 - jumlah : 174 hits
Anggota komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding menilai apabila pemerintah benar berniat untuk menghukum mati koruptor maka pemerintah lah yang harus inisiatif mengajukan revisi UU

Puan Benarkan Adanya Aturan Bisa Perkecil Peluang Gibran Maju Di Pilkada Solo

papar berkaitan - pada 19/12/2019 - jumlah : 173 hits
Namun Puan mempunyai alasan lain bagi kader PDIP yang ingin mengikuti Pilkada Meski ada persyaratan tersebut namun penentuan akhir tetap menjadi hak DPP PDIP