Istana Tak Setuju Survei Kompas Rakyat Puas Kinerja Jokowi Karena Bansos

pada 20/6/2024 - jumlah : 102 hits
Moeldoko menilai kepuasan kepada Presiden Jokowi karena pelayanan yang diberikan pada publik

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini

Survei Litbang Kompas Kepuasan Publik Pada Kinerja Jokowi Bidang Hukum Paling Rendah

papar berkaitan - pada 20/6/2024 - jumlah : 106 hits
Kepuasan publik pada sektor hukum paling rendah dibandingkan dengan bidang politik keamanan kesejahteraan sosial dan ekonomi

Pemerintah Wacanakan Korban Judi Online Bisa Dapat Bansos Ini Reaksi Jokowi

papar berkaitan - pada 19/6/2024 - jumlah : 115 hits
Jokowi mengatakan pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu

Istana Soal Mahkamah Rakyat Pemerintah Terbuka Terima Kritik Apapun

papar berkaitan - pada 25/6/2024 - jumlah : 204 hits
Kritikan menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki pemerintahan

Jokowi Pastikan Tidak Ada Bansos Untuk Pelaku Judi Online

papar berkaitan - pada 20/6/2024 - jumlah : 112 hits
Wacananya bansos tersebut akan diberikan kepada keluarga pelaku judi online

Video Rezim Jokowi Digugat Ke Mahkamah Rakyat Bubarkan Hti Fpi Sampai Diskriminasi Lgbt

papar berkaitan - pada 25/6/2024 - jumlah : 208 hits
Banyak pelanggaran terjadi termasuk pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT

Video Tegas Presiden Jokowi Ajak Rakyat Perang Serukan Berantas Judi Online

papar berkaitan - pada 13/6/2024 - jumlah : 144 hits
Jokowi meminta masyarakat agar menggunakan uang yang dimiliki untuk modal usaha atau ditabung

Video Sidang Mahkamah Rakyat Penggugat Bivitri Tertawakan Banyak Simsalabim Uu Era Jokowi

papar berkaitan - pada 25/6/2024 - jumlah : 138 hits
Penggugat Isu Legislasi Bivitri Susanti merinci adanya simsalabim munculnya berbagai undang undang seperti Minerba hingga IKN