Klarifikasi Djp Dinilai Salahi Peraturan Pajak

Klarifikasi Djp Dinilai Salahi Peraturan Pajak

pada 6/2/2017 - jumlah : 305 hits
Ditjen Pajak secara tertulis memberikan klarifikasi tertulis terhadap tudingan dugaan pelanggaran UU KUP karena tidak mengembalikan pajak Rp 19 miliar kepada perusahaan perdagangan dan purna jual elektronik PT AEK
Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Asosiasi Nilai Pajak Progresif Tanah Nganggur Matikan Pengusaha Baru

Asosiasi Nilai Pajak Progresif Tanah Nganggur Matikan Pengusaha Baru

papar berkaitan - pada 9/2/2017 - jumlah : 311 hits
Asosiasi nilai pajak progresif tanah nganggur matikan pengusaha baru Kebijakan ini akan lebih tepat jika menyasar pemain lama Selain itu dia menilai alasan kepemilikan lahan menganggur disebabkan pasar properti saat ini tengah lesu Terakhir...
Usai Bandar Narkoba Duterte Ancam Tembak Mati Pengemplang Pajak

Usai Bandar Narkoba Duterte Ancam Tembak Mati Pengemplang Pajak

papar berkaitan - pada 8/2/2017 - jumlah : 294 hits
Usai bandar narkoba Duterte ancam tembak mati pengemplang pajak Presiden Filipina Rodrigo Duterte nampaknya kehabisan akal dalam menghadapi para pengemplang pajak Dalam pernyataan terbarunya dia sampai mengancam akan membunuh para pelaku ya...
Bos Bpkm Beberkan 5 Kendala Investasi Di Indonesia Termasuk Pajak

Bos Bpkm Beberkan 5 Kendala Investasi Di Indonesia Termasuk Pajak

papar berkaitan - pada 5/2/2017 - jumlah : 422 hits
Salah satu kendala investasi adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha Akibatnya penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan
Dpr Jangan Sampai Pajak Progresif Tanah Jadi Bahan Menyerang Jokowi

Dpr Jangan Sampai Pajak Progresif Tanah Jadi Bahan Menyerang Jokowi

papar berkaitan - pada 9/2/2017 - jumlah : 394 hits
DPR Jangan sampai pajak progresif tanah jadi bahan menyerang Jokowi Dikhawatirkan tanpa perencanaan matang kebijakan ini bisa menjadi bahan menyerang Presiden Jokowi Seperti saat kebijakan menaikkan tarif STNK melalui Perpres Ini bisa mengg...
Wow Woi Woi Bencinya Orang Kafir Pada Peraturan Syari At Islam Siap Ugut Lagi

Wow Woi Woi Bencinya Orang Kafir Pada Peraturan Syari At Islam Siap Ugut Lagi

papar berkaitan - pada 26/1/2017 - jumlah : 384 hits
SANGAT DAHSYAT KEBENCIAN ORANG KAFIR TERHADAP SYARI AT ISLAM KITA NAK TENGOK ADAKAHUMNO BERANI MEMPERTAHANKANKEPERCAYAAN AGAMA MEREKADARI SERANGAN ORANGKAFIR HARBIAPA LAGI ADA TERHADAP ZURIATISLAM JIKA KEPERCAYAANAGAMA ORANG ISLAMMULA DIGUG...
Efisiensi Anggaran Tjahjo Ingin Peraturan Dibuat Di 1 Lembar Kertas

Efisiensi Anggaran Tjahjo Ingin Peraturan Dibuat Di 1 Lembar Kertas

papar berkaitan - pada 8/2/2017 - jumlah : 411 hits
Efisiensi anggaran Tjahjo ingin peraturan dibuat di 1 lembar kertas Tjahjo Kumolo enggan untuk menghabiskan waktu kerjanya untuk hal hal yang tidak efisien
Dpr Peraturan Menteri Soal Listrik Tak Pernah Dibahas Bersama Kami

Dpr Peraturan Menteri Soal Listrik Tak Pernah Dibahas Bersama Kami

papar berkaitan - pada 6/2/2017 - jumlah : 478 hits
Saat ini ada puluhan Permen yang dibahas bersama dengan parlemen namun mangkrak atau tak pernah dilaksanakan Sebab DPR enggan menyetujui Permen yang tak mempertimbangkan pengembang atau perusahaan swasta
Rumuskan Pajak Progresif Tanah Menkeu Koordinasi Ke Sofyan Djalil

Rumuskan Pajak Progresif Tanah Menkeu Koordinasi Ke Sofyan Djalil

papar berkaitan - pada 4/2/2017 - jumlah : 323 hits
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil terkait pajak progresif untuk tanah yang menganggur Namun Kemenkeu masih melakukan penyamaan data yang dimiliki ...
Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Progresif Kepemilikan Tanah

Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Progresif Kepemilikan Tanah

papar berkaitan - pada 3/2/2017 - jumlah : 375 hits
Dikutip dari data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pemerintah juga akan mengubah dari pajak berbasis transaksi menjadi pajak keuntungan modal juga memberikan pajak pada unutilized asset tax
Supaya Tak Sepi Di Hari Tua

Bring Back The Rotan Lapaq App Founder Calls For Return Of Caning In Schools

Konsert Xpdc Kita Peng Yu Gegarkan Tawau

Kerana Seorang Lelaki

Resipi Bubur Pulut Hitam Mudah Dan Sedap

Zahirah Macwilson Kongsi Momen Bersenam Video

Komposer Ross Ariffin Meninggal Dunia

Permohonan Kolej Vokasional 2026 Syarat Lokasi Kursus


echo '';
Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Dendam Seorang Madu Slot Tiara Astro Prima

10 Fakta Biodata Amira Othman Yang Digosip Dengan Fattah Amin Penyanyi Lagu Bila Nak Kahwin

5 Tips Macam Mana Nak Ajak Orang Kita Suka Dating Dengan Kita

Info Dan Sinopsis Drama Berepisod Keluarga Itu Slot Lestary TV3

Bolehkah Manusia Transgender Mencapai Klimaks Selepas Bertukar


Mengenali Pembedahan Thyroidectomy Apa Yang Perlu Korang Tahu

Kejohanan Akuatik Dunia Elvis Tersingkir Di Separuh Akhir 10m Platform Bernama

Perlu Ada Sinergi Kukuh Antara Kerajaan Bagi Pembangunan Sektor Pertanian Pm Berita Harian

Lain Kali Sensitif Sikit Awak Tu Ada Pengaruh Pempengaruh Mohon Maaf Dakwa Ada Plot Twist Dalam Kes Zara Qairina

Hiburan Baru Nikah 3 Bulan Suami Tergamak Jual Isteri Di Michat Servis Harga Rm44 Sehingga Rm98

Berpolitik Jangan Sampai Meruntuhkan Negara Harus Ada Pertimbangan