BABAB.NET

Mahfud Md Aturan Hukum Mati Koruptor Bisa Diselipkan Lewat Revisi Kuhp

papar berkaitan - pada 12/12/2019 - jumlah : 243 hits
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hukuman mati bagi koruptor saja memiliki payung hukum bila aturannya dituliskan di revisi kitab undang undang hukum pidana RKUHP yang saat hingga kini tengah belum dituntaskan DPR

Pimpinan Kpk Hukuman Mati Tidak Sesuai Pancasila

papar berkaitan - pada 15/12/2019 - jumlah : 220 hits
Dia menjelaskan walaupun hukuman mati sudah ada dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Tetapi kata dia faktor kemanusiaan harus ada

Amnesty International Apapun Kejahatannya Harus Menghindari Hukuman Mati

papar berkaitan - pada 15/12/2019 - jumlah : 189 hits
Dia mengutip studi di California di mana mengatakan lebih mahal dari hukuman seumur hidup Sebab saat praktiknya banyak tenaga sumber daya disiapkan seperti pengamanannya prosesnya dan sebagainya

Partai Gerindra Hukuman Mati Tidak Buat Jera Para Koruptor

papar berkaitan - pada 15/12/2019 - jumlah : 237 hits
Walaupun tidak anti dengan hukuman mati dia meminta jika hal tersebut dilakukan dan diterapkan secara selektif Termasuk kata dia jika hukuman tersebut sudah masuk dalam revisi KUHP

Icw Kritik Jokowi Koruptor Bisa Dihukum Mati Tapi Hukuman Napi Dikurangi

papar berkaitan - pada 16/12/2019 - jumlah : 330 hits
Sikap inskonsistensi Presiden Jokowi itu seperti memberikan potongan penjara bagi koruptor setelah Peninjauan Kembali dikabulkan Mahkamah Agung

Pembunuhan Altantuya Akuan Bersumpah Dari Seorang Dijatuhkan Hukuman Mati

papar berkaitan - pada 17/12/2019 - jumlah : 520 hits
Pembunuhan Altantuya telah berlaku 13 tahun dahulu Telah melalui ratusan hari perbicaraan selama bertahun tahun di Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan sampai ke Mahkamah Persekutuan yang memutuskan hukuman mati lima tahun dahulu Sudah 19 bulan ...

Parlemen India Sahkan Ruu Kewarganegaraan Yang Dinilai Meminggirkan Warga Muslim

papar berkaitan - pada 12/12/2019 - jumlah : 345 hits
Parlemen India menyetujui RUU yang akan memberikan kewarganegaraan bagi imigran non Muslim dari Afghanistan Bangladesh dan Pakistan RUU ini dinilai meminggirkan warga Muslim

Mahfud Sebut Era Jokowi Bebas Pelanggaran Ham Apa Kabar Korban Demo Ruu Kuhp

papar berkaitan - pada 14/12/2019 - jumlah : 305 hits
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi

Soal Plt 7 Dpd I Dan 32 Dpd Ii Airlangga Dinilai Langgar Aturan Golkar

papar berkaitan - pada 30/11/2019 - jumlah : 262 hits
Dia pun menyebut sikap menghalalkan segala cara dengan tidak patuh terhadap konstitusi partai mencerminkan Airlangga bukanlah sosok yang demokratis melainkan otoriter